Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2014

Menemukan 10.938 peraturan dalam 0,049 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 23 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014

Abstrak

APBD Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014

Download file:

Perbup 2014 - 23.pdf

PEDOMAN-PENATAUSAHAAN-PELAKSANAAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Tahun 2014/No.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dengan adanya Pelaksanaan Dana Kapitasi Kesehatan Nasional dan dalam rangka ketertiban penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Rembang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Keejatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 17. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Jaminan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 32); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 4)Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013 Nomor 37)

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2014.
Peraturan yang Dicabut/Diubah adalah: Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013 Nomor 37)
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 23 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

PERBUP 23 - 2014 ttg Pedo...utan Pajak Hotel.pdf

PEMUNGUTAN PAJAK-teknis pelayanan

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel

ABSTRAK:

a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor I Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dimana Pajak Hotel merupakan pajak yang dapat dipungut daerah khususnya di Kabupaten Kutai Timur; b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pungutan pajak khususnya Pajak Hotel, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dalam Peraturan Bupati;
UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 1 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 Sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014; PERDA No. 1 Tahun 2011; PERDA No. 6 Tahun 2013.
Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. (1) Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada hotel. Pajak dihitung untuk setiap pembayaran yang dikeluarkan oleh pengusaha hotel dan atas jumlah yang akan dibayar oleh tarnu hotel.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2014.
17 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 23 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Karawang

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Karawang No. 42 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karawang

Diubah dengan

PERBUP Kab. Karawang No. 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karawang
PERBUP Kab. Karawang No. 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kab. Karawang

Download file:

PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2014.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 23 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA PUSAT PERKOTAAN RANTEPAO KECAMATAN RANTEPAO KABUPATEN TORAJA UTARA

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup Nomor 23 Tahun 2014.pdf

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA PUSAT PERKOTAAN RANTEPAO KECAMATAN RANTEPAO KABUPATEN TORAJA UTARA

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2014/NO.24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA PUSAT PERKOTAAN RANTEPAO KECAMATAN RANTEPAO KABUPATEN TORAJA UTARA

ABSTRAK:

