Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, jdih.mataramkota.go.id
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:
Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, serta hak dan kewajiban masyarakat/pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 4 Tahun 1993, UU Nomor 18 Tahun 2008, UU nomor 32 Tahun 2009, UU Nomor 36 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 81 Tahun 2012, Perpres Nomor 97 Tahun 2017, Permendagri Nomor 33 Tahun 2010, Permen Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011, Permen PU Nomor 03/PRT/M/2013, Perda Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011
Sumber Sampah, pengelolaan sampah, penyelenggaraan pengelolaan sampah, pengurangan sampah, pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, pemrosesan akhir sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah, Transfer depo sampah, tempat pengolahan sampah terpadu, tempat pemrosesan akhir, unit pelayanan sampah, prasarana persampahan, sarana persampahan,.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2019.
-
-
34
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran
Uang Persediaan Dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang
Persediaan Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mneteri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan
Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan
dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Atas
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2019.
Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun
2018; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 50 Tahun 2018.
Surat Permintaan Pembayaran, Batas Jumlah
Uang Persediaan Dan Pengisian Uang Pesediaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2019.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 01 Tahun 2019
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD Kab Nganjuk Tahun 2019 No 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbub Nganjuk No 16 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa antar waktu dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Permendagri No 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Permendagri No 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri No 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa serta ketentuan Pasal 26 ayat (8) Perda Kab Nganjuk No 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda No 1 Tahun 2016 tentang Desa, Perlu mengubah Perbup Nganjuk No 16 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa antar waktu dan pemberhentian kepala desa, dengan Perbup.
1. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 65 Tahun 2017;
4. Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Permendagri No 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 66 Tahun 2015;
6. Perda Kab. Nganjuk No 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Nganjuk No 9 Tahun 2018;
1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e,o diubah dan ditambah huruf baru, yakni p;
2. Ketentuan Pasal 5 diubah dan ditambah dua ayat baru yakni ayat (4) dan (5);
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah;
4. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) diubah dan ayat (5) huruf c serta ayat (6) huruf c dihapus;
5. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah;
6. Ketentuan Pasal 20 huruf j diubah;
7. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah;
8. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah;
9. Ketentuan Pasal 28 ayat (4) diubah;
10. Ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah;
11. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) diubah;
12. Ketentuan diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 31 A;
13. Ketentuan Pasal 32, 33, 34 dan 35 di hapus;
14. Ketentuan Pasal 36 diubah;
15. Ketentuan Pasal 38 ayat (4) diubah;
16. Ketentuan Pasal 58 dihapus;
17. Ketentuan Pasal 60 ayat (5) diubah;
18. Ketentuan Pasal 67 ayat (3) diubah;
19. Ketentuan Pasal 73 ayat (1) diubah serta ayat (2) dan ayat (3) di hapus;
20. Ketentuan Pasal 75 ayat (2) dan ayat (5) dihapus;
21. Ketentuan Pasal 77 ayat (2) diubah, ayat (5) huruf c dan ayat (6) huruf c di hapus;
22. Ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) diubah;
23. Ketentuan Pasal 89 diubah;
24. Ketentuan Pasal 94, pasal 95, pasal 96, pasal 97, pasal 98, pasal 99, pasal 100 dan pasal 101 dihapus;
25. Ketentuan Pasal 102 diubah;
26. Ketentuan Pasal 106 ayat (2) diubah dan ditambah dua ayat baru yakni ayat (5) dan (6);
27. Ketentuan Pasal 114 ayat (1) diubah;
28. Ketentuan BAB V diubah;
29. Ketentuan diantara Pasal 116 dan Pasal 117 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 116 A;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
32 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2019
PENETAPAN LOKASI DAN JUMLAH RAMBU-RAMBU LALU LINTAS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2019/No.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN LOKASI DAN JUMLAH RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DI KABUPATEN ASAHAN
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkaat II Asahan Nomor 06 Tahun 1999 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas dan Penutupan/Pemakaian Jalan Tertentu di Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan, perlu ditetapkan Lokasi dan Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas. Serta Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Lokasi dan Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas, sudah tidak sesuai lagi dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Kabupaten Asahan sehingga perlu diganti.
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Nomor 06 Tahun 1999.
Perbub ini mengatur uraian tentang: Lokasi dan jumlah rambu-rambu lalu lintas serta Penyelenggaraannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Lokasi dan Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2007 Nomor 5)
13
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2019/NO.1, LL Kab. Sambas : 11 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sebagai salah satu unsur pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
-Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 16 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 1983, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.69 Tahun 2010, PP No.91 Tahun 2010, PP No.55 Tahun 2016, Perda No.8 Tahun 2010, Perda No.4 Tahun 2016;
-Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan pasal 1, pasal 2, pasal 35, pasal 53, pasal 55, dan Pasal 63 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2019.
Peraturan Daerah ini memiliki 9 halaman dan 2 halaman penjelasan;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Barito Selatan dengan Peraturan Bupati. Untuk menyesuaikan dinamika perkembangan Peraturan Perundang-Undangan dan kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Barito Selatan, maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan perlu diubah.
Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri NOmor 112 Tahun 2018; Perda Kab, Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan ( Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 18 ) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2019.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan ( Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 18 ) diubah
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2019
sanksi administratif - pajak bumi dan bangunan - perdesaan - perkotaan
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.2019/No.1
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendorong wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan mengoptimalkan penerimaan PBB-P2, perlu melakukan intensifikasi pemungutan PBBP2 melalui kebijakan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2.
UU No 2 Th 1993; UU No 19 Th 1997 yang telah diubah dengan UU No 19 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; PP No 58 Th 2005; PP No 91 Th 2010; PerDa No 7 Th 2010 yang telah diubah dengan PerDa No 4 Th 2010; PerWal Kota Tangerang No 47 Th 2014 yang telah diubah dengan PerWal Kota Tangerang No 56 Th 2018.
Peraturan Daerah (PERDA) tentang SANITAS TOTAL BERBASIS MASYARAKAT BERKELANJUTAN
ABSTRAK:
a. perlu diupayakan sanitasi total berbasis masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan
b. kondisi sanitasi di Kabupaten Pringsewu masih belum dikelola secara baik
c. sanitasi total berbasis masyarakat perlu menetapkan peraturan daerah
d. menetapkan Peraturan Daerah tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berkelanjutan
UU No.48 Tahun 2008; UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.82 Tahun 2001; PP No.66 Tahun 2014; PERMENKES No.3 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang asas dan tujuan, penyelenggaraan, tanggung jawab dan peran pemerintah daerah,kecamatan dan pemerintah pekon/kelurahan, pemantauan dan evaluasi, pendanaan, dan pembinaan dan pengawasan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2019.
12 halaman, penjelasan 3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK Pidie Tahun Anggaran 2019;
UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, 30 Tahun 2014, PP Nomor 109 Tahun 2000, PP Nomor `4 Tahun 2005, PP Nomor 23 Tahun 2005, PP Nomor 55 Tahun 2005, PP Nomor 56 Tahun 2005, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 8 Tahun 2006, PP Nomor 39 Tahun 2007, PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 30 Tahun 2011, PP omor 2 Tahun 2012, PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 60 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2017, PP Nomor 18 Tahun 2017, Perpres Nomor 129 Tahun 2018, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Permendagri Nomor 62 Tahun 2017, Permendagri Nomor 38 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur 6 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2019.
7
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019
perlindungan warga - gelandangan - pengemis - anak jalanan - penanganan
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2019/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis Dan Anak Jalanan
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat, bermoral, berakhlak mulia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, perilaku pergelandangan, pengemisan dan anak jalanan perlu dihentikan; bahwa dengan semakin berkembangnya masalah sosial gelandangan, pengemis dan anak jalanan di masyarakat yang tidak sesuai dengan norma agama, norma hukum, dan norma kehidupan masyarakat perlu dilakukan penanganan secara terpadu; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Gelandangan dan Pengemis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kriteria Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan, Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan, Satuan Tugas Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan, Larangan, Penyidikan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2019.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2002 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
18 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
