Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN AKSI JEMPUT BOLA RAWAT WARGA KABUPATEN BANYUWANGI
ABSTRAK:
a. bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap orang yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh Negara dengan menerapkan prinsip keadilan sosial;
b. bahwa dalam upaya untuk mensejahterahkan masyarakat melalui penanggulangan kemiskinan dalam bidang kesehatan dengan peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui program aksi jemput bola rawat warga terutama warga miskin;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Aksi Jemput Bola Rawat Warga Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahan 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi; 5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Keluarga Miskin di Kabupaten Banyuwangi; 6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
a. Kebijakan Pelayanan, mekanisme pendataan masyarakat yang memiliki masalah kesehatan;
b. Sasaran Pelayanan;
c. Pendekatan Pelayanan;
d. Tatalaksana Pelayanan;
e. Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2018.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 37 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) Bengkayang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bengkayang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bengkayang, perlu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
UU No.4 Tahun 1984, UU No.10 Tahun 1999, UU No.36 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.21 Tahun 2008, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.20 Tahun 2020, Pergub No.110 Tahun 2020, Perda No.14 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pelaksanaan; Monitoring dan Evaluasi; Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan; Sanksi; Sosialisasi dan Partisipasi; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2021.
Peraturan Bupati Bengkayang No 36 Tahun 2020
9 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tual Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 37, BD.257/2017, TLD 2017, LL SETDA KOTA TUAL : 10 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hj. Noho Renuat Kota Tual
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjadi acuan bagi Walikota dalam melakukan pengawasan terhadap rumah sakit dan sebagai acuan bagi Pimpinan Rumah Sakit dalam mengelola rumah sakit dan menyusun kebijakan yang bersifat teknis operasional, serta sebagai sarana perlindungan hukum, menjamin efektifitas, efisien, dan mutu layanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menegaskan bahwa Rumah Sakit menetapkan peraturan internal rumah sakit (Hospital By Laws), maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hj. Noho Renuat Kota Tual.
UU Nomor 60 Tahun 1958; UU Nomor 39 Tahun 1999; UU Nomor 29 Tahun 2004; UU Nomor 31 Tahun 2007; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 32 Tahun 1996; Permenkes Nomor 755/Menkes/PER/IV/2011; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002; Perda Nomor 02 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hj. Noho Renuat Kota Tual.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 37 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita
Di Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak
Balita (KIBBLA) merupakan salah satu indikator utama
tingkat kesejahteraan suatu bangsa dan khususnya
suatu daerah yang dapat diukur dari angka kesakitan dan
kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita,
sehingga dalam rangka meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi
Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) yang
merupakan Program Pembangunan Kesehatan Nasional
dan Komitmen Tujuan Pembangunan berkelanjutan Era
Milenium (Sustainable Development Goals/SDGs) maka
pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak
Balita (KIBBLA) diselenggarakan secara efektif, menyeluruh
dan terpadu;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan
Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu
Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah
wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan, maka perlu ditetapkan pengaturan tentang
pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak
Balita di Kabupaten Tanah Laut;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir,
Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Tanah Laut;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 ; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016;
Peraturan Bupati Tentang Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Tanah Laut, yang berisi:
1. Ketentuan Umum;
2. Asas dan Tujuan;
3. Ruang Lingkup Kibbla;
4. Hak dan Kewajiban;
5. Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
6. Pelayanan Kesehatan Ibu;
7. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita;
8. Sumber Daya Kibbla;
9. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan;
10. Ketentuan Sanksi;
11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Kerdil (Stunting) Terintegrasi
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah Pencegahan dan Penanganan Stunting; Bahwa upaya penurunan prevalensi Stunting, dapat terlaksana dengan baik bila terjalin harmonisasi dan
sinergi antara Pemangku Kebijakan pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat; Bahwa prevalensi Stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Kerdil (Stunting) Terintegritas
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016
Materi Pokok: I Ketentuan Umum; II Azas, Maksud dan Tujuan; III Pilar Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting; IV Ruang Lingkup; V Strategi; VI Edukasi, Pelatihan dan Penyuluhan Gizi; VII Penajaman Sasaran, Indikator Kinerja dan Manfaat; VIII Peran Pemerintah Desa; IX Peran Serta Masyarakat; X Pencatatan dan Pelaporan; XI Penghargaan; XII Pendanaan; XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2019.
Terdiri dari 14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 37, BD TAHUN 2019/ NO.37
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kalimantan Utara Sehat
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan dan mencapai cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage), Pemerintah Daerah menyelenggarakan jaminan kesehatan untuk mewujudkan Kalimantan Utara Sehat dan Sejahtera;
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun S A L I N A N 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KEPESERTAAN DAN MUTASI PESERTA
BAB III PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN IURAN KALTARA SEHAT
BAB IV MANFAAT DAN FASILITAS KESEHATAN KALTARA SEHAT
BAB V TIM PENGELOLA TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
BAB VI PENGAWASAN DAN SANKSI
BAB VII PENANGANAN KELUHAN
BAB VIII PENDANAAN
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 62 Tahun 2018 tentang Kepesertaan dan Pembiayaan Penerima Bantuan Iuran Daerah
15 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 37 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarkat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