. b. c. bahwa untuk menata pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Uta-ra dan pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu dilakukan penertiban dan penataan bangunan dan lingkungan Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao; bahwa untuk mewujudkan keserasial dan kelestarian lingkungan khususnya dalam Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao dipandang perlu adanya penertiban dan pengaturan atas pelaksanaan mendirikaa, memanfaatkan dan menghapuskan bangunal; bahwa dalam rangka usaha pemanfaatan ruang secara efisien berhasil guna dan berdayaguna dipandang ierlu mengatur Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao dalam suatu perencanaan yang terarah dan terpadu dalam menata bangunan dan lingkungan sehingga mencapai sasaran yang tepat menuju ke arah kawasan bisnis-pariwisata dengan Mengingat: d. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. kekuatan pada pelestarian alam dan lingkungart budaya di Kabupaten Toraja Utara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara.
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor f 04, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); Undang - Undalg Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Ta,hun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32O9); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3O Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O02 Nomor 137, Tambahan l,embaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 425O); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42471; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Anta-ra Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); lO. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 11. Undang-Undaag Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O1O tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32s8); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelalsanaan Hak dan Kewqiiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun f999 Nomor 59, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerinta-han antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Frovinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 2 1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 48, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 20lO tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan; 24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (L,embaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2O09 Nomor 9, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 TaIu 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun Anggaran 2010- 2O30 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2OlO Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Torqja Utara Nomor l); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 20lO tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Torqia Utara Nomor 2); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tor4ia Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 23); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tor4ja Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaraa Daeralr Kabupaten Tora-ia Utara Nomor 25).
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA PUSAT PERKOTAAN RANTEPAO KECAMATAN RANTEPAO KABUPATEN TORAJA UTARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 4. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RIBL adalah panduan A 11. Kapling adalah perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencalla kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan. 12. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbaldingan antara luas laltai dasar bangunan gedung dan Iuas persil/kapling/blok peruntukan. 13. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan anta,ra luas keseluruhan lantai bangunan gedung dan luas persil/kapling/blok peruntukan. 14. Ketinggian Bangunan adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu. 15. Peran serta masyarakat adalah berbagai altifitas masyarakat, yang merupakan inisiatif masyarakat untuk bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang. BAB II LANDASAN DASAR Bagran Kesatu Arah Pasal 2 RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamata-n Rantepao diarahkan untuk : a. memberikan panduan wujud struktural pemanfaatan ruang kota; b. memberikan pedoman kepada rencana teknik bidang tata bangunan yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan bangunan, tertib bangunan dan persyaratan lingkungan; c. memberikan arahan arsitektur dalam perencanaan teknis rancang bangunan; d. memberikan arahan lingkungan binaan pada kawasan rencara yang dapat memenuhi kepentingan atau aspirasi masyarakat, pemanfaatan sumber daya dan daya dukung lingkungan; dan e. memberikan panduan pelaksanaan kegiatan fisik penataan bangunan. Bagian Kedua Maksud Penyusunan RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao Pasal 3 Maksud penyusunan RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao adalah menghasilkan rencana umum dan panduan rarcangan yang menyeluruh dan memiliki kepastian hukum tentang perencanaan tata bangunan dan lingkungan di Kecamatan Rantepao sesuai dengan arahan pengembangan dan fungsi kawasan yang diemban. Bagian Ketiga Tujuan Penyusunan RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao Pasal 4 Tujuan Penyusunan RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao adalah: a. pengendalian dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk suatu lingkungan atau kawasan agar memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanj u tan; b. kriteria pemenuhan bAgi persyaratan tata bangunan dan lingkungan; c. arahan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat di Kecamatan Rantepao mela-lui perbaikan kualitas lingku ngan dan ruang publik; d. perwujudan perlindungan terhadap lingkungan hidup; dan e. peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan. Bagran Keempat Msaran Penyusunan RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao Pasal 5 Sasaral RTBL Penyusunan Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rartepao ada-lah: a. tersusunnya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao untuk mengarahkan jalannya pembangunan sejak dini di Kecamatan Ran