Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 6.627 peraturan dalam 0,033 detik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Petunjuk Teknis Tata Naskah Dinas Kementerian Perhubungan
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 95 Tahun 2016 tentang Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan
Download file:
pm_no._65_tahun_2012.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Oprasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Download file:
pm_no._61_tahun_2012.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 87 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenhub No. 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan
Mengubah
  1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan
Download file:
pm._no._87_tahun_2011.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Telekomunikasi-Pelayaran
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Perikanan dan Kelautan Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pelayaran Dan Pelayanan Tata Kelola Lalu Lintas Kapal Di perairan Indonesia
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2005 tentang Telekomunikasi-Pelayaran
Download file:
pm._no._26_tahun_2011.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenhub No. 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan
Mengubah
  1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan
Download file:
km._no._81_tahun_2010.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar
Diubah dengan
  1. Permenhub No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 01 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)
Download file:
km._no._1_tahun_2010.pdf
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Kriteria Penentuan Tipologi Kejaksaan Negeri
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-011/J.A/01/1997 tentang Kriteria Tipologi Kejaksaan Negeri Tipe A dan Tipe B
Download file:
Peraturan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2020.pdf
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Tata Cara Pembentukan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Jaksa Agung No. PER-008/A/JA/05/2013 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia
Download file:
Peraturan Kejaksaan Nomor 17 Tahun 2020.pdf
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Pencabutan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Jaksa Agung No. PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia
Download file:
Peraturan Kejaksaan Nomor 12 Tahun 2019.pdf
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-112/J.A/11/1981 tentang Pedoman Penyusunan dan Bentuk Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia
  2. Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-161/J.A/11/1982 tentang Penyempurnaan Lampiran I dan II Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-112/J.A/11/1981 tentang Pedoman Penyusunan dan Bentuk Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia
Download file:
Peraturan Kejaksaan Nomor 8 Tahun 2019.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan