Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETA BATAS DESA ANTARA DESA SEBAYAN KECAMTAN SAMBAS DENGAN DESA SETALIK KECAMATAN SEJANGKUNG
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa antara Desa Sebayan Kecamatan • Sambas dengan Desa Setalik Kecamatan Sejangkung;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.4 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2016, UU No.23 Tahun 2016, PP No.79 Tahun 2005, PP No.43 Tahun 2016, PP No.17 Tahun 2018, Permendagri No.45 Tahun 2016, Peremdagri No.137 Tahun 2017, Permendagri No.141 Tahun 2017, Perda Kabupaten Sambas No.1 Tahun 2015, Perda Kabupaten Sambas No.4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan umum; Ruang Lingkup; Batas Desa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020.
10 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 72 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
4. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016;
6. Perda Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016.
Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas:
a. Bagian Umum, yang membawahkan:
1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2. Subbagian Rumah Tangga dan Protokol; dan
3. Subbagian Perlengkapan.
b. Bagian Program dan Keuangan, yang membawahkan:
1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
2. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi;
c. Bidang Persidangan dan Perundang-undangan, yang membawahkan:
1. Subbagian Kajian Perundang-undangan;
2. Subbagian Persidangan dan Risalah; dan
3. Subbagian Humas dan Publikasi.
d. Bagian Fasilitasi Pengganggaran dan Pengawasan, yang membawahkan:
1. Subbagian Penganggaran dan Fasilitasi Pengawasan;dan
2. Subbagian Kerjasama dan Aspirasi.
e. Kelompok jabatan fungsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2020.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 72 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 949/BKAD/2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Pemerintah Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan penyesuaian penganggaran dana bantuan keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.24 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014; UU No.2 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No.54 Tahun 2020; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.33 Tahun 2019; Kepgub Kalbar No.949/BKAD/2020; Perda Kab.Sanggau No.3 Tahun 2010; Perda Kab.Sanggau No.5 Tahun 2020; Perbup Sanggau No.62 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati No.62 Tahun 2020 diubah dengan perbup No.63 Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
5 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 72 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A. Tjokronegoro Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah Daerah di bidang Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan mendirikan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A. Tjokronegoro Kabupaten Purworejo; bahwa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A. Tjokronegoro Kabupaten Purworejo perlu dikelola dengan tata kelola organisasi yang baik (good corporate governance) dan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance) agar dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat; bahwa untuk memberikan dasar hukum dan landasan operasional dalam pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A. Tjokronegoro, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A. Tjokronegoro Kabupaten Purworejo, namun dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A. Tjokronegoro Kabupaten Purworejo sebagai Badan Layanan Umum Daerah, maka Peraturan Bupati tersebut perlu diganti dengan menerbitkan Peraturan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A. Tjokronegoro Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 775/Menkes/PER/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Peraturan Internal Korporasi (Corporate By Laws)
Bab III Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws)
Bab IV Peraturan Internal Staf Keperawatan (Nursing Staf By Laws)
Bab V Monitoring dan Evaluasi
Bab VI Ketentuan Lain-Lain
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 39 Tahun 2020 dicabut.
78 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 72 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 72 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 72 Tahun 2016.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2020.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 72 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN LAYANAN REKOMENDASI PERUMAHAN, RUMAH SUSUN DAN PENYERAHAN PRASARANA SARANA UTILITAS PERUMAHAN DAN RUMAH SUSUN
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah ; UUD Pasal 18 ayat (6), UU NO.55 Tahun 1999, UU No.1 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, Permendagri No.23 Tahun 2014, Permendagri No.9 Tahun 2009, Permen Perumahan Rakyat No.12 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Persyaratan Pemberian Rekomendasi Perumahan, Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Perumahan, Teknis Penataan Perumahan, Persyaratan Pemberian Rekomendasi Rusun, Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Rusun, Teknis Penataan Rusun, Jenis Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Dan Rusun, Penentuan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Dan Rusun, Teknis Penyerahan Dan Pengelolaan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan, Sanksi Admistratif dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2020.
Peraturan ini memiliki 10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 72 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TEKNIS PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI PASAR
SECARA ELEKTRONIK
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Retribusi Pelayanan Pasar perlu melakukan terobosan dan inovasi dengan memanfaatkan teknologi digital; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Pasar secara Elektronik;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2012; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016; 7. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 14 Tahun 2012; 8. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 46 Tahun 2018; 9. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 59 Tahun 2019
Materi pokok: mengatur mengenai Pedoman Teknis Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Pasar secara Elektronik sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Sistem E-Retribusi Pasar. memuat antara lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan; kerjasama pemerintah daerah dengan bank; tata cara pembayaran e retribusi pasar; tata cara rekonsiliasi e retribusi pasar; keadaan kahr; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2020.
jumlah 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 72 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD MITRA Nomor 719 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2020 PASAL 3
UUD 45 PASAL 18 AYAT (6); UU NOMOR 9 TAHUN 2007; UU NOMOR 12 TAHUN 2011; UU NOMOR 9 TAHUN 2015; PP NOMOR 12 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NOMOR 120 TAHUN 2018; PERMENDAGRI NOMOR 33 TAHUN 2019; PERDA NOMOR 9 TAHUN 2019; PERDA NOMOR 2 TAHUN 2020
A. PENDAPATAN; B. BELANJA; C. PEMBIAYAAN DAERAH
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2020.
3 PASAL (8 HALAMAN)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 72 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Perforasi
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah diperlukan tertib dan penguatan administrasi penggunaan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah yang dapat berupa karcis;
Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemungutan pendapatan asli daerah yang menggunakan karcis, maka perlu mengatur mekanisme pengendalian pemberian perforasi karcis;
Bahwa dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum tata cara pemberian perforasi karcis, maka perlu dasar hukum yang mengatur mekanisme pengendalian pemberian perforasi karcis;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Perforasi.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2018; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian Perforasi, dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Ruang Lingkup;
Perforasi Pajak Daerah;
Perforasi Retribusi Daerah;
Pengajuan Perforasi;
Pelaporan;
Sanksi Administratif; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