tepao; b. mewujudkan pemanfaatan ruang seca.ra efektif, tepat guna, spesifrk setempat dan konkret sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; c. menindaklanjuti Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung; d. mewujudkan kesatuan karakter loka,l dan meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungan/kawasan; e. mengendalikan pertumbuhan fisik lingkungan/ kawasan; f. menjamin implementasi pembangunan agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan lingkungan/kawasan yang berkelanjutan; dan g. menjamin terpeliharanya hasil pembangunan karena dukungan dan rasa memiliki dari masyaral<at sebagai efek positif pelibataa masyarakat dalam proses penyusunan RTBL. Baglan Kelima Strategi Pengembangan Pasal 6 (1) Stmtegi pengembangan RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao merupakan langkal-langkal penataan bangunan dan lingkungan ke arah revitalisasi dengan implementasi yang seimbang antara kerangka pengembangan, pemanfaatan, serta pelestarian baik lingkungan alam maupun budaya. (2) Strategi pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diletakkan pada dasar pertimbalgan sebagai berikut: a. menj.ga aset bangunal-bangunan tua dengan arsitektur tongkonan dengan menjaga kelestariaa Pumka Nusantara terdiri dari alam, lingkungan, dan budaya; b. mengoptimalkan potensi pariwisata yang ada; c. menata dan menyiapkan kawasan pu sat perdagangal dan jasa yang dapat menampung kegiatan perdagangan dan jasa kawasan dalam Kota Rantepao dan Daerah; d. meningkatkan infrastruktur dasar kota sesuai dengan kebutuhan masyarakat se tempat; e. memperbaiki masalah lingkungan yang ada antara lain sampah, pengelolaan limbah, kelayakan kualitas air tanah, pengaliran dan penyerapan air hujan; dan f. menaikkan vitalitas kawasan melalui peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ekonomi kawasan, peningkatan peran Kota Rantepao dalam sistem struktur kota-kota dalam Daerah maupun antar kota di Frovinsi Sulawesi Selatan bagtan utara. (3) Srategi pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dengan memfokuskan kawasan perencanaan ke dalam Bagran Wilayah Kawasan atau Sub Kawasan atau Blok Kecamatan Rantepao, yaitu: a. Bagian Wilayah Blok A adalah kawasan cagar budaya dan pemerintahan yang terdiri dari kawasan sepanjang Jln. A. Yani, tepi Jln. Ratulangi, tepi Jln. Rantekesu, dan tepi Jln. Benteng Batu; b. Bagian Wilayah Blok B adalah kawasan pemerintahan, pendidikan, dan perumahan yang terdiri dari kawasan tepi Jln. A. Yani, Jln. Ratulangi, JLn. Rantekesu, Jln. Merdeka; c. Bagian Wilayah Blok C adalah kawasan pendidikan, dan perumahan yang terdiri dari kawasan tepi Jln. Monginsidi, seluruh Jln. Kartika; d. Bagian Wilayah Blok D adalah kawasan komersial, ruang terbuka hijau, dan peruma-han yang terdiri dari kawasan tepi Jln. A. Yani, Jln. Mangadil, dan Jln. Merdeka; e. Bagian Wilayah Blok E adalah kawasan komersial, pendidikan, dan perumahan yang terdiri dari kawasan seluruh Jln. Pahlawan, tepi Jln. Budi Utomo, dan Jln. Taman Bahagia; f. Bagian Wilayah Blok F adalah kawasan komersial, rumah ibadah, dan perumahan yang terdiri dari kawasan seluruh Jln. Pembangunan, tepi Jln. l,andorundun, Jln. A. Yani, Jln. Ratulangi, dan Jln. Mangadil; g. Bagran Wilayah Blok G adalal kawasan komersial, pendidikan, perkantoran, dan perumahan yang terdiri dari kawasan tepi Jln. A. Yani, Jln. Diponegoro, dan Jln. Budi Utomo; h. Bagian Wilayah Blok H adalah kawasan komersial, dan perumahan yang terdiri dari kawasar tepi JIn. Diponegoro, Jln. Mappanyukki, dan Jln. Sawerigading; i. Bagian Wilayah Blok I adalah kawasan komersial, dan budaya yang terdiri dari kawasan seluruh Jln. Monginsidi, Jln. Niaga, Jln. Landorundun dan tepi Jln. Emmy Saelan; j. Bagran Wilayah Blok J adalah kawasan pendidikan, dan perumahan yang terdiri dari kawasan seluruh Jln. Monginsidi, Jln. S. Tappang, tepi Jln. Emmy Saelan, Jln. Kostan; k. Bagian Wilayah Blok K adalah kawasan komersial, dan perumahan yang terdiri dari kawasan seluruh Jln. Mappanyukki, tepi Jln. Sawerigading, Jln. Abdul Gani, Jln. Taruna; l. Bagian Wilayah Blok L adalah kawasan komersial, dan perumahan yang terdiri dari kawasan seluruh Jln. Monginsidi, Jln. Mappanyukki, tepian Jln. Abdul Gani, dan JIn. S. Tappang; dan m. Bagian Wilayah Blok M ada.lah kawasan komersial, dan perumahan yang terdiri dari tepian Jln. Diponegoro, Jln. Abdul Gani, dan Jln. Taruna. BAB III KAWASAN DAN SUBSTANSI RENCANA Bagran Kesatu Kawasan Perencanaan dan Batas Wilayah Perencanaan Pasal 7 (1) RTBL Kawasan Perdagangan darr Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao melingkupi wilayah administrasi Kecamatan Rantepao. (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan: a. kawasan tengah Daerah secara geogralis terletak alrtara 119"50' - 120"10' Bujur Timur serta berada pada Lintang 2"30'- 3"25'Lintang Selatan; b. batas sebelah utara adalah Kecamatan Tikala; c. batas sebelah timur adalah Kecamataa Tallunglipu; d. batas sebelah selatan adalah Kecamatan Sopai dan Kecamatan Kesu'; dan e. batas sebelah barat adalah Kecamatan lhpalapitu. Bagian Kedua Calupan Wilayah Kelurahan Pasal 8 Wilayah Kota Kecamatan Rantepao terdiri dari l1 kelurahan sebagai berikut: a. Kelurahan Saloso; b. Kelurahan Limbong; c. Kelurahan Mentirotiku; d. Kelurahan Laang Tanduk; e. Kelurahan Singki; f. Kelurahan Karassik; g. Kelurahan Rantepao; h. Kelurahan Rante Pasele; i. Kelurahan Pasele; j. Kelurahan Malango; dan k. Kelurahan Penanian- (sebelas) Bagian Ketiga Dasar Pemilihan Kawasan Pasal 9 RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao melingkupi kawasan perancangan yang disepalati dengan dasar sebagai berikut: a. kawasan baru berkembang cepat yaitu kawasan Pemerintahan Baru di sebelah Timur Kecamatan Rantepao berbatasan dengan Kecamatan Tondon dan Kecamatan Kesu'; b. kawasan komersial dan wisata sekitar Museum dan ART Center yang didukung pertumbuhan strip niaga di tepi jalan-jalan protokol, antara lain Jln. A. Yani, Jln. Mappanyukki, dan Jln. Diponegoro fialan arteri utama); c. kawasan dilestarikan yaitu kawasan sepanjang tepi suneai Sa'dan, Lapangan serta area terbuka hljau; d. kawasan rawan bencana pengikisan oleh badan air yaitu permukiman sepanjang Sungai Sa'dan; dan /atau e. kawasan gabungan atau campurar