Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Jalan Emas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2017/NO.44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Jalan Emas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang yang merupakan salah satu kewajiban dibidang pemerintahan, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu ditetapkan peraturan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Jalan Emas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;
1.UU No.14 Tahun 1950 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No.17 Tahun 2003 ;4.UU No.1 Tahun 2004 ;5.UU No.23 Tahun 2014 ;6.PP No. 23 Tahun 2005 ;7.PP No.65 Tahun 2005 ;8.PP No. 58 Tahun 2005 ;9.PMDN No.13 Tahun 2006 ;10.PMDN No.61 Tahun 2007 ;11.PMK No.75 Tahun 2014 ;12.PMK No.44 Tahun 2016 ;13.Perda Kab Tangerang No.11 Tahun 2016;14.Perbup Tanggerang No.88 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
a. bahwa poIa tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah
Ngimbang Kabupaten Lamongan sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan
Nomor 45 Tahun 2014 sudah tidak sesuai dengan
kondisi dan perkembangan Rumah Sakit saat ini,
sehingga perlu ditinjau kembali;
h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka dalam rangka
meningkatkan kinerja manajemen Rurnah Sakit
Umum Daerah Ngimbang Kabupaten Lamongan,
perlu menyusun kern bali Pola Tata Kelola Rumah
Sakit Umum Daerah Ngimbang Kabupaten
Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan
Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diu bah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28
Tahun 20 II ten tang Kedudukan, Tugas dan
Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang
Lamongan.
1. Pola Tata Kelola merupakan peraturan internal RSUD Ngimbang yang
didalamnya memuat :
a. struktur organisasi;
b. prosedur kerja;
c. pengelompokan fungsi-fungsi logis; dan
d. pengelompokan sumber daya manusia.
2. Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut
prinsip-prinsi sebagai berikut :
a. transparansi;
b. akuntabilitas;
c. resposibilitas;dan
d. independen.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
85 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 44 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Permendagri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta untuk peningkatan akses pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan; serta perlu penetapan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan.
UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permenkes No. 75 Tahun 2014; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda Kab. Mamuju Utara No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Mamuju Utara No. 7 Tahun 2017.
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan, diatur pula mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi hingga pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Perbup Mamuju Utara No. 16 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Utara dicabut dan tidak berlaku lagi.
9 halaman (Perbup) dan 1 halaman (Lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 44 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Unang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP PERPU No. 2 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, tujuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2017.
Dengan berlakunya Peraturna Bupati ini,maka Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang semua Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan lainnya di Kabupaten Kepulauan Aru selama tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 43 Tahun 2017
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 101 Tahun 2011 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Purbalingga
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
standar - pelayanan minimal - kesehatan - penerapan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Tahun 2017 No. 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, maka dalam rangka untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional di bidang kesehatan, maka perlu menetapkan Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuaan, pelayanan dasar bidang kesehatan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi, pengembangan kapasitas,pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2017.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 101 Tahun 2011 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 43 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
bahwa meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan komitmen global, nasional dan daerah Kapuas yang merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa dan negara Indonesia. Untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang sehat,cerdas, dan produktif diperlukan status gizi yang optimal, dengan cara melakukan perbaikan gizi, sarana air bersih, kesehatan lingkungan, dan ketersediaan pangan lokal secara terus-menerus, seimbang dan komperhensif. Pemerintah bertanggung jawab meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi anak di bawah lima tahun utamanya 1000 Hari Pertama Kehidupan. Untuk mendapatkan gizi sehat dan seimbang merupakan hak setiap anak Indonesia guna memperbaiki tingkat kehidupan dan kesejahteraan yang harus di lindungi dan dipenuhi oleh negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Gangguan kesehatan anak di bawah lima tahun akibat kekurangan gizi dan stanting masih banyak terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas sehingga harus dilakukan percepatan upaya perbaikan gizi. Pemerintah bersama masyarakat bertanggungjawab untuk menurunkan angka stanting, gizi kurang dan gizi buruk pada anak balita didaerahnya.
Undang-undang Nomor 27 tahun 1959; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002;Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012;Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Tujuan; Bab III Rencana Aksi Multisektor; Bab III Strategi, sasaran,Kegiatan,Dan Pelaksanaan ; Bab IV Forum Lintas Pelaku; Bab V Pendanaan ; Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 43 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LANDAK
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No.8 Tahun 1974, UU No.55 Tahun 1999, UU No.36 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, UU No.36 Tahun 2014, PP No.16 Tahun 1994, PP No.100 Tahun 2000, PP No.9 Tahun 2003, PP No.79 Tahun 2005, PP No.46 Tahun 2014, PP No.66 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PP No.11 Tahun 2017, Perpres No.72 Tahun 2012, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permenkes No 1tahun 2012, Permenkes No.37 Tahun 2012, Permenkes No 6 Tahun 2013, Permenkes No.30 Tahun 2014, Permenkes No. 75 Tahun 2014, Permenkes no 44 Tahun 2016, Perda No.5 Tahun 2016, Perbup No.65 Tahun 2016, .
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Persyaratan; Tugas, Fungsi dan Wewenang; Susunan Organisasi; Kepegawaian; Pembiayaan; Tata Kerja dan Pelaporan; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2017.
19 Halaman dan 6 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 43 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Dalam Peraturan Bupati ini menetapkan tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah omor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang meliputi : ketentuan umum, hak dan kewajiban, kawasan tanpa rokok, mekanisme peneguran, pembinaan serta pengawasan dan pengaduan, sanksi, pembiayaan, bentuk serta ukuran dan persyaratan tanda-tanda dilarang merokok, dan ketentuan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2017.
34 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 43 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan jaminan akan terpenuhinya kebutuhan dasar kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang merupakan bagian dari Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, dan untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesejahteraan berupa jaminan kesehatan yang diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan penyediaan pemeriksaan kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, tujuan, penyelenggara jaminan kesehatan, kriteria rumah sakit, pembiayaan, dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 42 Tahun 2017
STANDAR PELAYANAN MINIMAL-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO-spm-rsud tani dan nelayan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2017/NO.652
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tani Dan Nelayan Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk agar rumah sakit merupakan badan layanan umum yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Boalemo disamping memiliki peralatan dan tenaga medis yang memadai, juga harus memiliki kualitas pelayanan yang baku sehingga masyarakat sebagai pengguna layanan merasa puas. Bahwa kualitas pelayanan baku harus dituangkan dalam prosedur pemberian layanan minimal yang memuat ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar dan merupakan urusan wajib badan layanan umum yang berhak diperoleh setiap warga. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 2000; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 65 Tahun 2005; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 228/Menkes/SK/2003; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/III/2008; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016; Surat Izin Operasional Rumah Sakit Tani dan Nelayan oleh Gubernur Gorontalo Nomor 440/GUB/027/2005 tanggal 29 April 2005; Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009; Peraturan Bupati Boalemo Nomor 19 tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo, termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, standar pelayanan dan mekanisme kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 4 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
