Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 21.670 peraturan dalam 0,083 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

PERDA Kab. Bogor No. 29 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI JASA USAHA

Download :
perda_no_8_tahun_2018-_perubahan_jasa_usaha.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 8 Tahun 2013

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2002

Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
P_SUMUT_8_2002.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 8 Tahun 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA 8 TH 2015 RETRIBUSI JASA UMUM.pdf

Abstrak

RETRIBUSI JASA UMUM - perubahan

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2015/NO.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

ABSTRAK:

Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pungutan retribusi daerah dengan prinsip yang baik dan tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi, perlu dilakukan peninjauan kembali tarif retribusi dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan retribusi; Bahwa struktur dan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kota Jambi sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 69 Tahun 2010.
Perda ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2015.
Mengubah ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a; Pasal 25; Pasal 50; Pasal 65 ayat (2); Pasal 71 ayat (2); Pasal 90. Menghapus ketentuan Pasal 13 ayat (1); Pasal 26; Pasal 27; Pasal 28; Pasal 29; Pasal 30; Pasal 31; dan Pasal 32. Menambah 1 (satu) ayat dalam Pasal 25, yakni ayat (2); 1 (satu) huruf dalam Pasal 44, yakni huruf c.
5 hlm. Lampiran 82 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2005

PAJAK HIBURAN

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
KAB_SERDANG BEDAGAI_8_2005_ok.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 8 Tahun 2013

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA_08_2013.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Selatan No. 8 Tahun 2012

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2012/NO.08

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Sorong Selatan, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali retribusi perijinan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur kembali mengenai penggolongan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta adanya penambahan jenis pajak dan retribusi yang baru.
Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Und.ang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai retribusi perijinan tertentu.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai beriaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Retribusi Usaha Perikanan, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun2006 Tenlang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Retribusi lzin Gangguan, Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Retribusi lzin Trayek, dicabut dan dinyatakan tidak beriaku.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 08 Tahun 2011

PAJAK PARKIR

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Peraturan Daerah Kabaupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2011.pdf

Abstrak

perda - pajak

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 08,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PAJAK PARKIR

ABSTRAK:

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak Parkir merupakan jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten
UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2007; UU Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 91 Tahun 2010; PERDA Nomor 01 Tahun 2008; PERDA Nomor 03 Tahun 2008
Hukum Acara Pidana, Penagihan Pajak, Pengadilan Pajak, Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara, PERDA, Perimbangan Keuangan, Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung, Pajak Daerah, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pengelolaan Keuangan Daerah, Jenis Pajak, Urusan Pemerintahan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas,

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2011.
18 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2011

Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perbup No 8 2011 Sisdur BPHTB.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 8 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kab. Banjar No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Mengubah :

PERDA Kab. Banjar No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Download :
perda banjar no.8 th.2014 ttg perub ret jasa umum.pdf

Abstrak

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2014/NO.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya status RSUD Ratu Zalecha menjadi BLUD maka RSUD Ratu Zalecha diberikan kewenangan untuk mengelola dan menetapkan obyek dan tarif pelayanan kesehatan, berdasarkan hal tersebut maka pengaturan tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Ratu Zalecha perlu dilakukan pencabutan di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 79 A dan 95 B Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menggratiskan biaya pengurusan dan penerbitan biaya pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dan melarang adanya pungutan biaya pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan, perlu dilakukan pencabutan di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, serta adanya penambahan objek Retribusi Jasa Umun berupa retribusi alat pemadam kebakaran dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 8 Tahun 1999; UU Nomor 36 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 38 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2006; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 18 Tahun 2008; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 2 Tahun 1985; PP Nomor 42 Tahun 1993; PP Nomor 44 Tahun 1993; PP Nomor 53 Tahun 2000; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, dengan sistematika sebagai berikut: 1. merubah Pasal 1 angka 43; 2. merubah Pasal 1 angka 50; 3. menghapus Pasal 1 angka 51; 4. menghapus Pasal 1 angka 52; 5. menambah Pasal 1 angka 104; 6. merubah Pasal 2 Ayat 2; 7. merubah Pasal 2 Ayat 3; 8. menambah Pasal 2 Ayat 11a; 9. menghapus Pasal 2 Ayat 12 huruf c; 10. menambahkan Pasal 2 Ayat 12 huruf l; 11. merubah Pasal 3 Ayat 3; 12. merubah Pasal 3 Ayat 7; 13. menambah Pasal 3 Ayat 11a; 14. merubah Pasal 4 Ayat 1; 15. merubah Pasal 4 Ayat 2; 16. merubah Pasal 6 Ayat 1; 17. merubah Pasal 6 Ayat 2; 18. menghapus Pasal 9 Ayat 2; 19. merubah Pasal 9 Ayat 3; 20. merubah Pasal 9 Ayat 4; 21. merubah Pasal 9 Ayat 5; 22. merubah Pasal 15; 23. merubah Pasal 16; 24. merubah Pasal 17; 25. merubah Pasal 18; 26. menambah Pasal 51 a; 27. menambah Pasal 51 b; 28. menambah Pasal 51 c; 29. menambah Pasal 51 d; 30. menambah Pasal 74 a; 31. menambah Pasal 72 a; 32. menambah Pasal 72 b; 33. Ketentuan Peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2014.
14 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2011.