dari keempat jenis kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d. Bagran Keempat Substansi Rencana Pasal 10 Substansi RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao meliputi: a. struktur peruntukan lahan; b. inten sitas pemanfaatan lahal; c. pembagian blok; d. penataan bangunan pada setiap blok; e. ruang terbuka publik dan ruang terbuka hijau; dan f. sistem sirkulasi dan jalur penghubung. BAB IV TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN KOTA RANTEPAO Bagran Kesatu Struktur Peruntukan [,ahan Pasal 11 Struktur peruntukan lahan sebagaimana dimal<sud da-lam Pasal 1O huruf a secara garis besa-r terdiri da-ri: a. Bagi211 Wilayai Sub Kawasan 1 adalah kawasan pusat kota dengan struktur peruntukan lahan perdagangan dan jasa kepadatan tinggi; b. Bagian Wilayah Sub Kawasan 2 addah kawasan lokasi pengendalian pengembangan kota yang terdiri dari kawasan Malangngo (ujung utara Jln. Mappanyukki), kawasan sekitar JIn. Abdul Gani, Jln. Sawerigading, Jln. Budi Utomo, dan Jln. Taman Bahagia; c. Bagian Wilayah Sub Kawasan 3 adalah kawasan konservasi budaya yang terdiri dari area tongkonan, kampung dan kawasan budaya Kecamatan Rantepao yang sama area tongkonan, kampung dan kawasan budaya antara lain: Tikunnamalenong, Ba'tan, Buntu Pune, Pao, Malangngo, Balebo, Pangrante, Karassik, Pasele, Kondongan, Rantelimbong, Palili, Tagari, Darra, Bolu, Rantepaku, Kalembang, dan Kalambe; dan d. Bagian Wilayah Sub Kawasan 4 adalah kawasan konservasi alam dan ruang terbuka yang terdiri dari potensi lingkungan hidup di sepanjang sungai dan bentang a1am. Bagian Kedua Intensitas Pemanfaatan l,aharr Pasal 12 Intensitas Pemanfaatan lahan pada Kota Rantepao sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terbagi dalam enam fungsi meliputi : a. fungsi pusat komersial diarahkan untuk kepadatan bangunan sebesar 80 7" (delapan puluh perseratus) dengan ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai; b. fungsi komersial belum berkembang diarahkan untuk kepadatan bangunan sebesar 5U/"-7 Oo/" (lima puluh perseratus sampai tujuh puluh perseratus) dengan ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai; c. fungsi pusat budaya Museum dan Art Center diarahkan untuk kepadataan bangu nan 45o/o (empat puluh lima perseratus) dengan ketinggian paling tinggi 2 (dua) lantai; d. fungsi permukiman pada kampung wisata diarahkart untuk kepadatan bangunan sebesar 4oyo-se/o (empat puluh perseratus sampai lima puluh perseratus) dengan ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai; e. fungsi permukiman diarahkan untuk kepadatan bangunan sebesar 2oo/o-4Oo/o (dua puluh perseratus sampai empat puluh perseratus) dengan ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai; dan f. fungsi ruang terbuka dan sungai diarahkan untuk kepadatan bangunan sebesar O-2Oy" (nol sampai dua puluh perseratus). Bagian Ketiga Pembagian Blok Pasal 13 Pembagian Blok sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO huruf c sesuai dengan Strategi Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri dari: a. Kawasan Blok A meru pakan kawasan cagar budaya yang terdiri dari kaveling gereja dengan bangunan pendukungnya, dan kaveling ruma-h sakit, dengan penetrasi aktilitas komersial masih sangat rendah; b. Kawasan Blok B merupakan kawasan pemerintahan (baru), perkantoran, pendidikan, dan perumahan, dengan penetrasi aktifitas komersial masih sangat rendah separjang Jln. A. Yani; c. Kawasan Blok C merupakan kawasan pendidikan dan perumahan, dengan penetrasi aktifitas komersial masih sangat rendah sepanjang Jalan Ratulangi; d. Kawasan Blok D merupakan kawasan komersial, ruang terbuka hijau (I qpangan Bhakti), dan perumahan, dengan penetrasi aktifitas komersial sedang sepanjang Jln. A. Yani; e. Kawasan Blok E merupakan kawasan komersial, pendidikan, dan perumahan, dengan penetrasi aktifrtas komersial sedang sepanjang Jln. A. Yani; f. Kawasan Blok F merupakan kawasan komersial, rumah ibadah, dan perumahan, dengan penetrasi altifitas komersia,l sangat tinggi sepanjang Jln. A.Yani, Jln. Landorundun, dan Jln. Ratulangi; g. Kawasan Blok G merupakan kawasan komersial, pendidikan, perkantoran, dan perumahan, dengan penetrasi aktifitas komersial sangat tinggi se panjang Jln. A. Yani dan Jln. Diponegoro; h. Kawasan Blok H merupakan kawasan komersial, dan perumahan, dengan penetrasi aktifitas komersia-l sangat tinggi sepanjang Jln. Mappanyukki, Jln. Diponegoro, dan Jln. Sawerigading; i. Kawasan Blok I merupakan kawasan komersial, pendidikan, rumah ibadah, dan budaya, dengan penetrasi aktifitas komersial sangat tinggi sepanjang Jln. Mappanyukki, Jalan Landorundun, Jalan Niaga, Jalan Pembangunan, dan Jalan Emmy Saelan; j. Kawasan Blok J merupakan kawasan pendidikan, rumah ibadah, dan perumahan, dengan penetrasi aktifitas komersial masih sangat rendah; k. Kawasan Blok K merupakan kawasan komersial, rumah ibadah, dan perumahan, dengan penetrasi al<tifitas komersial tinggi sepanjang Jln. Mappany'ukki, Jln. Sawerigading, dan Jln. Abdul Gani; l. Kawasan Blok L merupakan kawasan komersial, dan perumahan, dengan penetrasi aktifitas komersial sedang sepanjang Jln. Mappanyukki, Jln. Abdul Gani, dan Jln. Monginsidi; dan m. Kawasan Blok M merupakan kawasan komersial, dan perumahan, dengan penetrasi aktifitas komersial sedang sepanjang Jln. Diponegoro, dan Jln. Abdul Gani. Bagran Keempat Penataan Bangunan Pada Setiap Blok Pasa-l 14 (1) Penataan pada Blok A, kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi: a. menjaga keaslian bangunan gereja dan rumah adat sebagai bangunan-bangunan cagar budaya; b. perbaikan ruang terbuka hdau sekaligus sebagai ruang luar (halaman) bangunan-bangunan cagar budaya; c. penataan kemba-li dan peningkatan jaringan drainase utama dan drainase lingkungan; d. pembuatan jalur pedestrian sekitar jalan bangunan-bangunan cagar-budaya, pada Jln. A. Yani lebar 3 (tiga) meter dan 1,2 (satu koma dua) meter untuk jalan lainnya di dalam Blok A; e. penataan kembali kolam resapan (lama) di samping rumah sakit dan lansekap sekitarnya; f. pemasangan informasi tentang bangunan cagar budaya sebagai objek wisata; g. mencegah pertumbuhan aktil-rtas dal bangunan komersial di dalam Blok A; h. menjaga 'garis-imajiner" secara visualisasi tetap ada antara gereja dengan "Patung Salib" di atas Buntu Singki' dengan cara mencega_h bangunan lebih dari 2 (dua) lantai pada bagian barat; i. koefisien dasar bangunan (KDB) dipertahankan sesuai kondisi yang ada sekarang; j. koefisien lantai bangunan (KLB) dipertahankan sesuai kondisi yang ada sekarang; dan k. ketinggian bangunan maksimal, dipertalankan sesuai kondisi yang ada sekarang. (2) Penataan pada Blok B, kawasan pemerintahal, perkantoran, pendidikan, dan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 13 huruf b meliputi: a. penataan ruang terbuka hijau sepanjang tepian Sunqai Sa'dan; b. penataan kemba.li garis sempadan sepanjang Sungai Sa'dan; c. pembuatan jalur pedestrian lebar 1,2 meter pada kedua sisi jalar; d. perbaikan jaringan drainase dan jaringan jalan di dalam Blok B; e. koefisien dasar bangunan (KDB); f. koefisien lantai bangunan (KLB); dan g. ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai pada sisi barat gereja, 4 (empat) lantai pada area pendidikan dan perumahan yang berada di Jln. A. Yani, dan I (satu) lantai pada tepian Sungai Sa'dan. (3) Penataan pada Blok C, kawasan pendidikan dan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi: a. peningkatan kualitas jalan; b. perbaikan jaringan drainase; c. perbaikan pembuangan limbah dan sanitasi sebelum dibuang ke pembuangan akhir (Sungai Sa'dan); d. pembuatan jalur pedestrian sepanjang sisi jalan di dalam Blok C; e. penataan kembali garis sempadan sepanjang Sungai Sa'dan; f. penataan ruang terbuka hijau sepanjang tepian Sungai SaUan; g. koefisien dasar bangunan (KDB) 45 70 (empat puluh lima perseratus); h. koefisien lantai bangunan (KLB) 0,9 (nol koma sembilan); dan i. ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai. (4) Penataan pada Blok D, kawasan komersial, ruang terbuka hijau, dan perumahan sebagaimala dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi: a. pembuatan jalur pedestrian wisata lebar 3 (tiga) meter pada sisi Jln. A. Yani, dan jalur pedestrian lebar 2 (dua) meter pada sisi jalan lain yang ada di dalam Blok D; b. perbaikan jaringan drainase dan jaringan jalan; c. peningkatan kualitas sanitasi dan kawasan perumahan; d. penataan kawasan l,apangan Bhakti sebagai ruang terbuka hijau untuk aktihtas publik seperti: olahraga sepak bola, jogging track, pelataran umum, ruang bermain anak, dan lapangan upacara sebagai aktif,rtas temporer pada hari-hari tertentu; e. koefisien dasar bangunan (KDB) 8O7" (delapan puluh persen) pada kawasal komersial di Jln. A. Yani, KDB 45Vo (empat puluh lima perseratus) untuk perumahan, dan KDB O-10% (nol sampai sepuluh perseratus) untuk kawasan ruang terbuka hijau; f. koefisien lantai bangunan (KLB): 3,2 (tiga koma dua) pada kawasan komersiaJ, 0,9 (nol koma sembilan) pada kawasan perumahan, dan 0-0,1 (nol sampai nol koma satu) pada kawasan ruang terbuka hijau; dan g. ketinggian bangunan pating tinggi 4 (empat) lantai untuk kawasan komersial, dan 2 (dua) lantai untuk perumahan. (5) Penataan pada Blok E, kawasan komersial, pendidikan, dan perumahan sebagaimana dimaksud da-lam Pasal l3 huruf e meliputi: a. peningkatan ja,ringan dan kualitas jalan; b. pembuatan jalur pedestrian wisata lebar 3 (tiga) meter pada sisi Jln. A. Yani, dan jalur pedestrian lebar 1 ,2 (satu koma dua) meter pada sisi jalan lainnya dalam Blok E; c. peningkatan ja-ringan drainase dan jaringan jalan; d. peningkatan kualitas sanitasi; e. koehsien dasar bangunan (KDB) 8O % (delapan puluh persen) pada kawasar komersial Jln. A. Yani, 600/o (enam puluh perseratus) pada kawasan pendidikan, dan 45o/o (empat puluh lima perseratus) pada kawasan perumahan; f. koefisien lantai bangunan (KLB) 3,2 (tiga koma dua) pada kawasan komersial, 1,2 (satu koma dua) pada kawasan pendidikan, dan 0,9 (nol koma sembilan) pada kawasan perumahan; dan g. ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai pada kawasan komersial Jln. A. Yani, 2 (dua) lantai pada kawasan pendidikan, dan 2 (dua) lantai pada kawasan perumahan. (6) Penataan pada Blok F, kawasan komersial dan perumahan sebagarmana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f meliputi: a. pembuatan jalur pedestrian wisata lebar 3 (tiga) meter pada kawasan komersial: Jln. A. Yani, Jln. l,andorundun, dan Jln. Ratulangi, serta jalur pedestrian 1,2 (satu koma dua) meter pada sisi jalan lainnya di dalam Blok F; b. peningkatan jaringan drainase primer (utama) dan jaringan drainase sekunder dan lingkungan; c. peningkatan kualitas sanitasi bangunan komersial dan perumahan; d. koefisien dasar bangunan (KDB) 8O7" (delapan puluh perseratus) pada kawasan komersial: Jln. A. Yani, Jln. landorundun, dan Jln. Ratulangi, serta 457o (empat puluh lima perseratus) untuk kawasan perumahan; e. koefisien lantai bangunan (KLB) 3,2 (tiga koma dua) pada kawasan komersial, dan 0,9 (nol koma sembilan) pada kawasan Perumahan; f. ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai untuk kawasan komersial dan 2 (dua) lantai untuk kawasan perumahan; g. karakter bangunan etnis Toraja diaplikasikan pada bangunan komersial; dan h. pemasangan papan informasi dan pengaturan reklame komersial. (7) Penataan pada Blok G, kawasan komersial, pendidikan, perkantoran, dan perumahan sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 13 huruf g meliputi: a. peningkatan kualitas jaringan jalan kolektor dan lingkungan; b. peningkatan jaringan drainase dan sanitasi rumah tangga; c. pembuatan jalur pedestrian lebar 1,2 (satu koma dua) meter pada kedua sisi jalan di dalam Blok G; d. koefisien dasar bangunan (KDB) 8O% (delapan puluh perseratus) pada kawasan komersial: Jln. A. Yani dan Jln. Diponegoro, 6O7o (enam puluh perseratus) pada kawasan pendidikan, dan 45Yo (empat puluh lima perseratus) pada kawasan perumahan; e. koefisien lantai bangunan (KLB) 3,2 (tiga koma dua) untuk kawasan komersial, 1,2 (satu koma dua) untuk kawasan pendidikan, dan O,9 (nol koma sembilan) untuk kawasan perumahan; f. ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai pada kawasan komersial, 2 (dua) lantai pada kawasan pendidikan, dan 2 (dua) lantai pada kawasan perumahan; g. ka-rakter bangunan etnis Toraja diaplikasikan pada bangunan komersial; dan h. pemasangan papan informasi dan pengaturan reklame komersial. (8) Penataan pada Blok H, kawasan komersial sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 13 huruf h meliputi: a. pembuatan jaringan jalur pedestrian wisata lebar 3 (tiga) meter pada Jln. Mappanyukki, Jln. Diponegoro, dan Jln. Sawerigading; b. paningkatan lansekap pada jalur pedestrian wisata; c. peningkatan jalur drainase dan sanitasi; d. koefisien dasar bangunan (KDB) 80% (delapan puluh perseratus) pada kawasan komersial: Jln. Mappanyukki, Jln. Diponegoro, dan Jln. Sawerigading; e. koefisien lantai bangunan (KLB) 3,2 (tiga koma dua) pada Jln. Mappanyukki, dan Jln. Diponegoro, dan 6,4 (enam koma empat) pada Jln. Sawerigading; f. ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai pada Jln. Mappanyukki, dan 8 (delapan) lantai pada Jln. Sawerigading; g. ka-rakter bangunan etnis Toraja diaplikasikan pada bangunan komersial di Jln. Mappanyukki dan Jln. Diponegoro; dan h. pemasangan papan informasi dan pengaturan reklame komersial. (9) Penataan pada Blok I, kawasan komersial, pendidikan, ibadah, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i meliputi: a. mempertahankan kawasan budaya: Museum dan ART Center sebagai cagar budaya; b. pembangunan bangunan souvenir-shops berlantai 3 (tiga) yang berorientasi ke Jln. Ni4ga dan Jln. Pembalgunan, dan pembongkaran bangu nan lama pada Jln. Mappanyukki; c. perubahan dan penataan Jln. Niaga dan Jln. Pembangunan menjadi pedestrian-mall, dimana kedua jalan tersebut meliputi jalur pedestrian komersial dan wisata; d. pengaturan waktu lintas pada jalur pedestrianmall bagi kendaraan pada jarn 2O:OO sampai dengan jam O8:OO setiap hari; e. pembuatan jalur pedestrian wisata lebar 3 (tiga) meter pada Jln. Mappanyukki, Jln. Landorundun, dan Jln. Monginsidi dan pembuatan jalur pedestrian lebar 1,2 (satu koma dua) meter pada Jln. Emmy Saelan; f. koehsien dasar bangunan (KDB) 8O% (delapan puluh perseratus) pada kawasan komersial, 607o (enam puluh perseratus) pada kawasan pendidikan dan rumah ibadah, 407o (empat puluh perseratus) pada kawasan budaya, dan 45V" (empat puluh lima perseratus) pada kawasan perumahan; g. garis sempadan bangunan (GSB) 12 (dua belas) meter untuk Museum dan ART Center di Jln. Mappanyukki, 3 (tiga) meter untuk cagar-budaya; h. koefisien lantai bangunan (KLB) 3,2 (tiga koma dua) untuk kawasan komersial, 1,2 (satu koma dua) untuk kawasan pendidikan dan rumah ibadah, 1,2 (satu koma dua) untuk kawasan budaya, dan O,9 (no1 koma sembilan) untuk kawasan perumahan; i. ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai pada kawasan komersial, 2 (dua) lantai pada kawasan pendidikan dan rumah ibadah, 3 (tiga) lantai pada kawasan budaya, dan 2 (dua) lantai pada kawasan perumahan; j. karakter bangunan etnis Toraja diaplikasikan pada bangunan komersial dan budaya (Museum dan ART Center); dan k. pemasangan dan pengaturan papan untuk informasi dan reklame komersial. (lO) Penataan pada Blok J, kawasan pendidikan, rumah ibadah, dan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hurufj meliputi: a. pembuatan dan penataan jalur pedestrian leba-r I,2 (satu koma dua) meter pada kedua sisi jaringan jalan di dalam Blok J; b. pembuatan halte bus pada Jln. Monginsidi dan Jln. Emmy Saelan; c. penataan tepian sungai dari tatanan rumah yang tidak beraturan dengan pembuatan jalur pedestrian lebar 2 (dua) meter pada tepian sungai; d. penataan kembali garis sempadan sepanjang Su ngai Sa'dan; e. penataan ruang terbuka hijau sepanjang RTH tepian Sungai Sa'dan; f. peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan drainase primer, sekunder, dan lingkungan; g. garis sempadan bangunan (GSB) 6 (enam) meter untuk kawasan pendidikan dan kaveling rumah ibadah, dan 4 (empat) meter untuk kaveling rumah; h. koefisien dasar bangunan (KDB) 6O7o (enam puluh perseratus) pada kawasan pendidikan dan rumah ibadah, dan 45%o (empat puluh lima perseratus) pada kawasan perumahan ; i. koefisien lantai bangunan (KLB) 3,2 (tiga koma dua) untuk kawasan komersial, 1,2 (satu koma dua) untuk kawasan ibadah, dan 0,9 (nol koma sembilan) untuk kawa san perumahan; dan j. ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai untuk seluruh Blok J. (11) Penataan Blok K, kawasan komersial, rumah ibadah, dan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf k meliputi: a. peningkatan kualitas ja.lan; b. pembuatan jalur pedestrian wisata lebar 3 (tiga) meter pada kawasan komersial sepanjang JIn. Mappanyukki, dan jalur pedestrian lebar 1,2 (satu koma dua) meter pada jalan lainnya di dalam Blok K; c. peningkatan kuantitas da_n kua-litas drainase dan sanitasi perumahan; d. garis sempadan bangunan (GSB) 3 (tiga) meter untuk kaveling komersial di Jln. Mappanyukki, 6 (enam) meter untuk kaveling rumah ibadah, dan 4 (empat) meter untuk kaveling perumahan; e. koelisien dasar bangunan (KDB) 8Oo/" (delapan puluh perseratus) pada kawasan komersial, 6O7o (enam puluh perseratus) pada kawasan rumah ibadah, dan 45o/o (empat puluh lima perseratus) pada kawasan perumahan; f. koefisien lantai bangunan (KLB) 3,2 (tiga koma dua) untuk kawasan komersial, 1,2 (satu koma dua) untuk kawasan rumah ibadah, dan O,9 (nol koma sembilan) untuk kawasan perumahan; dan g. ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai untuk kawasan komersial, 2 (dua) latai untuk kawasan rumah ibadah dan perumahan. (12) Penataan Blok L, kawasan komersial dan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf I meliputi: a. penataan jalur pedestrian wisata lebar 3 (tiga) meter pada kawasan komersial: Jln. Mappanyukki, dan ja-lur pedestrian lebar 1,2 (satu koma dua) meter pada jalan lainnya di dalam Blok L; b. peningkatan kuantitas dan kualitas drainase dan sanitasi perumahan; c. pembuatan halte bus pada Jln. Monginsidi dan Jln. Mappanyukki; d. penataan tepian sungai dari tatanan rumah yarlg tidal< beraturan dengan pembuatan jalur pedestrian lebar 2 (dua) meter pada tepian sungai; e. penataan kembali garis sempadan tepian Sungai Sa'dan; f. penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada tepian Sungai Sa'dan; g. pembangunan patung pada pertigaan Jln. Mappanyukki dan Jln. Monginsidi, dan patung Landorundun di atas batu bentuk perahu di tengah sungai dan sepanjang iembatan Malangngo; h. peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan drainase dan sanitasi rumah tangga sebelum dibuang ke pembuangan alhir sungai; i. garis sempadan bangunan (GSB) 3 (tiga) meter untuk kaveling komersial di Jln. Mappanyukki, dan 4 (empat) meter untuk kaveling perumahan; j. koefisien dasar bangunan (KDB) 8O"/o (delapan puluh perseratus) pada kawasan komersial, 457o (empat puluh lima perseratus) pada kawasan perumahan; k. koefisien lantai bangunan (KLB) 3,2 (tiga koma dua) untuk kawasan komersial, dan 0,9 (nol koma sembilan) untuk kawasan pemmah€ur; dan l. ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai untuk bangunan komersial 2 (dua) lantai untuk perumahan. (13) Penataan pada Blok M, kawasan komersial dan perumahan sebagaimana dimalsud dalam Pasal 13 huruf m meliputi: a. peningkatan jaringan jalan yang masih berstatus lorong; b. pembuatan jalur pedestrian wisata tebar 3 (tiga) meter pada Jln. Diponegoro, dan jalur pedestrian lebar 1,2 (satu koma dua) meter pada jaringan jalan lainnya di dalam Blok M; c. penataan tepian sungai dari tatanan rumah yang tidak beraturan dengan pembuatan jalur pedestrian lebar 2 (dua) meter sepanjang tepian sungai; d. penataan kembali garis sempadan sepanjang sisi Suneai Sa'dan; e. pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tepian Sungai Sadan; f. peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan drainase primer, sekunder, dan lingkungan; g. pembuatan halte bus pada Jln. Diponegoro; h. garis sempadan bangungan (cSB) 8 (delapan) meter pada kaveling komersial sepanjang Jln. Diponegoro, dan 4 (empat) meter pada kaveling perumahan; i. koefisien dasar bangunan (KDB) 70% (tujuh puluh perseratus) untuk kaveling komersial di Jln. Diponegoro, dan 4570 (empat puluh lima perseratus) untuk kaveling perumahan; j. koefisien lantai bangunan (KLB) 5,6 (lima koma enam) untuk kaveling komersial di Jln. Diponegoro, dan 0,9 (nol koma sembilan) untuk kaveling perumahna; dan k. ketinggian bangunan paling tinggi 8 (delapan) laltai untuk kaveling komersia-l di Jln. Diponegoro, dan 2 (dua) lantai untuk kaveling perumahan. Bagran Kelima Ruang Terbuka Publik dan Ruang Terbuka Hijau Pasal 15 Pengembangan Ruang Terbuka Publik dan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimal<sud dalam Pasal lO huruf e di Kota Rantepao meliputi : a. Ruang Terbuka Publik dikembangkan pada ruas Jln. Mapanyuki; b. Ruang Terbuka Publik di da,lam kawasan Museum dan Art Center, Jln. Niaga, dan Jln. Pembangunan sebagai pendukung kegiatan komersial wisata; c. Ruang Terbuka Hijau "privateo yang direncanakan berada pada kawasan cagar budaya yaitu gereja dan rumah sakit; dan d. Ruang Terbuka Hijau pada tepian Sungai Sa'dan. Bagran Keenam Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung Pasal 16 Pengembangan ruang sistem sirkulasi dan ja.lur penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f di Kota Rantepao meliputi : a. area pada Jln. A. Yani, Jln. Diponegoro, Jln. Mapanyuki yang berperan sebagai koridor penghubung antar kota dalam Daerah yang merupakan salah satu urat nadi perkembangan perekonomian Kecamatan Rantepao; b. ruas Jln. l-andorundun, JIn. Niaga, Jln. Pembangunan, dan Jln. Sawerigading yang membentang di tengah-tengah kawasan dengan pembentukan karakter ruang-ruang komersial pada tepian path/jalur dan ruang terbuka publik (public open spaces) untuk wisatawan nu santara dan mancanegala; c. ruas Jln. A. Yani, Jln. Mappanyukki, dan Jln. Diponegoro yang membentang di tengah-tengah kawasan dengan pembentukan karakter ruang-ruarg komersial pada tepian path/jalur; dan d. ruas Jln. Ratulangi dan Jln' Monginsidi yang membentang pada tepi timur kawasan perencanaan yang juga berperan dalam membentuk edges/batas kawasan. BAB V PENGENDALIAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN KOTA RANTEPAO Bagran Kesatu Umum Pasa-l 17 (1) Pengendalial tata bangunan dan lingkungan d ilaksanakan melalui kewenangan perizinan. (2) Kegiatan pengenda-lian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (I) meliputi : a. pengawasan; dan b. penertiban. (3) Pengendalian tata bangunan dan lingkungan sebagaimana yang dimahsud pada ayat (1) dan ayat (2) dilalsanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas/lnstansi yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Perizinan Pasal 18 (l) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) untuk pelaksanaan pemanfaatan lahan wajib melalui rekomendasi dinas terkait yang ditunjuk oleh Bupati. (21 Penzinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkait langsung dengan tata bangunan dan lingkungan adala} Izin Mendirikan Bangunan, izin usaha/tempat usaha, dan izin operasional yang dikeluarkan oleh Dinas/lnstansi teknis. Bagian Ketiga Pengawasan Pasal 19 (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi: a. pemantauan; semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao sekitarnya, dan diselenggarakan dengan cara musyawarah anta.ra pihak yang berkepentingan. (2) Dalam hat tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yalg berlaku. Pasal 24 Pelaksanaan kewajiban masyarakat da-lam pemanfaatan bangunan dan lingkungan dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria dan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan RTBL. Pasal 25 Peran serta masyarakat dapat berbentuk : a. bantuan pemikiran atau pertimbangan da-lam pemanfaatan bangunan dan lingkungan; b. penyelenggara kegiatan pembangunan sarana dan prasarana; dan/atau c. pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemalfaatan dan/ atau kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi Ruang Terbuka Hijau. Pasa] 26 Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikoordinasikan oleh Bupati, termasuk pengaturannya pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan, dan dilakukan secara tertib sesuai dengan RTBL. BAB VII SANKSI Pasd27 (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatantertulis; b. penghentian sementa,ra atau pembekuan izini dan/atau C pembatalan atau pencabutan izin. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, rekomendasi dan/ atau tzin Mendirikan Bangunan (lMB), Izin Usaha/Tempat Usaha, dan/atau Izin Operasional yang telah diterbitkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. BAB Ix KRTENTUAN PENUTUP Peraturan Bupati diundangkan. Pasa] 29 ini mulai berlaku pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2014.
26

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor

Abstrak

Kesehatan

Download file:

2014pb3201023.pdf

penggunaan - jasa - pelayanan - kesehatan - pada - dinas - kesehatan - kabupaten - bogor

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kab. Bogor Tahun 2014 No. 23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kinerja pelayanan kesehatan serta tertib pengelolaa keuangan jasa pelayanan kesehatan telah ditetapkan Perbup No. 40 Tahun 2013 dengan berlakunya Perpres No. 32 Tahun 2014 maka perlu membentuk Perbup tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2000; UU No. 24 Tahun 2011;PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 32 Tahun 2004 ; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permen Kes No. 69 Tahun 2013; Permen Kes No. 19 Tahun 2014; Permen Kes No. 28 Tahun 2014; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogir No. 11 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 16 Tahun 2010; Perda No. 61 Tahun 2008; Perda No. 62 Tahun 2008; Perda No. 63 Tahun 2008.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tetang Ketentuan Umum, Jasa Pelayanan Kesehatan, Alokasi Dan Proposi Jasa Pelayanan Kesehatan, penganggaran Dan Pertanggungjawaban, Pembinaan Dan Pengawasan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2014.
13 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pengelolaan Keuangan, Standar Biaya dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasioanal Pada Puskesmas di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2014

Abstrak

Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Ciamis No. 65 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan, Standar Biaya dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas di Kabupaten Ciamis

Download file:

23 DANA NON KAPITASI.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu No. 23 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu Di Kabupaten Tanah Bumbu

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

PERBUP NO. 23 Tahun 2014 ...an Hukum Untuk M.pdf

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2014/NO.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu Di Kabupaten Tanah Bumbu

ABSTRAK:

guna menjamin terselenggaranya program bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wujud dari kepedulian Pemerintah Daerah terhadap warga masyarakat dalam mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Tanah Bumbu.
Dasar Hukum;Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2003 ;Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2013 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Tanah Bumbu, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Maksud Dan Tujuan 3.Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum 4.Pengawasan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2014.
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 23 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kudus

Abstrak

Dana Desa

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa di Kabupaten Kudus

Download file:

Perbup Kab. Kudus Tahun 2014 No 23_ocr.pdf

Alokasi Dana Desa

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2014/NO.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kudus

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur dana Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kudus yang meliputi Maksud, Tujuan, Sasaran, Dan Prinsip, Pengalokasian ADD, Tata Cara Penghitungan ADD, Tata Cara Pencairan ADD, Penggunaan ADD, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, Monitoring, Evaluasi, Dan Pengawasan, dan Sanksi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa di Kabupaten Kudus dicabut.
11 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Kebijakan Dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Banyumas

Abstrak

Standar/Pedoman Dana Desa

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Banyumas No. 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pengaturan Kebijjakan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyumas

Download file:

Perbup Kab. Banyumas Tahun 2014 No 23_ocr.pdf

Dana Desa

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2014/NO.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Kebijakan Dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Banyumas

ABSTRAK:

bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pengaturan Kebijakan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyumas; bahwa dengan adanya kenaikan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa maka pengeluaran rutin yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2014 ten tang Pedoman Umum Pengaturan Kebijakan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyumas;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan ketentuan angka 1 bab VIII lampiran I a Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pengatutran Kebijakan Dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyumas.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2014.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pengatutran Kebijakan Dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyumas diubah.
4 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 23 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

Abstrak

APBD Standar/Pedoman

Download file:

PB.23-2014.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2014

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT