Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.690 peraturan dalam 0,052 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin No. 33 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pendelegasian Sebagai Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kabupaten Musi Banyuasin

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUP NO 33 TAHUN 2017.pdf

Perizinan-Non Perizinan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, LD.2017/NO.33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Sebagai Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kabupaten Musi Banyuasin

ABSTRAK:

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin perlu diganti, karena tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah bahwa Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Bidang Kehutanan menjadi kewenangan Daerah Propinsi, sehingga perlu diubah pendelegasian kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terjadi perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah, sehingga perlu penyesuaian pendelegasian perizinan dan non perizinan dengan organisasi perangkat daerah terkait.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 27 Tahun 2009; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 9 Tahun 2016.
Materi Pokok dalam Peraturan Bupati ini antara lain mengatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, pendelegasian kewenangan, Tim Teknis dan pertimbangan teknis, pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2017.
Pasal 11, Dengan ditetapkan. Peraturan Bupati InI maka Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
11 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 33 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bulanan Bhakthi Gotong Royong Masyarakat, Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Dan Hari Keluarga Nasional Kabupaten Barito Utara.

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbup no 33 Tahun 2017 t...ten Barito Utara.pdf

PENYELENGGARAAN KEGIATAN Bhakti GOTONG ROYONG MASYARAKAT

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2017/33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bulanan Bhakthi Gotong Royong Masyarakat, Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Dan Hari Keluarga Nasional Kabupaten Barito Utara.

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersama, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam penguatan integritas sosial melalui kegiatan-kegiatan gotong royong untuk mendukung terwujudnya percepatan pembangunan di berbagai bidang serta peningkatan ekonomi masyarakat secara berkeadilan menuju Kabupaten Barito Utara yang lestari dan sejahtera, perlu penyelenggaraan kegiatan bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Hari Kesatuan Gerak PEmberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Hari Keluarga Nasional Kabupaten Berito Utara.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri DAlam Negri Nomor 42 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006.
BAB I KETENTUSN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III PETUNJUK TEKNIS BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
16 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 33 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMOSIR

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUP-NO-33-2017.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro No. 33 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pelimpahan Kewenangan Bupati di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala SKPD dan Camat

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

No. 33.pdf

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN; Perizinan, Pelayanan Publik

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, 22/06/2017

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala SKPD dan Camat

ABSTRAK:

-bahwa dalam rangka menyesuaikan nomenklatur kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro dan dengan adanya penambahan jenis perizinan yang baru di Kabupaten Bojonegoro, maka Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Camat, perlu dilakukan penyesuaian;
-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7 /2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bojonegoro;
- Peraturan Bupati tentang pelimpahan kewenangan bupati di bidang perizinan dan non perizinan kepada kepala satuan kerja perangkat daerah dan camat. Peraturan ini memuat ketentuan umum, maksud dan tujuan, batasan pelimpahan kewenangan, pengawasan dan pembinaan, serta pelaporan. Pelimpahan kewenangan di bidang perizinan diberikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Camat. Pelimpahan kewenangan di bidang non perizinan diberikan kepada SKPD teknis dalam bentuk penerbitan rekomendasi yang dipergunakan dalam penerbitan perizinan. Pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kepala SKPD teknis dan/atau Camat dilakukan oleh Tim Evaluasi Pelimpahan Kewenangan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
12 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 33 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbup No. 33 Tahun 2017.pdf

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LANGKAT

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2017/No.33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menciptakan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu perlu disusun dan diatur Standarisasi Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat; Bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diantaranya mengatur kewenangan daerah maka Peraturan Bupati Langkat Nomor 01 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat perlu direvisi; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam teks diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 167/KAB/B.VIII/1972; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1392/Menkes/SK/XII/2001; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1424/Menkes/XI/2002; Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2003; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts.OT/10/2005; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi dan Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/05/2006; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 357/Menkes/Per/V/2006; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36-M.DAG/PER/9/2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/PERMENTAN/OT.140/1/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomorb HK.02.02/MENKES/148/I/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/Menkes/Per/III/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/Menkes/Per/III/2010/ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/2011; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomoe 19 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M/DAG/PER/12/2013; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014; Peraturan Pendidikan dan Kebudayan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/PERMEN-KP/2015; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/PERMENTAN/PK.110/11/2015; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017; Peraturan Menteri Kesehaatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Menteri Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 03 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 02 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 06 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Langkat Nomor 58 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pendahuluan, Gambaran standar operasional prosedur pelayanan, Standar operasional prosedur pelayanan dan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2017.
10 Hlm, Lampiran: 124

