Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010

Pajak Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur diatur tentang Ketentuan Umum; Jenis Pajak; Pemungutan Pajak; Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan; Keberatan dan Banding; Pembetulan, pembatalan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Kadaluwarsa Penagihan; Pembukuan dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Khusus; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sambas

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Sambas

Tanggal Penetapan

06 September 2010

Tanggal Pengundangan

21 Januari 2011

Tanggal Berlaku

21 Januari 2011

Sumber

LD.2011/NO.2, TLD No.2, LL KAB.SAMBAS: 58 HLM

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sambas

Bidang

Halaman ini telah diakses 1131 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda No 8 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

PERDA Kab. Sambas No. 1 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PAJAK DAERAH
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2011/NO.2, TLD No.2, LL KAB.SAMBAS: 58 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Daerah
ABSTRAK:	bahwa pajak daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1981, UU No.3 Tahun 1982, UU No.19 Tahun 1997, UU No.21 Tahun 1997, UU No.14 Tahun 2002, UU No.32 tahun 2004, UU No.4 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, PP No.27 Tahun 1983, PP No.23 Tahun 2010, PP No.91 Tahun 2010, Perda No.9 Tahun 2006, Perda No.9 Tahun 2008 Dalam Peraturan Daerah ini diatur diatur tentang Ketentuan Umum; Jenis Pajak; Pemungutan Pajak; Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan; Keberatan dan Banding; Pembetulan, pembatalan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Kadaluwarsa Penagihan; Pembukuan dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Khusus; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2011. Perda ini memiliki 34 halaman dan 24 halaman penjelasan