Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 25.054 peraturan dalam 0,083 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung No. 17 Tahun 2003

Organisasi Dinas Kesehatan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Belitung No. 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Download file:

Perda_Kab Belitung_2003_17.Pdf

organisasi-dinas-kesehatan

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD Tahun 2003 Nomor 25

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi Dinas Kesehatan

ABSTRAK:

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, setiap daerah diharuskan melakukan penataan organisasi perangkat daerah yang dimiliki sesuai dengan peraturan tersebut, yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 27 Tahun 2000; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003; Keppres No. 44 Tahun 1999; Perda Kab. Belitung No. 18 Tahun 2000; Perda Kab. Belitung No. 8 Tahun 2003.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Organisasi Dinas Kesehatan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Hal-hal yang diatur antara lain tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Susunan Organisasi yang meliputi Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan, Bidang Program Kesehatan, Bidang Farmasi, Makanan dan Minuman, Bidang Pelayanan Kesehatan, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional. Selain itu juga mengatur tentang tata kerja dan ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2003.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi Dinas Kabupaten Belitung sepanjang mengatur Organisasi Dinas Kesehatan dinyatakan tidak berlaku.
11 hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2022

Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

2022PERGUBJATIM0171.pdf

SOTK

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 17, BD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 No 17 Seri E

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada;
UU No 2 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU no 18 Tahun 1950: UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015: PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019: Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018: Permenkes No 3 Tahun 2020: Perda Prov Jawa Timur No 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Prov Jawa Timur No 5 Tahun 2020:
Mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum: 2. Kedudukan dan Susunan Organisasi: 3. Uraian Tugas dan Fungsi serta Eselonisasi: 4. Kelompook Staf Medis: 5. Komite Rumah Sakit: 6. Satuan Pemeriksaan Internal: 7. Instalasi: 8. Kelompok Jabatan Fungsional: 9. Tata Kerja: Sebagai unit organisasi yang bersifat khusus, Rumah Sakit memiliki otonomi dalam: a. pengelolaan keuangan; b. pengelolaan barang milik daerah; dan c. bidang kepegawaian. 10. Ketentuan Peralihan: 11. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2022.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sepanjang mengatur mengenai Rumah Sakit Kusta Kediri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2009

Badan Permusyaratan Desa

Abstrak

Badan Layanan Umum Desa Struktur Organisasi

Download file:

2009_17.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma No. 17 Tahun 2007

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Seluma

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

2007 17 Perda.pdf

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN SELUMA

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, Lembaran Daerah Kab. Seluma Tahun 2007 Nomor 17

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Seluma

ABSTRAK:

a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, sudah tidak ssuai lagi dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, terjadi perubahan yang sangat mendasar terutama eselonering Sekretariat Camat;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Seluma;
1. UU No 8 Tahun 1974 2. UU No 3 Tahun 2003 3. UU No 32 Tahun 2004 4. UU No 73 Tahun 2005 5. UU No 38 Tahun 2007 6. UU No 41 Tahun 2007 7. UU No 57 Tahun 2007
: PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN SELUMA. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat menyelenggarakan fungsi:9 a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum; b. Pembinaan bidang keagrarian dan pelayanan umum; c. Pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan; d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban Kecamatan; dan e. Pembinaan administrasi ketatausahaan Kecamatan. (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Camat bertanggung jawab di dalam dan di luar Pengadilan. (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lurah mempunyai fungsi: a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; b. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan dibidang kemasyarakatan yang menjadi tangggungjawabnya; 11 c. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat; dan d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan ketentarman serta ketertiban wilayah. (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Lurah bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2007.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi 15 dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seluma dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2016

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kubu Raya

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP NO.17 TAHUN 2016 ocr.pdf

ORGANISASI

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2016/NO.17, TBD No.17, LL KAB. KUBU RAYA: 8 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kubu Raya

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sangagr Kegiatan Belajar Kabupaten Kubu Raya
UU No.20 Tahun 2003, UU No.35 Tahun 2007, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.19 Tahun 2005, PP No.17 Tahun 2010, Permendikbud No.81 Tahun 2013, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.14 Tahun 2009, Perbup No.47 Tahun 2014,
Ketentuan Umum; Pembentukan dan Wilayah Kerja; Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan PNF SKB; Organisasi; Kepegawaian; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2016.
Perbup No.2 Tahun 2010, Perbup No.54 Tahun 2010
7 halaman dan 1 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya No. 17 Tahun 2016