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 33 Tahun 2017

PENATAAN TOKO MODERN DI KABUPATEN BONE

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2017.pdf

PERATAAlf TOKO modern DI KABUPATER BOnE

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENATAAN TOKO MODERN DI KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

a. bahwa seja1an dengan perkembangan perekonomian khususnya di bidang perdagangan di Kabupaten Bone diperlukan pembinaan,penataan dan kaidah pengaman agar tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat; b. bahwa dalam rangka lebih menmgkatkan pengawasan, pengendalian dan penataan pendirian toko modem di Kabupaten Bone perlu adanya peraturan perundangundangan yang mengatumya; c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan pelaku usaha lokal perlu adanya kemitraan dan fasilitasi hasil produk local dalam hal pemasaran dan distribusi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Toko Modem di Kabupaten Bone;
I. UndangUndang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Oaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 1822); 2. UndangUndang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 3. UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); · 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Llngkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor I 0, Tambahan Lembara.n Negara Republilc No�or 5059); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Paaar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem; 13. Peraturan Presiden Nomor Penataan dan Pembinaan Perbelanjaan dan Toko Modem; 112 Tahun 2007 tentang Pasar Tradisional, Pusat 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor.4); ' IS. Peraturan Oaerah Kabupaten Bone Nomor 12 Tahun 2016 tentang Analisis Dampak Lalulintas (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 101; 16. Peraturan Oaerah Kabupaten Bone Nomor 17 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung {Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 14); 17. Peraturan Oaerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Bone Nomor 6);
MEJIUTUSKAlf : Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN TOKO MODERN DI KABUPATEN BONE. BAB! KETEl'fTUAN UMUIII Paaa.11 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bone. 4. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Bone. S. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bone. 6. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Sadan Usaha Milik Negara, Sadan Usaha Milik. Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui ta war menawar. 7. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual. 8. Toko Modem adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yal'\g berbentuk perkulakan. 9. Toko modem berstatus waralaba ada1ah toko yang memiliki hak khusus yang dimiliki oleh perseoranp.n atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha da1am rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjAnjian waralaba. 10. Jalan lingkunga.n ada1ah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. 11. Jaringan toko modem adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang toko modem me\alui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya. 12. Minimarket ada1ah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan). 13. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandir:i. 14. Departement Store adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penata:an barang berdasarkan jenis kelamin dan/tingkat usia konsumen. 15. Hypennarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modem dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal. 16. Mall atau super mall at.au plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/at.au jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat. 17. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modem di daerah agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha kecil dan koperasi yang ada. 18. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha kecil dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar toko modem dan sejenisnya, sehingga tet.ap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik. 19. Kemitraan adalah kerjasama antar usaha kecil dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang duakukan o\eh penyelenggara usaha ska1a besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. · BABD MAKSUD, TUJUAJI' DAllf ASAS Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan pcrtumbuhan toko modem dan pasar tradisionaJ dalam rangka memberdayakan pelaku usaha kecil dan koperasi. Paaa13 Penataan toko modem bertujuan untuk: a. memberikan perlindungan kepada usaha kedl dan kopcrasi scrta pasar tradisiona1; b. memberdayakan pelaku usaha kecrl dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar marnpu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya; c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modem di Kabupaten Bone agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, pcngusaha kecil dan koperasi yang telah ada; d. menjamin terse\enggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, pengusaha kecil dan koperasi dengan pclaku usaha toko modem berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjaJankan usaha di bidang perdagangan; dan e. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan mempcrkuat antara toko modem dengan pasar tradrsional, usaha kecil dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang Jebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan. Pa...t4 Penyelenggaraan penataan toko modem dilaksanakan berdasarkan azas : a. kemanusiaan; b. keadilan; c. kesarnaan kedudukan; d. kemitraan; e. ketertiban dan kepaatian hukum; f. kelestarian lingkungan; g. kejujuran usaha; dan h. persa.ingan sehat lfaimess). BABW PENATAAft' TOKO MODERN "'"" 5 (\) Lokasi pendirian toko modem mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah. (2) Pendirian toko modem ha.rus memenuhi ketentuan : a. jarak lokasi pendirian toko modem dengan pasar tradisional minimal 1000 meter; b. jarak lokasi pendirian toko modem satu dengan toko modem lainnya minimal 500 meter; dan c. memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur. (3) Pendirian toko modem berstatus waralaba harus memenuhi ketentuan : a. jarak lokasi pendirian toko modem berstatus waralaba dengan pasar tradisional minimal I 000 meter; b. jarak lokasi pendirian toko modem berstatus warataba dengan toko modern maupun toko modem berstatus waralaba lainnya minimal 500 meter; dan c. memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur; Pasal 6 (1) Perencanaan pembangunan toko modem, dengan luas lantai : a. kurang dari 200 meter persegi harus menyusun dokumen SPPL; b. 200 meter persegi sampai dengan 5.000 meter persegi harus menyusun dokumen UKL-UPL; dan c. lebih dari 5.000 m2 harus didahului dengan studi analisis mengenai dampak lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Proses konstruksi pembangunan toko modem harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan dan kemacetan lalu lintas serta menjaga kebersihan dan keselamatan aktivitas di lingkungan sckitar. {3) Dalam ha! terjadi kerusakan fasilitas umum akibat kegiatan pembangunan, maka pemilik toko modem bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut. (4) Penyelenggaraan dan pengubahan fungsi bangunan pada perumahan untuk toko modem harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pa,aJ 7 (I) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan toko modem ada\ah sebagai berikut: a. minimarket, supermarket dan hypennarlcet menjual secara eceran dengan pelayanan secara mandiri barang konsumsi terutama produk makanan dan kebutuhan rumah tangga lainnya; dan b. department store meajual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan ha.rang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen. (2) Batasan luas Jantai penjualan toko modem adalah sebagai berikut: a. minimarket, kurang dari 400 m• (empat ratus meter per aegi); b. supermarket, antara 400 m• (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m" (lima ribu meter per scgi); · c. hypennarket, di atas 5.000 m 2 (lima ribu meter per segi); dan d. department store, di atas 400 m• (empat ratus meter per segi). BABIV KEMITRAA!f ARTARA USAHA KECIL, KOPERASI DAii' TOKO MODERJII (1) Setiap pengelola pusat perbelanjaan dan toko modem wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil. (2) Kemitraan scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan dan menguntungkan. (3) Pengawasan pelaksa.naan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah. BABV KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SAlfKSl ADMIIIISTRASI Kewajlban (I) Orang dan atau Badan yang akan mendirikan toko modem wajib memiliki izin. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Klarifikasi atau Izm Lokasi, lzin Mendirikan Bangunan (IMB), fain Gangguan, Surat lrin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TOP). (3) Pemberian Klarifikasi diterbitkan oleh Kantor Partanahan, sedangkan untuk lzin Lokasi, IMS, IG/HO, SIUP dan TOP oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (4) Penyelenggaraan toko modem wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. menjaga iklim usaha yang sehat antara toko modem dan pasar tradisional; b. menjaga kelancaran arus lalu lintas; c. menyediakan fasilitas yang menjamin toko modem tetap bersih, sehat, aman dan tertib; d. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bennotor dan tidak bennotor yang memadai di lingkungan area bangunan; e. menyediakan fasilitas untuk difabel; f. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna toko modem; . g. menaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku; h. melakukan kemitraan dengan usaha kecil dan koperasi serta pelakupelaku usaha lainnya; i. melaksanakan tanggungjawab sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat lingkungan sekitar; dan j. memanfaatkan tenaga kerja lokal. Pau.110 Setiap penyelenggara usaha toko modem dilarang: a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/ataujasa secara monopoli; b. menimbun dan/atau menyimpa_n bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalain jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat; c. menimbun dan/atau menyimpa_n barang-barang yahg sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan; d. menjual barang-barang yang mengandung bahan berbahaya dan barangbarang yang sudah kedaluwarsa; e. mengubah bangunan dan kepemilikan tanpa. izin; f. mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Sankal Admlnlatraal PaAl 11 Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalain Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha. BAB VI PEMBlft'AAR, PEJIIGAWASAN DAii" PENGEJIIDALIA:N PaAl 12 (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan toko modem dilakukan oleh : a. Dinas Perdagangan; b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang; c. Dinas Lingkungan Hidup; dan d. Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. kegiatan (2) Tata cam pembinaan, pengawasan dan pengendalian, instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. BAB VD KETENTUAN PERALIHAJII PaAl 13 (I) Bagi toko modem yang telah berdiri dan berizin sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis dan dapat diperpanjang lagi. · (2) Bagi toko modem yang telah berdiri dan berizin apabila mengalami perubahan pemilik dan/atau nama perusahaan dan pindah alamat harus melakukan pennohonan irin. (3) Bagi toko modem yang belum berizin harus menyeauafkan dengan Peraturan Bupati ini paling Jambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Paaal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 33 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Kabupaten Sambas

