Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2017

Menemukan 20.518 peraturan dalam 0,078 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2017

Pengelolaan Pajak Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 31 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pajak Daerah

Download file:

Perbup Gorut No 11 th 201...aan Pajak Daerah.pdf

PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2017/NO.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pajak Daerah

ABSTRAK:

Peraturan Bupati ini dibentuk untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pajak Daerah karena sebagaimana dimaksud bahwa Peraturan Bupati Gorontalo Utara No. 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 11 Tahun 1967; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 14 tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 2 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengelolaan Pajak Daerah di lingkungan Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk didalamnya mengatur tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Pajak Daerah; Jenis Pajak Daerah; Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak; Masa Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah; Penetapan Pajak; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran da Penyetoran; Pelaporan dan Pengawasan; Keberatan; Pembetulan; Pembatalan; Pengurangan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; Tata Cara Pengambilan Kelebihan Pembayaran; Tata Cara Penghapusan Piutang Kedaluwarsa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Gorontalo Utara No. 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlau lagi.
Kepala Badan Keuangan dapat merekomendasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan untuk mencabut dan/atau membatalkan surat izin operasional hotel, bagi hotel yang tidak memiliki buku tamu.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 23 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 11 Tahun 2017

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2018

Abstrak

APBD

Download file:

PERDA BURU NO 11 TAHUN 2017 (ekstrak).pdf

LAMPIRAN I (ekstrak).pdf

LAMPIRAN II (ekstrak).pdf

LAMPIRAN IV (ekstrak).pdf

LAMPIRAN V (ekstrak).pdf

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2018

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD. 2017/NO.11, TLD NO.11, LL KAB BURU: 4 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama, sesuai Keputusan Gubernur Maluku Nomor Tahun 2017 tentang Hasil Evaluasi Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2018. Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
DAsar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD THN 1945; UU No. 28 THN 1999; UU No. 46 THN 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 THN 2000; UU No. 17 THN 2003; UU No. 1 THN 2004; UU No. 15 THN 2004; UU No. 25 THN 2004; UU No. 33 THN 2004; UU No. 28 THN 2009; UU No. 17 THN 2014; UU No. 23 THN 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 THN 2015; PP No. 109 THN 2000; PP No. 23 THN 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 THN 2012; PP No. 55 THN 2005; PP No. 56 THN 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 THN 2010; PP No. 58 THN 2005; PP No. 65 THN 2005; PP No. 79 THN 2005; PP No. 8 THN 2006; PP No. 71 THN 2010; PP No. 30 THN 2011; PP No. 02 THN 2012; PP No. 27 THN 2014; PERMENDAGRI No. 13 THN 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 THN 2011; PERMENDAGRI No. 32 THN 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 39 THN 2012; PERMENDAGRI No. 33 THN 2017; PERDAKABBURU No. 12 THN 2015.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2018.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
16 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2017

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Enrekang Nomor 11 Tahun 2017.pdf

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2017/No.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta untuk mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
BAB I KETENTUAN UMUM BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2017.
NOMOR 11 TAHUN 2017
46

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muko Muko No. 11 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Bupati MukoMuko Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun Anggaran 2017

Abstrak

APBD

Download file:

Perbup 2017-11.pdf

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2017 Nomor 11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati MukoMuko Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

Dalam rangka memenuhi pasal 160 ayat (4) Permendagri No. 13 Tahun 2006, dipandang perlu mengubah peraturan kepala daerah. Oleh karena itu perlu menetapkan peraturan bupati Mukomuko tentang perubahan atas Perbup No. 7 Tahun 2017 tentang penjabaran APBD Kab. Mukomuko Tahun 2017.
UU No. 3 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 23 Tahun 2005, PP No, 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 71 Tahun 2005, PP No. 2 Tahun 2012, PP No. 60 Tahun 2014, Permendagri No. 13 Tahun 2006,Permendagri No. 32 Tahun 2011,Permendagri No. 31 Tahun 2016, Permendgri No. 113 Tahun 2014.Perda No. 4 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang perubahan atas Perbup No. 7 Tahun 2017 tentang penjabaran APBD Kab. Mukomuko Tahun 2017. Dimuat perubahan pasal 1, 2,3,4.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
Dengan berlakunya peraturan ini maka Perbup No. 7 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan ini terdiri atas 6 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2017

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2018

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Ende Nomor 11 Tahun 2017.pdf

APBD

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD. 2017/ No.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) disertai dengan dokumen-dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama; bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang dijadikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2018
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.69 Tahun 1958; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2014; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.109 Tahun 2000; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.2 Tahun 2012; PP No.18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2016;
Materi yang diatur adalah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupan Ende Tahun Anggaran 2018, Pendapatan Daerah Berjumlah Rp.1.153.384.979.683,00, Belanja Daerah Berjumlah 1.150.884.979.683,00, Penerimaan Pembiayaan Daerah Berjumlah Rp.0,00, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Berjumlah Rp.2.500.000.000,00.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2017.
10 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Standar/Pedoman

