Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, Lembaran Daerah Kab. Mukomuko Tahun 2019 Nomor 11
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Jasa Konstruksi
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
b. Bahwa tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa kontruksi merupakan factor strategis dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Mukomuko;
c. Bahwa pengaturan penyelenggaraan kontruksi merupakan jaminan kepastian hukum bagi pengguna Jasa konstruksi, Penyedia jasa konstruksi maupun masyarakat;
1. Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 12 Tahun 2011
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. UU No. 2 Tahun 2017
6. PP No. 28 Tahun 2000
7. PP No. 29 Tahun 2000
8. PP No. 30 Tahun 2000
9. Perda kab. Mukomuko No. 10 Tahun 2016
Pasal 3
a. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
b. Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi;
d. Menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
e. Menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik; dan,
f. Menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
25 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2019/NO.11, LL KOTA PONTIANAK: 26 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) tentang KETERTIBAN UMUM
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Pontianak yang tertib, tentram, aman, damai, indah, bersih, sehat, nyaman dan teratur, diperlukan upaya yang mampu melindungi warga masyarakat serta sarana dan prasarana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Pontianak;
pasal 18 ayat (6) UUD 194, UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1981, UU No.39 Tahun 1999, UU No.23 Tahun 2006, UU No.26 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.27 Tahun 1983, PP No.16 Tahun 2018, Permendagri No.54 Tahun 2011, Permendagri No.3 Tahun 2019, Permendagri No.17 Tahun 2019,
Ketentuan umum; MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KETERTIBAN UMUM; TERTIB KEBERSIHAN; TERTIB BANGUNAN DAN IZIN USAHA; TERTIB LINGKUNGAN; TERTIB SUNGAI, PARIT DAN SALURAN; TERTIB PARKIR DAN ANGKUTAN JALAN RAYA; TERTIB USAHA TERTENTU; TERTIB SOSIAL; PENYIDIKAN; KETENTUAN SANKSI; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2019.
pencabutan Perda No 3 Tahun 2004, Perdas No 15 Tahun 2005, Perda no.1 Tahun 2010
20 halaman dan 6 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten tegal Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa Penjabaran APBD Kab Tegal Tahun 2019 telah ditetapkan dengan Perbup Tegal Nomor 72 Tahun 2018; bahwa berdasarkan Permendagri No 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019 apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan diterima setelah peraturan daerah tentang APBD TA 2019 ditetapkan, maka Pemda harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD TA 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD; bahwa berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah No 900/0002264 tanggal 20 Februari 2019 tentang Penyampaian alokasi belanja bantuan keuangan APBD Prov Jateng TA 2019 kepada Kab/Kota dan Pemerintahan Desa serta ajuan pergeseran dari SKPD maka Peraturan Bupati Tegal sebagaimana pada huruf a perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Perbup Tegal No 72 tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kab Tegal TA 2019;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 11 Tahun 1995; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; Uu No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 48 Tahun 2008; PP No 65 Tahun 2010; PP No 69 Tahun 2010; PP No 30 Tahun 2011; PP No 2 Tahun 2012; PP No 27 Tahun 2014; PP No 71 Tahun 2018; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007; Perda Kab Tegal No 2 tahun 2009; Perda Kab Tegal No 5 Tahun 2014; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perda Kab Tegal No 8 Tahun 2018; Perbup Tegal No 72 Tahun 2018;
Pertauran Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran pada Perbup Tegal No 72 Tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2019.
32 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tım
Kerja Pertımbangan
Pembangunan
Dan
Pelayanan
Publık
Kabupaten
Muara
Enım
ABSTRAK:
Dalam rangla menunjang pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diamanatkan Pasat 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang antara lain adalah pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim, dipandang perlu untuk membentuk tim kerja pertimbangan yang bertugas antara lain memberikan saran, masukan, pertimbangan dan menganalisa kebijakan yang akan dilakukan Bupati dan wakil Bupati dalarn upaya percepatan pembangunan dan pelayanan publik, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan dan Pelayanan Publik Kabupaten Muara Enim.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini, yaitu sebagai berikut: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan dan Pelayanan Publik Kabupaten Muara Enim, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain tim kerja pertimbangan pembangunan dan pelayanan publik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2019.
