PEDOMAN PELAKSANAAN FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD 2020/No. 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan
Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai
mekanisme pencairan dan pelaksanaan Bantuan Stimulasi
Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di
Kabupaten Kebumen, perlu mengubah kembali Peraturan
Bupati Kebumen Nomor 13 tahun 2016 tentang Pedoman
Pelaksanaan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan
Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten
Kebumen;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan
Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun
2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun
2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Stimulasi Pembangunan
Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen yaitu sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 8 diubah;
2. Ketentuan Pasal 10 diubah;
3. Pasal 14 dihapus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2020.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2016 diubah
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 45 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembangunan Perumahan DI Kabupaten Gianyar
ABSTRAK:
a. bahwa Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Perumahan sebagai Bagian dan Kawasan Permukiman dengan berbagai aspeknya perlu mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup; b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengembangan pembangunan perumahan, perlu adanya Pedoman dalam Pengaturan r> 1— „„„ r>„_.„»~i i v^muaiiguiiau x laumaucui, c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Perumahan di Kabupaten Gianyar;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor : 8 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 14 Tahun 2008;
14. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 2 Tahun 2013 .
1. Ketentuan Umum;
2. Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
4. Pengawasan dan Pengendalian dalam Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
5. Sanksi Administratif;
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2020.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 44 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Dari Pengembang Kepada Pemeritah Daerah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
a. bahwa guna optimalisasi pelaksanaan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, maka perlu mencabut dan mengatur kembali pelaksanaan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.
Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016,Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2017,Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan prinsip, perumahan dan permukiman, mekanisme penyerahan PSU, persyaratan penyerahan PSU, tim verifikasi, tata cara penyerahan PSU, pengelolaan PSU yang telah diserahkan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2020.
25 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Selayar Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
ABSTRAK:
untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bagi keluarga miskin khususnya yang memiliki rumah tidak layak huni di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan berupa Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak la.yak Huni; berdasarkan pertimbangan ssfagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 20O8 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar provinsi Sulawesi Selatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahtn 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2015 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
1. PEMBERIAN BANTUAN;
2. PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI;
3. PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DAN TIM PENDAMPING REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI;
4. MONITORING DAN EVALUASI;
5. PEMBIAYAAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 42 Tahun 2020
TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD. 2020/No. 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman dari Pengembang Kepada Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Dari PengembangKepada Pemerintah Daerah.
UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016; Permendagri No. 9 Tahun 2009; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kabupaten Labuhanbatu Selatan No. 9 Tahun 2015; Perda Kabupaten Labuhanbatu Selatan No. 9 Tahun 2016; Perda Kabupaten Labuhanbatu Selatan No. 4 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Penyediaan PSU; Penyerahan PSU; Pengelolaan; Pengawasan dan Pengendalian; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
18 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Tahun 2020 No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyeleksian Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Akan Mendapatkan Pelepasan Atas Tanah Hak Pakai Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Sertifikat Nomor 11 Tahun 1986 Untuk Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dairi Nomor 40 Tahun 2020
PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN OLEH PENGEMBANG DI KABUPATEN DAIRI
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD. 2020/No. 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Oleh Pengembang di Kabupaten Dairi
ABSTRAK:
Dalam upaya memberikan rasa aman, nyaman serta lingkungan yang baik dan sehat bagi pemilik bangunan, maka setiap pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman, perlu menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang memadai serta memberikan jaminan ketersediaan, keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan serta memberikan kepastian hukum, maka untuk itu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oelh Pengembang di Kabupaten Dairi
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 15 Tahun 1964, UU No,. 28 Tahun 2002, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2011, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 20 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 9 Tahun 1987, PP No. 16 Tahun 2004, PP No. 36 Tahun 2005, PP No. 11 Tahun 2010, PP No. 15 Tahun 2010, PP No. 27 Tahun 2012, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 88 Tahun 2014, PP No. 14 Tahun 2016, PP No. 18 Tahun 2016, PERPRES No. 50 Tahun 2017, PUPR No. 34/PERMEN/M/2006, PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2009, PERMEN No. 20 Tahun 2011, PUPR No. 38/PRT/M/2015, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015, PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016, PERDA KAB. DAIRI No. 1 Tahun 2016, PERDA KAB. DAIRI No. 7 Tahun 2016, PERBUP KAB. DAIRI No. 15 Tahun 2019
Peraturan Buapti ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Prinsip, Penyediaan PSU, Penyerahan PSU, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2020.