Download file:

PB2017-11.pdf

GRATIFIKASI

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2017/NO.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perlu mengatur tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 ; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Bab III Pengendalian Gratifikasi Bab IV Unit Pengendalian Gratifikasi Bab V Sosialisasi Bab VI Pengawasan Bab VII Sanksi Bab VIII Perlindungan Pelapor Gratifikasi Bab IX Pembiayaan Bab X Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2017.
17 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 11 Tahun 2017

Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Perbup Kobar No.11 Tahun ...tawaringin Barat.pdf

pakaian dinas pegawai aparatur sipil negara

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2017/11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat.

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin an wibawa serta mitivasi kerja pegawai, perlu disusun pedoman tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASNP) si Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat.
Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016; Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PAKAIAN DINAS; BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS; BAB IV PENGUNAAN PAKAIAN DINAS DAN PEMAKAIAN ATRIBUT; BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VI KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017.
Peraturan bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan bupati Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan bupati Kotawaringin Barat Nomor 2015 Tahun 2015; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
36 Halaman

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas

Abstrak

Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenhub No. 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas

Mengubah

Permenhub No. 75 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
Permenhub No. 46 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
Permenhub No. 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas

Download file:

PM_11_Tahun_2017.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017

Tata Cara Dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Sukoharjo No. 71 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Download file:

perbup IMB 2017.pdf

LAMP. PERBUP IMB 2017.pdf

izin mendirikan bangunan - tata cara - syarat penerbitan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD No. 11/2017

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo dan dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten SukoharjoNomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2011 tentang Prosedur, Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2011 tentang Prosedur, Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip dan Manfaat Pemberian IMB, Pemberian IMB, Ketetapan dan Pembayaran Retribusi IMB, Pelaksanaan Pembangunan, Pemberian IMB Bangunan yang Telah Berdiri, Pembongkaran, Kewajiban dan Larangan, Pengawasan dan Pengendalian, dan Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 tahun 2011 tentang Prosedur, Tata Cara, Dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 465) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 tahun 2011 tentang Prosedur, Tata Cara, Dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2014 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2017

Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja Mancani Pada Dinas Lingkungan Hidup

Abstrak

Lingkungan Hidup Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Perwa Nomor 11 Tahun 2017.pdf

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR DAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH TINJA MANCANI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, BD.2017/No.11

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja Mancani Pada Dinas Lingkungan Hidup