7 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2019
PERWALI Kota Magelang No. 36 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Pendapatan Pelayanan pada Klinik Bersalin Paten Kota Magelang Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Mengubah :
Peraturan Walikota Magelang Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem dan Pemanfaatan Dana Persalinan di Rumah Bersalin Paten Kota Magelang
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem dan Pemanfaatan Dana Persalinan di Rumah Bersalin Paten Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa pedoman pelaksanaan sistem dan pemanfaatan
dana persalinan di Rumah Bersalin Paten Kota
Magelang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan
Walikota Magelang Nomor 82 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan Sistem dan Pemanfaatan Dana
Persalinan di Rumah Bersalin Paten Kota Magelang;
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Walikota Magelang Nomor 48 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor
66 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Daerah Melalui Program Jaminan
Kesehatan Nasional, maka Pedoman Pelaksanaan
Sistem Pembiayaan dan Pemanfaatan Dana
Persalinan di Rumah Bersalin Paten perlu diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 82 Tahun
2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem
Pembiayaan dan Pemanfaatan Dana Persalinan
Rumah Bersalin Paten di Kota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2017; Peraturan Walikota Magelang Nomor 48 Tahun 2018;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan angka 2, angka 6, angka 7, angka 9 dan angka 14 pada Pasal 1, perubahan Pasal 4 ayat (1), perubahan Pasal 5 ayat (1), perubahan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), perubahan Pasal 9 ayat (1).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2019.
Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2013 diubah.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 423
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Kepada Camat dalam Kabupaten Bireuen
ABSTRAK:
a . bahwa Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang telah disepakati oleh Keuchik dan Tuha Peut disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati untuuk dievaluasi;
b. bahwa berdasarkan ketent uan pasaJ 165 ayat (2) Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong, dinyatakan bahwa Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong kepada Camat dalam Kabupaten Bireuen
c. bahwa berdasarka pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan suatu peraturan.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Aceh nomor 25 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini terdiri dari 6 Pasal yang terdiri atas Pasal 1. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2019.
5
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang Nomor 11 Tahun 2019
petunjuk teknis-pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya-pns dan pejabat negara-apbd
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, Berita Daera Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 11
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 53 Tahun 2005; PP No 18 Tahun 2016; PP No 18 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; PP No 35 Tahun 2019; PP No 36 Tahun 2019; Perpres RI No 129 Tahun 2018; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda Kota Bukittinggi No 10 Tahun 2018; Perwako No 31 Thaun 2018;
Peraturan Walikota ini memuat 6 Bab dan 14 Pasal yaitu Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya; Bab III Pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjagan Hari Raya; Bab IV Pembayaran; Bab V Ketentuan Lain-lain; Bab VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2019.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tual Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, BD.2019/NO. 11, TBD.2019, LL SETDA KOTA TUAL : 3 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendukung pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang bersifat non fisik di Kota Tual, perlu petunjuk pelaksanaan operasional keluarga berencana Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan ketentuan pasal 298 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan non fisik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu diatur dengan Peraturan Walikota Tual tentang petunjuk pelaksanaan penggunaan dana bantuan operasional keluarga berencana Tahun Anggaran 2018.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2018.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Lampiran 11 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2019
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - pajak dan retribusi daerah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA BAGIAN BULAN JULI SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2018 YANG DIBAYARKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Bagian Bulan Juli
sampai dengan Desember Tahun 2018 yang dibayarkan pada
Tahun Anggaran 2019.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa.
Mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Kepada Desa Bagian Bulan Juli sampai dengan Desember
Tahun 2018 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2019
sebesar Rp. 16.392.281.926,- (Enam belas milyar tiga ratus
sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu
sembilan ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2019.
18 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
