Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Perwali Nomor 10 Tahun 2022 ttg Perubahan atas Perwali Nomor 18 Tahun 2021 ttg Jaminan Pendidikan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan ketidakpastian penentuan besaran bantuan sosial Jaminan Pendidikan Daerah pada setiap jenjang pendidikan, maka sesuai hasil evaluasi materi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 tentang Jaminan Pendidikan Daerah perlu dicabut.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008, dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021.
Materi pokok : Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2022.
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah.
Jumlah halaman : 3 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 68 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organanisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Blora
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Blora yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Blora;
b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati Blora Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Blora perlu disesuaikan dan diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
33 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 68 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pendidikan
yang bermutu dan merata, serta sebagai upaya peningkatan
akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, maka
Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan hibah
kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman
Bacaan Masyarakat di Kabupaten Semarang; bahwa agar pelaksanaan pemberian hibah sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dapat berjalan tepat sasaran, berdaya
guna, berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu
menyusun pedoman pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah
kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Tarnan
Bacaan Masyarakat di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran
2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011; Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2019; Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan pemberian hibah kepada Lembaga PendidikanAnak Usia Dini dan Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Nilai-Nilai Bahasa dan Sastra Jawa Bagi Siswa Sekolah Dasar
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengembangkan, membina,
dan melindungi bahasa dan sastra Jawa guna
memenuhi kedudukan dan fungsinya sebagai
kekayaan dan identitas daerah serta menjadi bagian
dari kebudayaan nasional, perlu memajukan bahasa
dan sastra Jawa, bahwa dalam upaya menanamkan nilai budi pekerti
luhur sebagai cerminan dari tata krama yang
mengandung nilai-nilai integritas, toleransi,
kesantunan dan kerendahan hati serta estetika pada
siswa sekolah dasar, perlu menerapkan nilai-nilai
bahasa dan sastra Jawa.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 23 Tahun 2015, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 68 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18
Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2017 .
Materi pokok : Indikator nilai-nilai bahasa dan sastra jawa, sosialisasi dan pembudayaan, modul penerapan nilai-nilai bahasa dan sastra jawa, hari sekolah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
Jumlah halaman : 8 HLM, Lampiran : 90 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 69 Tahun 2017
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL NEGERI - ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2017/NO.69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Sanggar Kegiatan Belajar Satuan Pendidikan Nonformal Negeri Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Alih Fungsi Sanggar
Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Unit
Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar menjadi
Sanggar Kegiatan Belajar Satuan Pendidikan Nonformal Negeri
Kabupaten Tegal;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas dan fungsi, susunan dan organisasi, pembiayaan, sarana dan prasarana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2017.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 69 Tahun 2022
PendidikanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2022/NO.69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun
2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak
Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 8
Tahun 2021 tentang Peningkatan Kepatuhan dan
Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal, perlu
mengalokasikan pemanfaatan Bantuan Operasional
Sekolah untuk mendukung kepesertaan program jaminan
sosial ketenagakerjaan bagi tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan non Aparatur Sipil Negara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16
Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional
Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman
Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun
2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 sebagaimana
diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 103
Tahun 2020; Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2021 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2022;
Materi Pokok: mengubah ketentuan mengenai penggunaan BOSDA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2022.
Jumlah Halaman: 10 HLM
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 69 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 69, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 72033
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan Kepada Para Guru Agama Dan Guru Madrasah Berstatus Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas Di TK, SLB, SD/SDLB, SMP/ SMPLB, SMA/ SMALB, SMK, RA/BA, MI, MTS dan MA Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan bagi para Guru Agama dan Guru Madrasah yang bertugas di TK, SLB, SD/SDLB, SMP/ SMPLB, SMA/SMALB, SMK, RA/BA, MI, MTs dan MA dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/998/ SJ hal Dukungan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, perlu diberikan Tunjangan Penambahan Penghasilan, disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah untuk Tahun Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 std Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009; Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007;
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Nomor 407 Tahun 2016
Pergub ini menetapkan Penerima Tunjangan Penambahan Penghasialn dan mengatur mengenai Persyaratan Penerima Tunjangan Penambahan Penghasilan kepada Guru Agama dan Madrasah yang bertugas di daerah, proses Pencairan Tunjangan dan Pelaporannya.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
68 termasuk lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 69 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada Sekolah Negeri di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa guru dapat diberikan tugas sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan; bahwa dalam rangka pengisian jabatan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah Pada Sekolah Negeri di Kabupaten Cilacap; bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah Pada Sekolah Negeri di Kabupaten Cilacap, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah Pada Sekolah Negeri di Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang persyaratan bakal calon kepala sekolah, penyiapan calon kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah, proses pengangkatan kepala sekolah, penugasan kepala sekolah, tugas pokok kepala sekolah, pengembangan keprofesian berkelanjutan kepala sekolah, pembinaan karir kepala sekolah, penilaian prestasi kerja kepala sekolah, pemberhentian tugas kepala sekolah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah Pada Sekolah Negeri di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
