Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BD Tahun 2024 No. 5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Sukamara
ABSTRAK:
-bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dipandang perlu menyusun peraturan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di daerah;
-bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Sukamara.
-Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah;
-Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
-Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- Peraturan Bupati Sukamara Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara.
1.Ketentuan Umum;
2.Ruang Lingkup Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3.Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4.Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
5.Pendanaan;
6.Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7.Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8.Sanksi;
9.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2024.
12 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung forum koordinasi pimpinan kecamatan dan penanganan stunting dan gizi buruk di Kabupaten Toraja Utara, Penrerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam database Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang meliputi objek
belanja dan rincian objek belanja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahu:n 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja utara di provinsi sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Rep,ublik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2O2l tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 121);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Angaran 2024 (lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 Nomor 3
8. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Torja Utara Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024 (Beita Daerah kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 3);
Pasal 1 : Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024 Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2O24 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 3)
diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak, terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2024.
PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2023 TORAJA UTARA
PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2024 TORAJA UTARA
4
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2024
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SOPPENG
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024 NOMOR 5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR : 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN SOPPENG
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, di mana Tahapan Pelaksanaan Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan dilakukan Perubahan, maka Peraturan Bupati Soppeng Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Soppeng perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan, sehingga perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Soppeng;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.51317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan dan
Penganggaran Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 86);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 139).
Pasal I
Ketentuan angka I Huruf A Lampiran Peraturan Bupati Soppeng Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabuapten Soppeng diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2024.
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SOPPENG.
PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SOPPENG
62
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Cara Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 29 tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perda Kabupaten Tolitoli Nomor 8 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah;
b. penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
C. penelaahan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah; dan
d. kondisi darurat dan perubahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2024.
15 Halaman; Lampiran 14 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Masjid Paripurna
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2019 tentang Masjid Paripurna, perlu. menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Masjid Paripurna;
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 0O1/BER/MDN-MAG/196; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor dan Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 8 (delapan) bab dan 19 (sembilan belas) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Kriteria Masjid Paripurna; Badan Pengelola; Sekretariat; Pembiayaan; Pembinaan, Pengawasan Dan Evaluasi; Sanksi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2024.
24 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pada Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang memiliki potensi Kecerdasan dan/ atau bakat Istimewa, Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik
UUD 1945, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 8 Tahun 2016, PP No. 13 Tahun 2020, PP No. 57 Tahun 2021, Permendiknas No. 70 tahun 2009, Permendagri No. 80 Tahun 2015, PermendikbudRistek No. 48 Tahun 2023
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. memberikan kesempatan yang sama bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses dan layanan pendidikan yang bermutu;
b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keberagaman dan tanpa diskriminatif bagi semua peserta didik; dan
c. menumbuhkembangkan pelaksanaan pendidikan karakter bagi semua
peserta didik dalam mewujudkan pendidikan yang ramah anak terutama anak penyandang disabilitas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2024.
11 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2024
teknis-pemberian-tunjangan hari raya- gaji ketiga belas-sumber-apbd
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan
Penerima Tunjangan Tahun 2024, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 14 Tahun 2014; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Belitung No. 5 Tahun 2016; Perda Kab. Belitung No. 17 Tahun 2022; dan Perda Kab. Belitung No. 7 Tahun 2023.
Perbup ini mengatur tentang: Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; pembayaran; dan pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
9 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BD 2024/NOMOR 4 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penatausahaan Pendapatan dan Belanja
Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah khususnya
terkait penatausahaan pendapatan dan belanja, perlu
menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; dan Perda Kab. Bangka Barat No. 6 Tahun 2016.
Perbup ini mengatur tentang penatausahaan dan pihak dalam penatausahaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2024.
47 hlm (Lampiran: 39 hlm)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
