Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 28 Tahun 2018

PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat. Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, unit penyelenggara dapat melaksanakan secara swakelola atau bekerjasama dengan lembaga lain. Penyelenggara pelayanan publik wajib mempublikasikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan melaksanakan perbaikan unsur dalam indikator pelayanan publik . Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dilaporkan kepada Walikota Samarinda secara berjenjang.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Samarinda Nomor 28 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

T.E.U.

Indonesia, Kota Samarinda

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Samarinda

Tanggal Penetapan

31 Oktober 2018

Tanggal Pengundangan

31 Oktober 2018

Tanggal Berlaku

31 Oktober 2018

Sumber

BD.2018 NO.28

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Samarinda

Bidang

Halaman ini telah diakses 547 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

BD. Perwali No.28 Th.2018 Ttg Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat.Salinan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERWALI Kota Samarinda No. 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Secara Mandiri Terhadap Peyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda

SURVEI KEPUASAN-pedoman penyusunan
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, BD.2018 NO.28
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
ABSTRAK:	a. bahwa untuk berkesinambungan dalam pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dan dengan adanya perubahan penyederhanaan kebijakan terhadap pelayanan publik serta evaluasi terhadap Peraturan Walikota Samarinda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Masyarakat Secara Mandiri dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda, maka perlu mengadakan penyesuaian dan pengaturan kembali terhadap Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU NO. 32 Tahun 2004; UU No. 25 tahun 2009; UU nO. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; PERWALI NO. 17 Tahun 2017. Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat. Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, unit penyelenggara dapat melaksanakan secara swakelola atau bekerjasama dengan lembaga lain. Penyelenggara pelayanan publik wajib mempublikasikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan melaksanakan perbaikan unsur dalam indikator pelayanan publik . Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dilaporkan kepada Walikota Samarinda secara berjenjang.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2018. mencabut PERWALI No. 10 Tahun 2015 3 hlm. 26 lamp.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 28 Tahun 2018

PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT