Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2020/NO. 61, TBD.2020, LL SETDA KAB. MALUKU TENGGARA : 5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019–2023.
ABSTRAK:
Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007, Pasal 4 Ayat (3), mengamanatkan kewajiban Pemerintah Daerah menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan kerja pemerintah daerah masing-masing. Dengan ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2018-2023, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Lingkup Kabupaten Maluku Tenggara yang diarahkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan daerah dalam periode 2018-2023. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019-2023.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah 13 tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019–2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020.
Lampiran 10 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 61 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk memberikan informasi dan batasan terhadap bentuk dan jenis kegiatan untuk pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa maka perlu adanya pedoman bagi Desa dalam penggunaan Dana Desa dan berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, Bupati/Walikota perlu menetapkan Pedoman teknis.
Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun 2021
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020; Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020; Keputusan Direktorat Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 8 (delapan) Bab dan 22 (dua puluh dua) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Prioritas Penggunaan Dana Desa; Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Dan Pelaksanaan Kegiatan; Publikasi Dan Pelaporan; Pembinaan, Pemantauan, Dan Evaluasi; Partisipasi Masyarakat; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2020.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 61 Tahun 2020
Badan Layanan UmumPengadaan Barang/JasaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 22)
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD Kabupaten Pati Tahun 2020 No. 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa
pada Badan Layanan Umum Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 79 Tahun 2018; Permendagri No 79 Tahun 2018; Permendagri No 43 Tahun 2019; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang Lingkup pengadaan barang/jasa pada BLUD adalah
semua pengadaan barang/jasa yang pada BLUD yang
bersumber dari :
a. Jasa layanan;
b. hibah tidak terikat;
c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud meliputi :
a. barang;
b. pekerjaan konstruksi;
c. jasa konsultansi; dan
d. jasa lainnya.
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan cara :
a. swakelola; dan/atau
b. penyedia barang/jasa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan
Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun
2013 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Pati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan
Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun
2014 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 61 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Selo Tahun 2020 - 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Permendagri No 79 Tahun 2018 tentang BLUD, perlu menetapkan Perbup tentang Standar Pelayanan Minimal pada RSUD Ki Ageng Selo Taun 2020 - 2025;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UUNo 23 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP no 12 Tahun 2019; PP No 2 Tahun 2018; Permenkes No 4 Tahun 2019; Perbup grobogan No 54 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Jenis Pelayanan, Indikator, Standar (Nilai) Batas Waktu Pencapaian dan Uraian Standar Pelayanan Minimal, Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
85 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 61 Tahun 2020
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah - Standar/Pedoman
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2020/No.61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Tata Cara Pemindahtanganan (Penjualan dan Hibah) Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 131, Pasal 132, dan Pasal 133 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Kuala, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Sistem dan Prosedur Tata Cara
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 27 Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem dan Prosedur Tata Cara
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yang memuat Ketentuan Umum; Pemindahtanganan; Penjualan; dan Hibah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
13 halaman; Lampiran 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 61 Tahun 2020
pedoman - pelaksanaan - program - jaminan - kesehatan - masyarakat
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD 2020/No.61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Perpres No. 82 Tahun 2018 Pemerintah Daerah Kab. Tasikmalaya mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Masyarakat agar berjalan secara tertib maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2020; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 101 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 76 Tahun 2015; Perpees No. 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 64 Tahun 2020; Permenkes No. 69 Tahun 2013; Permenkes No. 71 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permenkes No. 5 Tahun 2018; Permenkes No. 28 Tahun 2014; Permensos No. 15 Tahun 2018; Perda Prov Jabar No. 4 Tahun 2013; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2019; Perbup Tasikmalaya No. 39 tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Tasikmalaya No. 21 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan Dan Prinsip, Organ Pelaksana, Pemberi Pelayanan Kesehatan, Manfaat, Peserta Dan Kepesertaan, Mekanisme Pelaksanaan, Pengajuan Klaim, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2020.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 61 Tahun 2020
PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 61 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BUTON UTARA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020 NOMOR 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buton Utara
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara, tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi harus
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian kembali terhadap tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara maka Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik I n d o n e s i a Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 3 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 Nomor 1);
-
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2020.
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA.
-
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 61 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, Uu No.17 Tahun 2003, Uu No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, Pp No.43 Tahun 2014, Permendagri No.20 Tahun 2018, Permen Des, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020, Perbup Sambas No.47 Tahun 2018, Perbup Sambas No.48 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2020.
29 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 60 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pasaman
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman;
UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 5 Tahun 2014 UU No. 23 Tahun 2014 PP No. 18 Tahun 2016 PP No. 11 Tahun 2017 Permenpan RB No. 26 Tahun 2011 Permendagri No. 35 Tahun 2012 Permenpan RB No. 1 Tahun 2020 Permenpan RB No. 41 Tahun 2020 Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016 Perbup Pasaman No. 52 Tahun 2016
Mengatur uraian jabatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri
dari Jabatan Struktural, Jabatan Non Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Pasaman Nomor 86 Tahun 2018
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 60 Tahun 2020
PERBUP Kab. Wonogiri No. 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi
PERBUP Kab. Wonogiri No. 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi
Mengubah
PERBUP Kab. Wonogiri No. 93 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan penerima penghargaan bagi mahasiswa berpresta i maka perlu adanya perubahan ruang lingkupperguruan tinggi dalam pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi;
b. bahwa sehubungan dengan perubahan mekanisme pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor Tahun 2019 perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 33 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Berprestasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2020.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Berprestasi.
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