35 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Serdang Bedagai
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2020/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Serdang Bedagai
ABSTRAK:
Dalam upaya memberikan rasa aman, nyaman serta lingkungan yang baik dan sehat bagi pemilik bangunan, maka setiap pelaksanaan pembanunan perumahan dan permukiman, perlu menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang memadai;
dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan, keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan serta memberikan kepastian hukum maka perlu dilakukan penyerahan terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten.
UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 36 Tahun 2003; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 2004; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 11 Tahun 2010; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 88 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016; Permen Perumahan Rakyat No. 34/PERMEN/M/2006; Permendagri No. 9 Tahun 2009; Permen Perumahan Rakyat No. 20 Tahun 2011; Perda Kab. Serdang Bedagai No. 6 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Asas dan Tujuan
3. Penyediaan PSU
4. Penyerahan PSU
5. Pengelolaan
6. Pengawasan dan Pengendalian
7. Sanksi Administratif
8. Ketentuan Peralihan
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2020.
33 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 34 Tahun 2020
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana pada Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD 2020/ No. 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana pada Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksanaan Undang –
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah
Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kepada desa;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 152 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengelolaan Belanja Bagi Hasil Dan Belanja Bantuan
Keuangan di Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 46 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 152 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan
Keuangan di Kabupaten Kebumen, untuk setiap pelaksanaan
Belanja Bantuan Keuangan diatur dengan Peraturan Bupati
masing-masing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Belanja Bantuan Keuangan kepada
Pemerintah Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana
pada Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di
Kabupaten Kebumen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Belanja Bantuan Keuangan kepada
Pemerintah Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana
pada Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di
Kabupaten Kebumen yang meliputi: Ketentuan Umum; Sumber dan Bentuk; Kriteria Penerima Bantuan Keuangan; Tata Cara Penyaluran; Pelaksanaan Kegiatan; Pertanggungjawaban dan Pelaporan; Pengawasan dan Pengendalian; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengesahan Pertelaan dan Akta
Pemisahan Rumah Susun
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa agar pelaksanaan pengesahan pertelaan dan akta
pemisahan rumah susun berjalan efektif dan lancar perlu
adanya pedoman mengenai tata cara pengesahan pertelaan
dan akta pemisahan rumah susun;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) dan Pasal
30 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun, gambar dan uraian pemisahan rumah susun
dituangkan dalam bentuk akta pemisahan yang disahkan
oleh Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pengesahan Pertelaan dan Akta
Pemisahan Rumah Susun;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5252);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomer 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5252);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang
Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3372);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3696);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199); 13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2
Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian Serta
Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992
tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun
2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 178);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun
2012 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 146);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 236);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. maksud dan tujuan;
b. pemohon;
c. persyaratan permohonan pengesahan pertelaan dan akta
pemisahan rumah susun; dan
d. mekanisme permohonan dan pengesahan pertelaan dan akta
pemisahan rumah susun. - Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman
dalam pelayanan Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan
Rumah Susun yang ada di Daerah.
- Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan:
a. mewujudkan tertib administrasi dan transparansi dalam
pelayanan penetapan batas kepemilikan dan penggunaan
sarusun, tanah bersama, bagian bersama, dan benda
bersama dalam sebuah Rumah Susun; dan
b. mewujudkan Rumah Susun yang nyaman dan aman bagi
pemilik maupun penghuninya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2020.
22 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