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut sebagian dengan

PERBUP Kab. Murung Raya No. 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
BAB III Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 serta Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, dan Lampiran XXIX
PERBUP Kab. Murung Raya No. 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 dan Lampiran II
PERBUP Kab. Murung Raya No. 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 96 sampai dengan Pasal 99 dan Lampiran XXIII
PERBUP Kab. Murung Raya No. 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 104 sampai dengan Pasal 107 dan Lampiran XXV
PERBUP Kab. Murung Raya No. 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 108 sampai dengan Pasal 111 dan Lampiran XXVI
PERBUP Kab. Murung Raya No. 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 120A sampai dengan Pasal 120D dan Lampiran XXX
PERBUP Kab. Murung Raya No. 41 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 dan Lampiran XXIV
PERBUP Kab. Murung Raya No. 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 64 sampai dengan Pasal 67 dan Lampiran XV
PERBUP Kab. Murung Raya No. 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 dan Lampiran XVII
PERBUP Kab. Murung Raya No. 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman Serta Pertanahan Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 dan Lampiran V
PERBUP Kab. Murung Raya No. 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 dan Lampiran XI
PERBUP Kab. Murung Raya No. 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 52 sampai dengan Pasal 55 dan Lampiran XII
PERBUP Kab. Murung Raya No. 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 dan Lampiran VI
PERBUP Kab. Murung Raya No. 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 dan Lampiran XIV
PERBUP Kab. Murung Raya No. 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 92 sampai dengan Pasal 95 dan Lampiran XXII
PERBUP Kab. Murung Raya No. 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 40 sampai dengan Pasal 43 dan Lampiran IX
PERBUP Kab. Murung Raya No. 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 88 sampai dengan Pasal 91 dan Lampiran XXI
PERBUP Kab. Murung Raya No. 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 56 sampai dengan Pasal 59 dan Lampiran XIII
PERBUP Kab. Murung Raya No. 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 44 sampai dengan Pasal 47 dan Lampiran X
PERBUP Kab. Murung Raya No. 27 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 dan Lampiran VII
PERBUP Kab. Murung Raya No. 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 68 sampai dengan Pasal 71 dan Lampiran XVI
PERBUP Kab. Murung Raya No. 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 76 sampai dengan Pasal 79 dan Lampiran XVIII
PERBUP Kab. Murung Raya No. 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BAB III Pasal 84 sampai Pasal 87 dan Lampiran XX
PERBUP Kab. Murung Raya No. 23 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 80 sampai dengan Pasal 83 dan Lampiran XIX
PERBUP Kab. Murung Raya No. 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 35 sampai dengan Pasal 39 dan Lampiran VIII
PERBUP Kab. Murung Raya No. 31 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat
Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 dan Lampiran III
PERBUP Kab. Murung Raya No. 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 dan Lampiran I dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Ditetapkan dengan

PERBUP Kab. Murung Raya No. 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 dan Lampiran IV

Diubah sebagian dengan

PERBUP Kab. Murung Raya No. 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Download file:

PERBUP NO 17 THN 2016.pdf

struktur organisasi

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2016/244

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu pengaturan mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENETAPAN; BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.; BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; BAB VI KETENTUAN LAIN - LAIN; BAB VII EiETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2016.
a. Perbup Nomor 11 Tahun 2008 b. Perbup Nomor 24 Tahun 2014 c. Perbup Nomor 25 Tahun 2014 d. Perbup Nomor 26 Tahun 2014 e. Perbup Nomor 27 Tahun 2014 f. Perbup Nomor 28 Tahun 2014 g. Perbup Nomor 29 Tahun 2014 h. Perbup Nomor 30 Tahun 2014 i. Perbup Nomor 32 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
71 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 17 Tahun 2008

Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Kabupaten Landak

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP 17 TAHUN 2008 TTG PU & PERUM 1.pdf

SOTK - pupr - kabupaten landak

2008

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2008/NO.17, TBD NO.17, LL KAB. LANDAK: 21 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Kabupaten Landak

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, telah dibentuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Landak
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Kabupaten Landak. Berisikan 8 Bab

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2008.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Landak
21 Halaman Peraturan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2016

Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Orang dengan Human Immunodeficiency Virus “Bahagia” di Medan

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permensos No. 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Mencabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 163/HUK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Daksa “Bahagia” Sumatera Utara

Download file:

PERMENSOS 17 TAHUN 2016.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 17 Tahun 2021

Peraturan Bupati Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara.

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP_NO_17_TAHUN_2021_TTG_TUPOKSI_DISHUB.pdf

tugas - fungsi - organisasi

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD. 2021/ NO. 17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Bupati Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara.

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, maka perlu melakukan penyesuaian tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara, sehingga Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara, perlu di ganti.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Rincian Tugas; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Perhubungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
23 Hlmn.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 17 Tahun 2006

Pembentukan Desa Tilangobula, Desa Bondawuna, Desa Tolomato dan Desa Alale di Kecamatan Suwawa

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Download file:

PERDA Bone Bolango No 17 ...Kecamatan Suwawa.pdf

pembentukan desa mongilo utara, desa pilolahea dan desa tuloa di kecamatan tapa

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2006/No.17

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Tilangobula, Desa Bondawuna, Desa Tolomato dan Desa Alale di Kecamatan Suwawa

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pembentukan, Penghapusan atau Penggangbungan Desa.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Bone Bolango ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pembentukan Desa Mongilo Utara, Desa Pilolahe dan Desa Tuloa di Kecamatan Tapa Temasuk didalamnya mengatur Pembentukan,Kewenangan Desa, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Ketentuan Peralihan, Pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2006.
Terdiri dari 15 halaman dengan lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2016.