Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD Kabupaten Madiun Tahun 2021 Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RUMAH SAKIT LAPANGAN
UNTUK PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
a.
bahwa jumlah kasus dan kematian akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Madiun semakin meningkat sehingga diperlukan perluasan dan peningkatan akses bagi pasien untuk memperoleh penanganan COVID-19 melalui rumah sakit lapangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Rumah Sakit Lapangan Untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Madiun.
1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/230/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Lapangan/Rumah Sakit Darurat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019.
Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi :
a. penetapan rumah sakit lapangan;
b. rumah sakit pengampu;
c. organisasi rumah sakit lapangan;
d. kriteria pasien;
e. alur pelayanan;
f. mutu pelayanan;
g. sarana dan prasarana;
h. pembiayaan;
i. lain – lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2021.
13 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat, dan untuk melaksanakan insttruksi Presiden No 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, perlu dilaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 18 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Organisasi, Masa Bakti, Tugas, Pedoman, Kerja Sama, Pembiayaan dan Monitoring evaluasi dan pelaporan. Germas ini merupakan lembaga non struktural sehingga perlu dibentuk Forum Komunikasi. Sehingga diperlukan struktur organisasi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Ketua Harian, Sekretaris I, Sekretaris II dan Anggota.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 34 Tahun 2019
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT - PEDOMAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2019/NO.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2014 tentang Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Demak beserta perubahannya; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan dalam rangka tertib administrasi izin operasional Puskesmas serta dinamika perkembangan penyelenggaraan Puskesmas, Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2014 tentang Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Demak beserta perubahannya perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, persyaratan, kategori puskesmas, perizinan dan registrasi puskesmas, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2014 dicabut.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 34 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia
yang sehat,cerdas dan produktif diperlukan status gizi. yang
optimal, dengan cara melakukan perbaikan gizi secara terus
menerus. Pemerintah bertanggung jawab meningkatkan
pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi
dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi melalui
upaya perbaikan gizi masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda No. 2 Tahun 2008; Perbup No. 42 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat adalah upaya bersama antara pemerintah
dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian
pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk upaya
perbaikan gizi masyarakat prioritas pada seribu hari pertama kehidupan. Diatur pula tentang Tujuan, Strategi, Sasaran, Kegiatan,
dan Pelaksanaan, gugus tugas upaya perbaikan gizi, dan Pendanaan bagi pelaksanaan upaya perbaikan gizi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2015.
8 hlm tanpa Penjelasan/Lampiran.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya untuk menurunkan angka kematian
ibu dan angka kematian bayi serta mencegah secara dini
terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa
nifas, perlu menyusun regulasi berkaitan dengan Program
Jaminan Persalinan; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3
Tahun 2019 ten tang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun
Anggaran 2019, untuk mendukung pelaksanaan Jaminan
Persalinan Walikota dapat membentuk Peraturan Walikota
tentang Jaminan Persalinan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Persalinan Kota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Sasaran
Bab III Penyelenggaraan Program Jampersal
Bab IV Mekanisme Pelaksanaan Program Jampersal
Bab V Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Bab VI Pembiayaan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2019.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 34 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan Menuju Lingkungan Bersih Dan Sehat Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi total berbasis masyarakat, dan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 132 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) maka dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, meningkatkan kemampuan masyarakat, meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.32 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.1 Tahun 2011, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, Inpres No.3 Tahun 2010, Permendagri No.7 Tahun 2007, Permendagri No.58 Tahun 2007, Permendagri No.66 Tahun 2007, Permenkes No.3 Tahun 2014;
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaksanaan; Tanggung Jawab; Kelembagaan; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; Pengawasan, evaluasi dan Pelaporan; ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2016.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 November 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 34 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaring Pengaman Sosial Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
a. bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (covid-19) telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Kabupaten Pati;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-2019) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran guna penyediaan Jaring Pengaman Sosial bagi masyarakat;
c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaring Pengaman Sosial Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 4 Tahun 1984, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 11 Tahun 2009, UU Nomor 13 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan Perda Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, bentuk JPS daerah, penerima JPS daerah, penerima, penyalur, monitoring, evaluasi dan pelaporan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 34 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Jaminan Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kepada Camat Se Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 21 ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf b dan ayat (2) huruf b angka 3 Peraturan Bupati Cilacap Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jamkesda Kabupaten Cilacap serta dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan Jamirtan Kesehatan Daerah (JAMKESDA} Kabupaten Cilacap dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan perlu adanya pendelegasian Wewenang Pendandatanganan Surat Jaminan Pelayanan Kesehatan JAMKESDA kepada Camat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Jaminan Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) kepada Camat se Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Jaminan Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) kepada Camat se Kabupaten Cilacap
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2012.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 34 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional sehingga perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undaag-Undalg Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undalg-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepa-ra Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013; Feraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Pasal 5. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 5a dan Pasal 5b. Perubahan ketentuan Pasal 6. Perubahan ketentuan Pasal 7. Perubahan ketentuan Pasal 9. Perubahan ketentuan Pasal 10.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2014.
Peraturan Bupati JepaJa Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas diubah.
12 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 34 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemanfaatan Buku Kesehatan Ibu dan Anak
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
