Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 6.391 peraturan dalam 0,03 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181/PMK.01/2014

Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 136/PMK.01/2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Keuangan

Diubah dengan :

PMK No. 232/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan

Mencabut :

PMK No. 151/PMK.01/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan

Download :
2014 PMK 181.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80/PMK.01/2015

Pelaksanaan Putusan Hukum

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download :
80~PMK.01~2015Per.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.01/2017

Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Download :
PMK Nomor 92 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 151/PMK.01/2010

Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan

Mencabut :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Keuangan

Download :
PMK Nomor 151 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 24.5 Tahun 2014

Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Sleman No. 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Mencabut :

PERBUP Kab. Sleman No. 43 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup

Abstrak

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2011 Tahun 2011

Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman Koperasi, UMKM

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkop UKM No. 1/PER/M.KUKM/I/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Mencabut :

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 50/KEP/M.KUKM/V/2002 tentang Pedoman Penyusunan dan Bentuk Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Download :
Permen UKM Nomor 11 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.03/2014

Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Kewajiban Dan Kewajiban Seorang Kuasa

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download :
2014 PMK 229.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Anambas No. Nomor 2 Tahun 2016

Desa

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kab. Kepulauan Anambas No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Desa

Download :
PERDA_Kab Kep Anambas NOMOR_2_TAHUN_2016_TENTANG_DESA.pdf

Abstrak

desa

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. Nomor 2, http://jdih.anambaskab.go.id

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Desa

ABSTRAK:

Bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Desa;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP nomor 60 Tahun 2014;
Peraturan ini sebagai dasar pelaksanaan perangkat desa di Kabupaten Anambas

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2016.
Mencabut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 14) dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 15)
-
105 halaman

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.10 Tahun 2012

Pedoman Tata Naskah Dinas dan Kearsipan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Arsip Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BMKG No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Diubah dengan :

Peraturan BMKG No. 6 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Arsip

Mencabut :

Perka BMKG No. KEP.3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.04 Tahun 2009 tentang Logo dan Penggunaan Cap Dinas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Perka BMKG No. KEP.04 Tahun 2009 tentang Logo dan Penggunaan Cap Dinas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Download :
Perka BMKG Nomor 10 Tahun 2012.PDF

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara No. 18.a Tahun 2016

Pembentukan Pusat Pelayan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Abstrak

PEMBERDAYAAN - PEREMPUAN DAN ANAK

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18.a, BD.2016/NO.18.a

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Pusat Pelayan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak

ABSTRAK:

Peraturan Bupati ini dibentuk untuk peningkatan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak di Daerah sesuai standar pelayanan minimal dibidang layanan terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016; UU No. 23 tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 9 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Pusat Pelayan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di lingkugan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk didalamnya mengatur tentang Pembentukan; Maksud; Tujuan dan Sasaran; Kedudukan; Tugas Pokok dan Fungsi; Susunan Organisasi dan Kepengurusan; Uraian Tugas; Tata Kerja; Rencana Aksi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 14 Halaman dengan lampiran.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2014.