Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2020 Nomor 32
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas Belajar Dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
dalam rangka pengembangan kompetengi pegawai Negeri sipil terhadp ditetapkanya Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor Tahun 2016 tentang Penetapan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor Tahun 2016 tentang Penetapan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
untuk kepentingan pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan tertib administrasi dalam pemberian izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan terhadap beberapa ketentuan dan tidak sesuai dengan sehingga perlu dilakukan pengaturan kembaili;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II KEWENANGAN
BAB III PERENCANAAN PENGEMBANGAN PEGAWAI
BAB IV TUGAS BELAJAR
BAB V IZIN BELAJAR
BAB VI BIAYA PENDIDIKAN
BAB VII PROGRAM PENDAYAGUNAAN
BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI
BAB SANKSI
BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2020.
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016
30 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mentawai No. 32 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Mentawai
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali No. 32 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1)
huruf b, dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 97
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2016 tetang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 45
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur
Bali Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sudah tidak sesuai
dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini,
sehingga perlu disusun kembali;
c. bahwa berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapakan
Peraturan Gubernur Tentang Penyelenggaraan Peleyanan
Terpadu Satu Pintu;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP
BAB III PENYELENGGARAAN PTSP
Pasal 16 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro No. 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bojonegoro
ABSTRAK:
-bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelengaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bojonegoro;
-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bojonegoro. Peraturan ini memuat hal-hal berikut, daintaranya ketentuan umum, ruang lingkup, asas, tujuan dan sasaran, ketentuan perizinan dan non perizinan, tim teknis perizinan, peran serta masyarakat, pemberian insentif, larangan dan sanksi, biaya, serta pembinaan dan pengawasan. Pelayanan perizinan dan non penzman yang memerlukan lebih dari 1 (satu) izin dalam 1 (satu) lokasi dilaksanakan secara pararel. Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dapat dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan oleh Bupati. Tim Teknis bertugas melakukan survey, menganalisa dan memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada penyelenggara. Dalam tahap penyelenggaraan perizinan dan non perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi. Segala biaya yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dibebankan pada APBD Kabupaten Bojonegoro.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
55 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 32 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI USAHA DAN/ATAU KAGIATAN DI KOTA BLITAR
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Menteri Nomor 833/MENKES/PER/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca; dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 834/MENKES/SK/IX/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Medis Sel Punca
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Tahun 2009/No.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pengaduan Pelayanan Publik
ABSTRAK:
bahwa nenindaklanjuti ketentuan Pasal 16 huruf Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nornor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dipardang perlu ada pengaturan guna menanggapi pengaduan terhadap penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Badan Usaha Milik
Daerah Kabupaten Wonosobo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tercantum pada huruf a, maka perlu mengatur dengan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengaduan Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahuh 2007; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/2/2006; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan
Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Mekanisme Pengaduan
Bab III Penatausahaan Pengaduan
Bab III Verifikasi
Bab IV Mediasi
Bab V Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2010.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 32 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pemberian Surat Izin Usaha Perikanan, Surat Izin Penangkapan Ikan dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan
ABSTRAK:
pengelolaan sumber daya ikan dilakukan berdasarkan keadlian dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan; untuk menindaklanjuti Pasal 15 ayat (2) Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.15 Tahun 2011 tentang Usaha Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk menjaga kelestarian sumber daya hasil perikanan dilakukan pengendalian dan pengawasan yang efektif dibidang usaha perikanan, perlu pedoman perizinan usaha perikanan;
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 1996; UU No.31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.45 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008;UU No.33 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2007; UU No.27 Tahun 2007; UU No.17 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.54 Tahun 2002; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.27 Tahun 2012; Permendagri No.20 Tahun 2008; Permen-KP Nomor PER/12/MEN/2007 Tahun 200; Permen-KP Nomor 18/MEN/2010 Tahun 2010; Permen-KP Nomor PER.30/MEN/2012 Tahun 2012; Perda No.11 Tahun 2008; Perda No.10 Tahun 2011; Perda No.15 Tahun 2011; Perda No.19 Tahun 2011; Perbup No.4 Tahun 2010.
Pedoman Teknis Pemberian Surat Izin dimaksudkan agar setiap orang atau badan usaha yang berusaha di bidang perikanan wajib memiliki izin dan tertib dalam administrasi. Penetapan Pedoman Teknis Pemberian Surat Izin ini bertujuan antara lain: a.mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; b. menjamin kelestarian sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan; dan c. menjamin kepastian berusaha di bidang perikanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2013.
Peraturan yang Diubah: UU No.31 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004.
46 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Lingkungan di Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Klaten Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten, maka perlu merubah lampiran peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2014 tentang tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Lingkungan di Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Lampiran IV dan lampiran V Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Lingkungan di Kabupaten Klaten.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 56 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 66 Tahun 2016
PERBUP ini mengatur mengenai Ketentuan Lampiran IV dan Lampiran V diubah; dan Diantara BAB V dan BAB VI disisipi 1 (satu) BAB dan 1 (satu) pasal, yaitu BAB VA dan pasal 32A
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2017.
Perubahan Lampiran Iv Dan Lampiran V Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2014 diubah
5 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
