Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Perpres No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perpres No 12 Tahun2 013 tentang Jaminan Kesehatan maka beberapa ketentuan dalam perbup No 5 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa Sekretaris Desa dari unsur PNS tidak lagi menjabat di Desa dan ditempatkan di lingkungan Pemda; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Penghasilan Pemerintah Desa;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU no 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Perpes No 87 Tahun 2014; Perda Kab temanggung No 14 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penghasilan pemerintah desa, penghasilan tetap, tunjangan pemerintah desa, penerimaan lainnya yang sah, tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa PNS, pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2017.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2016 dicabut.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2009 tentang Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah
Sakit Umum Daerah Banyumas
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 50 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan BLUD, telah ditetapkan
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2009
sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 95
Tahun 2010 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;
b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud pada huruf a, ketentuan yang mengatur
insentif perlu disesuaikan dengan peraturan perundangan yang
berlaku;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 36 tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012; PMK No 10/PMK.02/2006; Permendagri No 61 Tahun 2007; perda Kab Banyumas No 3 Tahun 2001; perda Kab Banyumas No 27 tahun 2009 sebagaimana telah beberpa aklai diubah terakhir dengan Perda Kab Banyumas No 27 tahun 2009; Perda Kab Banyumas No 12 Tahun 2013; Perbup No 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No 95 Tahun 2010
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : perubahan kedua atas Perbup Banyumas No 28 Tahun 2009
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2014.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Kutai Kartanegara Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga
ABSTRAK:
Besaran pagu anggaran penghasilan Tenaga Harian Lepas Administrasi telah ditetapkan dalam Perda Kab. Kukar No.10 Tahun 2019 tentang APBD Kab. Kukar Tahun 2020 dan selanjutnya rincian besarannya dijabarkan dalam Perbup Kukar No.74 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kukar No.11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perbup Kukar No.74 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020. Besaran penghasilan Tenaga Harian Lepas Administrasi tersebut belum ada standarisasinya, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kutai Kartanegara Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Kab. Kukar No.16 Tahun 2010; Perbup Kukar No.61 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga (Berita Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 61) diubah: Ketentuan rincian Lampiran II ditambah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
Peraturan yang Diubah: Perbup Kutai Kartanegara No.61 Tahun 2019
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 21, LN.2022/No.32, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Intelijen
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Intelijen, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Intelijen yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan Keppres Nomor 87 Tahun 1999.
Perpres ini mengatur mengenai tunjangan jabatan yang diberikan setiap bulannya kepada PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Tunjangan Analis Intelijen bagi PNS yang bekerja pada instansi pusat bersumber dari APBN.
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022.
Lampiran: 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 21 Tahun 2019
Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong TA 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong TA 2019
ABSTRAK:
berdasarkan PP No. 36 Tahun 2019 tentang pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan dipandang perlu mengatur ketentuan teknis lebih lanjut
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
UU No. 9 Tahun 1967
UU No. 17 Tahun 2003
UU No. 39 Tahun 2003
UU No. 1 Tahun 2004
UU No. 33 tahun 2004
UU No. 14 Tahun 2008
UU No. 12 Tahun 2011
UU No. 5 Tahun 2014
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 15 Tahun 2019
PP No. 20 Tahun 1968
PP No. 25 Tahun 2000
PP No. 58 Tahun 2005
PP No. 38 Taun 2007
PP No. 53 Tahun 2010
PP No. 18 Tahun 2016
PP No. 12 Tahun 2019
Permendagri No. 105 Tahun 2000
Permendagri No. 13 Tahun 2006
Permendagri No. 80 Tahun 2015
PMK No. 57/PMK.05?2019
Perda Lebong No. 10 Tahun 2016
Perda Leboong No. 11 Tahun 2018
Perbup Lebong No. 36 Tahu 2016
Perbup Lebong No. 67 Tahun 2018
Teknis pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara No. 21 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Aatas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Derah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Hak Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewa Perwakilan RakyaT Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan & Administratif Pimpinan & Anggota DPRD
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 12 tahun 2011; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 7 Tahun 2017; Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 1 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, termasuk didalamya mengatur tentang Penghasilan; Tunjangan Kesejahteraan dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anngota DPRD; Belanja Penunjang Kegiatan DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku semua ketentuan yang berkaitan dengan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD baik yang bersifat pengatur maupun penetapan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 19 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Nomor 21 Tahun 2021
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN GAJI KETIGA BELAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, PENERIMA PENSIUN, BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Gaji Ketiga Belas Bagi Aparatur Sipil Negara, Penerima Pensiun, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Gaji Ketiga Belas Bagi Aparatur Sipil Negara, Penerima Pensiun, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Bupati Sorong Nomor 12 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pemberian tunjangan gaji ketiga belas; pembayaran tunjangan gaji ketiga belas; dan pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sorong Nomor 27 Tahun 2020 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Penerima Pensiun di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2020 Nomor 27) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepahiang Nomor 21 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 Nomor 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang perlu didukung dengan Tunjangan Perumahan yang disesuaikan dengan perkembangan daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 70 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang.
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020; dan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2017.
Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2021.
3 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 21 Tahun 2019
Pemberian THR Bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 21
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian THR Bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD
ABSTRAK:
Perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya
1. Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945
2. UU No 6 Drt. Tahun 1956
3. UU No. 9 Tahun 1967
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 18 Tahun 2016
6. PP No. 36 Tahun 2019
7. Permendagri No. 13 Tahun 2006
8. Perda No. 10 Tahun 2016
9. Perda No. 05 Tahun 2018
10. Perwali No. 50 Tahun 2018
(1) PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Hari Raya.
(2) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
(3) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(4) Tunjangan Hari Raya untuk PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
(5) Pendanaan pemberian tunjangan hari raya, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2019.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Barat Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 11 SERI E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