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir Dan Jnstalasi Pengolahan Limbah Tinja Mancani Pada Dinas Lingkungan Hidup.
1, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan; 8. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8);
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR DAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH TINJA MANCANI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP BABI KETENTUAlf UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 3. Walikota adalah Walikota Palopo. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo. 5. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Palopo. 6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo. 8. Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir dan Instalasi Pengolahan Limba Tinja Mancani yang Selanjutnya disingkat UPI' TPA dan IPL Mancani adalah UPI' TPA dan IPL Mancani pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo. 9. Kepala UPI' adalah Kepala UPf Tempat Pemrosesan Akhir Dan lnstalasi Pengolahan Limbah Tinja Mancani. 10. Tugas adalah ikhitisar dari keseluruhan tugas jabatan. 11. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.BAB II PEMBElfTUKAlf DAii KEDUDUKAlf Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPI' TPA dan IPL Mancani. (2) UPI' TPA dan IPL Mancani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPI' yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. BABm STRUKTUR ORGA.NISASI Pasa13 {l) Struktur Organisasi UPI' TPA dan IPL Mancani tercliri dari: a. kepala UPT; b. subbagian tata usaha; dan c. jabatan fungsional. (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BABIV TUGAS DAii RllfCIAlf TUGAS B•gian Kesatu Tugas Dan Rincian Tugas Kepala UPT Pasal 4 (1) Kepala UPI' mempunyai tugas mempersiapkan, menjaga, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan basil kegiatan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup di bidang pengolahan limbah tinja. (2) Rincian tugas sebagaimana climaksud pada ayat (1), meliputi: a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan sampah dan pengolahan limbah tinja; b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pengolahan sampah dan pengolahan limbah tinja; c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pengolahan sampah dan pengolahan limbah tinja; d. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana; e. melaksanakan pengaturan penertiban dan pengamanan sarana dan prasarana; f. melaksanakan pelayanan penyedotan jamban; g. melaksanakan pelayanan persewaan Urinoir; h. melaksanakan pengolahan, penampungan dan pemrosesan lumpur tinja; i. melaksanakan pendataan volume lumpur tinja; j. mengolah urusan ketatausahaan UPTTPA dan IPL Mancani; k. menyajikan data dan infonnasi di bidang pengolahan limbah tinja; 1. melaksanakan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pengolahan limbah tinja; m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan limbah tinja; n. menyusun laporan realisasi anggaran UPT TPA dan IPL Mancani; o. menyusun laporan kinerja program UPT TPA dan IPL Mancani; p. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Tugas clan Rincian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha Pasal s BAB II PEMBElfTUKAlf DAii KEDUDUKAlf Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPI' TPA dan IPL Mancani. (2) UPI' TPA dan IPL Mancani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPI' yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. BABm STRUKTUR ORGA.NISASI Pasa13 {l) Struktur Organisasi UPI' TPA dan IPL Mancani tercliri dari: a. kepala UPT; b. subbagian tata usaha; dan c. jabatan fungsional. (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BABIV TUGAS DAii RllfCIAlf TUGAS B•gian Kesatu Tugas Dan Rincian Tugas Kepala UPT Pasal 4 (1) Kepala UPI' mempunyai tugas mempersiapkan, menjaga, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan basil kegiatan r-',. pengangkutan, pembongkaran dan pengolahan sampah tempat pembuangan akhir mancani dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup di bidang pengolahan limbah tinja. (2) Rincian tugas sebagaimana climaksud pada ayat (1), meliputi: a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan sampah dan pengolahan limbah tinja; b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pengolahan sampah dan pengolahan limbah tinja; c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pengolahan sampah dan pengolahan limbah tinja; d. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana; e. melaksanakan pengaturan penertiban dan pengamanan sarana dan prasarana; f. melaksanakan pelayanan penyedotan jamban; g. melaksanakan pelayanan persewaan Urinoir; h. melaksanakan pengolahan, penampungan dan pemrosesan lumpur tinja; i. melaksanakan pendataan volume lumpur tinja; j. mengolah urusan ketatausahaan UPTTPA dan IPL Mancani; k. menyajikan data dan infonnasi di bidang pengolahan limbah tinja; 1. melaksanakan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pengolahan limbah tinja; m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan limbah tinja; n. menyusun laporan realisasi anggaran UPT TPA dan IPL Mancani; o. menyusun laporan kinerja program UPT TPA dan IPL Mancani; p. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Tugas clan Rincian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha Pasal s BAB II PEMBElfTUKAlf DAii KEDUDUKAlf Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPI' TPA dan IPL Mancani. (2) UPI' TPA dan IPL Mancani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPI' yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. BABm STRUKTUR ORGA.NISASI Pasa13 {l) Struktur Organisasi UPI' TPA dan IPL Mancani tercliri dari: a. kepala UPT; b. subbagian tata usaha; dan c. jabatan fungsional. (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BABIV TUGAS DAii RllfCIAlf TUGAS B•gian Kesatu Tugas Dan Rincian Tugas Kepala UPT Pasal 4 (1) Kepala UPI' mempunyai tugas mempersiapkan, menjaga, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan basil kegiatan r-',. pengangkutan, pembongkaran dan pengolahan sampah tempat pembuangan akhir mancani dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup di bidang pengolahan limbah tinja. (2) Rincian tugas sebagaimana climaksud pada ayat (1), meliputi: a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan sampah dan pengolahan limbah tinja; b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pengolahan sampah dan pengolahan limbah tinja; c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pengolahan sampah dan pengolahan limbah tinja; d. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana; e. melaksanakan pengaturan penertiban dan pengamanan sarana dan prasarana; f. melaksanakan pelayanan penyedotan jamban; g. melaksanakan pelayanan persewaan Urinoir; h. melaksanakan pengolahan, penampungan dan pemrosesan lumpur tinja; i. melaksanakan pendataan volume lumpur tinja; j. mengolah urusan ketatausahaan UPTTPA dan IPL Mancani; k. menyajikan data dan infonnasi di bidang pengolahan limbah tinja; 1. melaksanakan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pengolahan limbah tinja; m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan limbah tinja; n. menyusun laporan realisasi anggaran UPT TPA dan IPL Mancani; o. menyusun laporan kinerja program UPT TPA dan IPL Mancani; p. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Tugas clan Rincian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha Pasal 5 BAB II PEMBElfTUKAlf DAii KEDUDUKAlf Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPI' TPA dan IPL Mancani. (2) UPI' TPA dan IPL Mancani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPI' yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. BABIII STRUKTUR ORGA.NISASI Pasa13 {l) Struktur Organisasi UPI' TPA dan IPL Mancani tercliri dari: a. kepala UPT; b. subbagian tata usaha; dan c. jabatan fungsional. (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BABIV TUGAS DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu Tugas Dan Rincian Tugas Kepala UPT Pasal 4 (1) Kepala UPI' mempunyai tugas mempersiapkan, menjaga, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan basil kegiatan r-',. pengangkutan, pembongkaran dan pengolahan sampah tempat pembuangan akhir mancani dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup di bidang pengolahan limbah tinja. (2) Rincian tugas sebagaimana climaksud pada ayat (1), meliputi: a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan sampah dan pengolahan limbah tinja; b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pengolahan sampah dan pengolahan limbah tinja; c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pengolahan sampah dan pengolahan limbah tinja; d. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana; e. melaksanakan pengaturan penertiban dan pengamanan sarana dan prasarana; f. melaksanakan pelayanan penyedotan jamban; g. melaksanakan pelayanan persewaan Urinoir; h. melaksanakan pengolahan, penampungan dan pemrosesan lumpur tinja; i. melaksanakan pendataan volume lumpur tinja; j. mengolah urusan ketatausahaan UPTTPA dan IPL Mancani; k. menyajikan data dan infonnasi di bidang pengolahan limbah tinja; 1. melaksanakan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pengolahan limbah tinja; m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan limbah tinja; n. menyusun laporan realisasi anggaran UPT TPA dan IPL Mancani; o. menyusun laporan kinerja program UPT TPA dan IPL Mancani; p. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Tugas clan Rincian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha Pasal s BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPI' TPA dan IPL Mancani. (2) UPI' TPA dan IPL Mancani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPI' yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. BABIII STRUKTUR ORGA.NISASI Pasa13 {l) Struktur Organisasi UPI' TPA dan IPL Mancani tercliri dari: a. kepala UPT; b. subbagian tata usaha; dan c. jabatan fungsional. (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BABIV TUGAS DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu Tugas Dan Rincian Tugas Kepala UPT Pasal 4 (1) Kepala UPI' mempunyai tugas mempersiapkan, menjaga, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan basil kegiatan pengangkutan, pembongkaran dan pengolahan sampah tempat pembuangan akhir mancani dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup di bidang pengolahan limbah tinja. (2) Rincian tugas sebagaimana climaksud pada ayat (1), meliputi: a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan sampah dan pengolahan limbah tinja; b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pengolahan sampah dan pengolahan limbah tinja; c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pengolahan sampah dan pengolahan limbah tinja; d. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana; e. melaksanakan pengaturan penertiban dan pengamanan sarana dan prasarana; f. melaksanakan pelayanan penyedotan jamban; g. melaksanakan pelayanan persewaan Urinoir; h. melaksanakan pengolahan, penampungan dan pemrosesan lumpur tinja; i. melaksanakan pendataan volume lumpur tinja; j. mengolah urusan ketatausahaan UPTTPA dan IPL Mancani; k. menyajikan data dan infonnasi di bidang pengolahan limbah tinja; 1. melaksanakan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pengolahan limbah tinja; m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan limbah tinja; n. menyusun laporan realisasi anggaran UPT TPA dan IPL Mancani; o. menyusun laporan kinerja program UPT TPA dan IPL Mancani; p. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Tugas clan Rincian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha Pasal 5 (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan telmis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkup UPT TPA dan IPL Mancani. (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam A lingkungan subbagian tata usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT TPA dan IPL Mancani sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT TPA dan IPL Mancani; h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan infonnasi; i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum; j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum; k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan; 1. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan; m. mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tata laksana; n. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumah tanggaan; o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan; p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas; q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; r. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas kepala subbagian tata usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. BABV JABATAN FUNGSIONAL Pasal 6 (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPI' TPA dan IPL Mancani dilaksanakan berdasarkan basil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABVI TATAKERJA Pasal 7 ( 1) Kepala UPI' dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPI' TPA dan IPL Mancani melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPI', Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPI' TPA dan IPL Mancani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip : a. hierarki; b. koordinasi; c. kerjasama; d. integrasi; f. simplikasi; g. akuntabilitas; h. transparansi; i. efektivitas; dan j. efisiensi. Pasal8 (1) Kepala UPI', Kepala Subbagian Tata Usaha dan seluruh personil dalam lingkungan UPT TPA dan IPL Mancani wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/ atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing. (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT TPA dan IPL mancani. (3) Kepala UPI' dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan. (4) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/ swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas UPT TPA dan IPL Mancani. BABVII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal9 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPI' TPA dan IPL Mancani, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABVIII KETENTUANPENUTUP Pasal10 Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Wali.kota Palopo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemprosesan Akhir dan lnstalasi Pengolahan Limbah Tinja Mancani Pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. pasal 11 Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2017

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2018.