Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan administrasi terpadu Kecamatan yang
disusun uraian tugas penyelenggara administrasi terpadu Kecamatan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Uraian Tugas Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Penyelenggara Paten Dan Uraian Tugas; Pelaksana Teknis Dan Uraian Tugas; Pembiayaan Dan Penerimaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Halaman
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2013
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. 28, BN 2013/ NO 1123; PERATURAN.GO.ID : 27 HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam Dan Batubara
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 28 Tahun 2019
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksana Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dalam Kabupaten Bengkulu Utara
ABSTRAK:
pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dalam Kabupaten Bengkulu Utara, agar dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka perlu diatur pedoman pelaksanaannya
UU Drt No. 4 Tahun 1956
UU No.9 Tahun 1967
UU No.43 Tahun 2008
UU No.17 Tahun 2003
UU No. 1 Tahun 2004
UU No.25 Tahun 2004
UU No.23 Tahun 2014
PP No.71 Tahun 2010
PP No.12 Tahun 2017
PP No.17 Tahun 2018
PP No.12 Tahun 2019
Perpres No.16 Tahun 2018
Permendagri No.13 Tahun 2006
Permendagri No.55 Tahun 2008
Permendagri No.80 Tahun 2015
Permendagri No.86 Tahun 2017
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengelolaan Barang/Jasa Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2018
Permendagri No.130 Tahun 2018
Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan pada prinsipnya dilaksanakan dengan Swakelola dengan melibatkan kelompok masyarakat atau organisasi kemasyarakatan,Dalam hal pengadaan barang dan jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud Pasal 15 tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI BANGUNAN DALAM SEMPADAN PANTAI, JALAN, SUNGAI, DAN ATAU SEMPADAN IRIGASI
ABSTRAK:
dalam rangka pertumbuhan dan pengembangan sektor pembangunan di Kabupaten Lombok Barat diperlukan penataan ruang yang komprehensif yang sekaligus mendorong iklim berinvestasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi
untuk terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Izin Mendirikan Bangunan, diperlukan pedoman pengaturan ruang untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan bagi bangunan yang berada dalam sempadan pantai, jalan, sungai, dan atau sempadan irigasi
Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011
Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016
Peraturan Menteri Kelautan 21/PERMEN-KP/2018
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 17 Tahun 2016
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19 /PRT /M/2011
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT /M/2015
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2015
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 01 Tahun 2014
Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2016
Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 33 Tahun 2016
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Ketentuan Jarak Sempadan dan Pemanfaatannya
b. Ketentuan Perizinan; dan
c. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2020.
-
-
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kab. Pasaman Tahun 2019 No. 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Akselerasi Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Klinik Layanan Informasi, Pembimbingan dan Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik
ABSTRAK:
sesuai dengan Pasal 19 PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, pelayanan perizinan berusaha dilaksanakan secara online oleh Lembaga OSS yang bertindak untuk dan atas nama Bupati
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014. PP No. 24 Tahun 2018, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016, Perbup pasaman No. 14 Tahun 2017
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Kedudukan dan Tugas
3. Standar Operasional Prosedur
4. Sarana dan Prasarana
5. SDM
6. Pembiayaan
7. Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan
8. Ketentuan Lain-Lain
9. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2019.
10 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 28
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN IZIN PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
ABSTRAK:
a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di
perlu adanya sistem pemberian izin yang cepat dan efisien;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Kewenangan Penandatanganan Izin Penggunaan Sarana dan Prasarana Olahraga.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2009 Nomo
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Berita Negara Nomor 4578); 3. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Pasuruan Nomor 08 Tahun 2012 (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08); 4. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan
Tahun 2016 Nomor 50); 5. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 69 Tahun
2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Berita
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 69).
Pelimpahan kewenangan penandatanganan izin penggunaan
sarana dan prasarana olahraga kepada Kepala Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2017.
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 28 Tahun 2018
PERWALI Kota Samarinda No. 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Secara Mandiri Terhadap Peyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
ABSTRAK:
a. bahwa untuk berkesinambungan dalam pelaksanaan survey
kepuasan masyarakat dan dengan adanya perubahan
penyederhanaan kebijakan terhadap pelayanan publik serta
evaluasi terhadap Peraturan Walikota Samarinda Nomor 10
Tahun 2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat
Masyarakat Secara Mandiri dilingkungan Pemerintah Kota
Samarinda, maka perlu mengadakan penyesuaian dan
pengaturan kembali terhadap Pedoman Survei Kepuasan
Masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Samarinda tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU NO. 32 Tahun 2004; UU No. 25 tahun 2009; UU nO. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; PERWALI NO. 17 Tahun 2017.
Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan
Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.
Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat. Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, unit penyelenggara dapat
melaksanakan secara swakelola atau bekerjasama dengan lembaga lain.
Penyelenggara pelayanan publik wajib mempublikasikan hasil Survei
Kepuasan Masyarakat dan melaksanakan perbaikan unsur dalam indikator
pelayanan publik .
Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dilaporkan kepada Walikota
Samarinda secara berjenjang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2018.
mencabut PERWALI No. 10 Tahun 2015
3 hlm. 26 lamp.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2022
PERGUB Prov. Sumatera Selatan No. 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PENDELEGASIAN WEWENANG-PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 28, BD.2022/NO.28
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala DInas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Gubernur mendelegasikan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan; serta sehubungan adanya perubahan terhadap penyelengaraan perizinan berusaha di daerah berbasis risiko dan non penz1nan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 ten tang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 25 Tahun 1959; UU No 25 Tahun 2007; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; UU No 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden No 55 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah No 14 Tahun 2016; dan Peraturan Gubernur No 24 Tahun 2021.
Dalam Peraturan ini diatur perubahan ketentuan mengenai jenis pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan yang didelegasikan kepada kepala dinas.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2022.
Mengubah Peraturan Gubernur No 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala DInas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.
4 hlm, Lampiran: 41 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