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbup_33_2017 ttg Sistem... Darurat Terpadu.pdf

BENCANA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2017/NO.33, TBD No.33, LL KAB. SAMBAS: 10 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Kabupaten Sambas

ABSTRAK:

Bahwa peningkatan jumlah korban/pasien yang meninggal dan mengalami kecacatan pada kejadian gawat darurat merupakan dampak dari penanganan korban/pasien gawat darurat yang kurang optimal;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.29 Tahun 2004, UU No.24 Tahun 2007, UU No.36 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.37 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penyelenggaraan; Tugas dan Tanggung Jawab; Pembiayaan; Pelaporan; Pembinaan dan pengawasan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 9 halaman dan 1 halaman lampiran;

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tambrauw Nomor 33 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAMBRAUW

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik Sistem Pengendalian Intern Kebijakan Pemerintah

Download file:

SAL 33 PERBUP PELIM KEWENANGAN.docx

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAMBRAUW

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BERITA DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2017 NOMOR 33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAMBRAUW

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 350 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perizinan dengan melalui suatu pelayanan terpadu satu pintu serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan iklim investasi, maka perlu adanya sistem pemberian layanan perizinan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, hak, kewajiban, tanggungjawab perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal dengan melihat dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu menyesuaikan dan mencabut Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sinjai; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sinjai.
UU No. 11 Tahun 1965; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 8 Tahun 1995; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 56 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 67 Tahun 1996; PP No. 24 Tahun 1997; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 45 Tahun 2008; PP No. 51 Tahun 2009; PP No. 15 Tahun 2009; PP No. 17 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 2012; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 97 Tahun 2012; Perpres No. 39 Tahun 2014; Perpres No. 97 Tahun 2014; Permenkes No. 1331/Menkes/ SK/X/2002; Keputusan 1332/Menkes/SK/X/2002; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.13/MEN/2004; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/VII/2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor DAG/PER/9/2007; PP No. 27 Tahun 2012; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2008; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/Permen-KP/2015; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015; dan Perda Kab. Tambrauw No. 4 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pelimpahan Kewenangan; Penandatanganan; Pengelolaan; Kewajiban; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2017.
-
-
10 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 32 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN BONDOWOSO

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUP NO 32 TAHUN 2017 P...UPATEN BONDOWOSO.pdf

perizinan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD NOMOR 33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN BONDOWOSO

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mempersingkat proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau, perlu dilaksanakan pelayanan terpadu satu pintu; b. bahwa pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan untuk menyatukan proses pengelolaan pelayanan yang bersifat pelayanan penzman maupun non penzman; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bondowoso;
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 221); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu; Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 52); Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 93);
Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Tujuan, Prinsip dan Ruang Lingkup; 3. penyelenggaraan PTSP; 4. Tata Cara Pelaksanaan PTSP di Bidang Perizinan dan Non Perizinan serta Perizinan Tertentu; 5. Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik; 6. Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat; 7. Ketentuan Peralihan; 8. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
18 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro No. 32 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bojonegoro

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

No. 32.pdf

Perizinan, Pelayanan Publik

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 66

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bojonegoro

ABSTRAK:

-bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelengaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bojonegoro;
-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bojonegoro. Peraturan ini memuat hal-hal berikut, daintaranya ketentuan umum, ruang lingkup, asas, tujuan dan sasaran, ketentuan perizinan dan non perizinan, tim teknis perizinan, peran serta masyarakat, pemberian insentif, larangan dan sanksi, biaya, serta pembinaan dan pengawasan. Pelayanan perizinan dan non penzman yang memerlukan lebih dari 1 (satu) izin dalam 1 (satu) lokasi dilaksanakan secara pararel. Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dapat dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan oleh Bupati. Tim Teknis bertugas melakukan survey, menganalisa dan memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada penyelenggara. Dalam tahap penyelenggaraan perizinan dan non perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi. Segala biaya yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dibebankan pada APBD Kabupaten Bojonegoro.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
55 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT