BUMD/Badan Usaha Milik DaerahPenanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan
PERBUP Kab. Bojonegoro No. 25 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyetoran Modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Kab Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyetoran Modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penertiban Dan Pemanfaatan Tanah Kosong
ABSTRAK:
bahwa pada saat ini di Kabupaten Kubu Raya masih banyak terdapat tanah-tanah kosong yang belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya baik yang dikuasai oleh perorangan maupun yang dikuasai oleh badan hukum;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.2 Tahun 1960, UU No.5 Tahun 1960, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No.35 Tahun 2007, PP No.40 Tahun 1996, PP No.24 Tahun 1997, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.11 Tahun 2010, Permen BAN No.3 Tahun 1998, Perda Kubu Raya No.2 Tahun 2008, Perda Kubu Raya No.14 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Inventarisasi Tanah Kosong, Pemanfaatan, Tindakan Terhadap Tanah Kosong, Peran Serta Masyarakat, Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2011.
Peraturan ini memiliki 5 halaman dan 3 halaman penjelasan.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 16 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengamanan Kantor, Gedung, Rumah Dinas Pejabat Dan Asset Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Petunjuk Teknis Operasional Saluan Polisi Pamong Praja Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupat
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 09 Tahun 2008
Ketentuan Umum, Tugas dan Kewenangan, Kewajiban dan Larangan, Tempat dan Waktu Penjagaan, Sanksi, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2011.
5 Halaman dan 2 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2011
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2010 NOMOR 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 03
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN
ABSTRAK:
Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Maros
Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, maka perlu segera
dilaksanakan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di
atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk II di Sulawesi; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme; 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 5. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2005 tentang Perbendaharaan Negara; 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pajak
Restoran.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pasal 1
Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak
Resto ran.
Pasal 2
Menunjuk Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Maros selaku pelaksana Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada pasal 1, dan di Koordinasikan dengan Instansi terkait.
Pasal 3
Hal-hal yang bersifat teknis sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 4
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2011.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penganggaran Mendahului Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belania Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor DPRD.06/5-l/lll/2017 tanggal 14 Maret 2011 tentang Persetujuan Penghapusan Aset dan Persetujuan Penganggaran Mendahului Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2011, sebagai landasan
operasional pelaksanaan anggaran sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran
2011, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penganggaran Mendahului Penetapan
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2011;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005; Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penganggaran Mendahului Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2011 tercantum dalam lampiran dan rinciannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2011.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 16 Tahun 2011
Rencana Strategi 2011 Semua Anak Kabupaten Tangerang Tercatat Kelahirannya
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2011/NO.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategi 2011 Semua Anak Kabupaten Tangerang Tercatat Kelahirannya
ABSTRAK:
a. bahwa sampai saat ini masih banyak anak Kabupaten Tangerang yang identitasnya belum tercatat dalam akte kelahiran, sehingga dapat berakibat hukum pada tidak tercatatnya nama anak, silsilah dan kewarganegaraannya ;
b. bahwa dalam Rencana Strategis Nasional 2011 semua Anak Indonesia tercatat kelahirannya, telah diamanatkan untuk menempatkan pencatatan kelahiran sebagai program prioritas penanganan masalah kependudukan secara berkelanjutan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
1. UU No. 23 tahun 2000;2. UU No. 23 tahun 2002;3. UU No. 10 tahun 2004
;4. UU No. 32 atahun 2004;5. UU No. 12 tahun 2006;6. UU No. 23 tahun 2006
;7. UU No. 52 tahun 2009;8. UU No. 37 tahun 2007;9. PP No. 38 tahun 2007
;10. PP No. 54 tahun 2007;11. PP No. 25 tahun 2008;12.Perda Kab Tanggerang No. 7 tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Alokasi Dan Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa Dan Tambahan Penghasilan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Yang Berpenghasilan Di Bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Di Kabupaten Kudus Tahun 2011
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011, maka untuk
membantu desa dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat diberikan Dana Perimbangan Keuangan
Pemerintah Kabupaten dan tambahan penghasilan bagi Kepala Desa
dan Perangkat Desa untuk menciptakan sistem perimbangan keuangan
yang merata, adil, dan proporsional;
bahwa dalam rangka penggunaan dana tersebut agar berdaya guna,
berhasil guna dan tepat sasaran, perlu menetapkan alokasi dan
petunjuk operasional pengelolaan dana perimbangan keuangan
pemerintah kabupaten kepada desa dan tambahan penghasilan bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berpenghasilan di bawah Upah
Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Kudus Tahun 2011;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2007; Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penetapan Alokasi Dan Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa Dan Tambahan Penghasilan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Yang Berpenghasilan Di Bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Di Kabupaten Kudus Tahun 2011.
Penetapan Alokasi Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Berpenghasilan di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Kudus Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Berpenghasilan di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Kudus Tahun 2011, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2011.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tanam Dan Rencana Tata Tanam Musim Hujan Tahun 2011/2012 Dan Musim Kemarau Tahun 2012
ABSTRAK:
bahwa terbatasnya ketersediaan air di masing-masing Daerah lrigasi
menyebabkan tidak teralirinya seluruh areal sawah pertanian secara
bersamaan, sehingga penggunaan air untuk tanam padi pada masing
masing daerah irigasi teknis, setengah teknis, system golongan maupun
non golongan perlu diatur secara berdaya guna dan berhasil guna;
bahwa untuk maksud tersebut huruf a, maka dipandang perlu menetapkan
Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Musim Hujan Tahun 2011/2012
dan Musim Kemarau Tahun 2012;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tanam dan Rencana Tata
Tanam Musim Hujan Tahun 2011/2012 dan Musim Kemarau Tahun 2012;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007; Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2009; Keputusan Bupati Demak Norn or 6 I 0/4 73/2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pola Tanam Dan Rencana Tata Tanam Musim Hujan Tahun 2011/2012 Dan Musim Kemarau Tahun 2012 yang meliputi Pembagian Kelompok Lahan Sawah, Jenis Tanaman Dan Masa Tanam, Sistim Pembagian Air Dan Skema Pola Tanam.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2011.
60 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 16 Tahun 2011
tugas pokok dan fungsi badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten gorontalo utara
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2011/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KABUPATEN GORONTALO UTARA
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 75 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.33 Thun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perda Kab.Gorut No.75 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur tentang tugas pokok dn fungsi badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang penjabaran tugas dan fungsi badan, unit pelaksana teknis badan, kelompok jabatan fungsional, kepegawaian dan eselonering, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 16 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin kerja, produktifitas dan efisiensi kerja serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu pengaturan mengenai ketentuan hari dan jam kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1974, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.9 Tahun 2003, PP No.38 Tahun 2007, PP No.53 Tahun 2010, Keppres No.68 Tahun 1995, Kepmenpan No.8 Tahun 1996, Perda Sanggau No.12 Tahun 2007, Perda Sanggau No.18 Tahun 2007, Perda Sanggau No.19 Tahun 2007, Perda Sanggau No.20 Tahun 2007, Perda Sanggau No.21 Tahun 2007, Perda Sanggau No.22 Tahun 2007, Perda Sanggau No.23 Tahun 2007, Perda Sanggau No.24 Tahun 2007, Perda Sanggau No.2 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Hari dan Jam Kerja, Sanksi Administratif, Penghargaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2011.
Peraturan ini memiliki 5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
