Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, BD NOMOR 29/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN BEASISWA MAHASISWA KOTA MADIUN
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendldikan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah waJib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendldlkan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diSkriminasi ;
b. bahwa dalam rangka membantu mahasiswa penduduk Kota Madiun pada Perguruan Tinggi Negeri, khususnya mahaslswa kurang mampu yang memiliki prestasi akademik baik, Pemerlntah Kota Madiun memberikan Bantuan Beasiswa MahaSiswa Kota Madiun sebagal pengembangan dari Program Kartu Madiun Pintar yang telah dllaksanakan sebelumnya ;
c. bahwa Peraturan Wallkota Mad1un Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedornan Pelaksanaan Bantuan BeaSiswa Mahasiswa Kota Madiun dlpandang sudah tldak sesual dengan perkembangan situaSI dan kondiSI saat inl sehingga perlu dlgantl ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dlmaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu meoetapkan Peraturan Wallkota Madiun tentang Pedornan Petaksanaan Bantuan Beaslswa Mahaslswa Kot.a Madlun ;
PP No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
PP No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendldikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerlntah Nomor 66 Tahun 2010;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Soslal yang Bersumber darl Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 14 Tahun 2016;
Keputusan Menteri Soslal Nomor : 57/HUK/2017 tentang Program Penanganan Fakir Miskin ;
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud dan Tujuan Program BBM;
3. Sasaran program BBM;
4. Nilai Bantuan;
5. Jangka waktu;
6. Kriteria Calon Penerima;
7. Syarat dan tata cara pendaftaran;
8. Panitia Seleksi;
9. Mekanisme Penyaluran;
10. Penggunaan;
11. Larangan;
12. Pemberhentian pemberian program BBM;
13. Pertanggungjawaban;
14. Monotoring dan evaluasi;
15. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2017.
Pada saat Peraturan Walikota lnl mulal berlaku, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Beaslswa Mahaslswa Kota Madiun dlcabut dan dinyatakan tldak beriaku.
11 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 28 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Bahwa agar Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Yogyakarta dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab, transparan, adil, efektif, dan efisien, maka perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016
Materi Pokok: Maksud Penerimaan Peserta Didik Baru adalah agar proses penerimaan peserta didik baru dapat terlaksana secara tepat, dalam rangka memenuhi hak-hak peserta didik guna memperoleh layanan pendidikan dengan tujuan memberi kesempatan kepada calon peserta didik agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan dengan sistem real time online dan sistem offline.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2017.
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman: 7 HLM;
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2017
SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA BENGKULU
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 28
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Seleksi Calon Kepala Sekolah TK, SD, dan SMP Negeri Kota Bengkulu
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka dalam upaya mewujudkan cita-cita pendidikan yaitu membentuk insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif, kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah berperan besar dalam keberhasilan upaya penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dan keberhasilan kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tidak dapat dilepaskan dari kompetensi dan kemampuannya untuk memainkan tugas, peran, dan fungsinya
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kepala sekolah perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah serta sertifikasi kompetensi dan penilaian kinerja kepala sekolah melalui suatu seleksi yang terbuka
1.Undang-Undang Nomor 6 Drt.
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968
7.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010
Berdasarkan Ketentuan Peraturan Walikota Bengkulu Tentang Seleksi Calon Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Bengkulu.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
8
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah Satuan Pendidikan Negeri Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan sistem dan tata kelola perencanaan penganggaran dan pengelolaan pendidikan APB Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang transparan, akuntabel, dan responsif di lingkungan DInas Pendidikan Kota Semarang, maka perlu disusun sebuah sistem pengelolaan anggaran sekolah berbasis Tahun Anggaran; bahwa guna mewujudkan penyelenggaraan, pengelolaan dan pendanaan satuan pendidikan yang terarah, terpadu, tertib, akuntabel dan transparan, maka perlu dibentuk Perwal Semarang tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengelolaan APB Sekolah Satuan Pendidikan negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang;
UU no 16 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU no 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 14 Tahun 2005; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1976; PP No 50 Tahun 1992; PP No 19 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 47 Tahun 2008; PP No 74 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010; PP No 48 Tahun 2010; PP No 61 Tahun 2010; PP No 2 Tahun 2012; PP No 18 Tahun 2016; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendiknas No 19 Tahun 2007; Permendiknas No 69 Tahun 2009; Permendiknas No 15 Tahun 2010; Pemendagri No 32 Tahun 2011; PermenPANRB no 15 Tahun 2014; Permendikbud No 75 Tahun 2016; Perda Kota Semarang No 11 Tahun 2006; Perda Kota Semarang No 1 Tahun 2007; Perda Kota Semarang No 6 Tahun 2010; Perda Kota Smearang No 11 Tahun 2016; Perda Kota Semarang No 14 Tahun 2016; Perwal Semarang No 20 Tahun 2012; Perwal Semarang No 61 Tahun 2016; Perwal Semarang No 92 Tahun 2016; Perwal Semarang No 94 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengelolaan APB Sekolah Satuan Pendidikan negeri dan uraiannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2017.
20 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 27 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penerimaan Peserta Didik baru Sistem Online Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Pontianak, agar berjalan secara objektif, transparan, berkeadilan, jujur dan akuntabel dipandang perlu menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru secara online.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 1990, PP No. 19 Tahun 2005, PP No. 17 Tahun 2010, Permendiknas No. 15 Tahun 2010, Permendikbud No. 17 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Prinsip Dan Azas PPDB Sistem Online, Persyaratan Calon Peserta Didik Baru, Penyelenggaraan PPDB Sistem Online, Kuota Dan Daya Tampung PPDB Sistem Online, Tata Cara Pendaftaran, Tata Cara Seleksi PPDB Sistem Online, Pengumuman, Pengendali, Evaluasi Dan Pelaporan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2017.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Satuan Pendidikan Nonformal Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Kota Banjarmasin
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 04 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2016
Peraturan Walikota Banjarmasin Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Kota Banjarmasin, Meliputi : Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas, Fungsi; Susunan Organisasi; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain; Pembiayaan; Penutup .
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2017.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 26 Tahun 2017
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA BENGKULU
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 26
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Bengkulu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Bengkulu
1. U ndang-Undang Nomor 6 Drt.
2. U ndang-Undang Nomor 9 Tahun 1967
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003
4. U ndang-Undang Nomor 33 tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
6. U ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
14. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016
16. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016
Berdasarkan Ketentuan Peraturan Walikota Bengkulu Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Bengkulu.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2017.
15
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 25 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Bagi Peserta Didik Yang Telah Menyelesaikan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025, dalam pelaksanaan Wajib Belajar 12 (duabelas) Tahun Penduduk Kota Yogyakarta minimal dapat menyelesaikan jenjang Pendidikan Menengah dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dalam Pasal 38 ayat (1), pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah serta Masyarakat, maka perlu memberikan bantuan kepada peserta didik penduduk Kota Yogyakarta yang telah menyelesaikan pendidikan pada suatu jenjang pendidikan namun masih mempunyai tunggakan biaya pendidikan.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2017.
Materi Pokok: Dalam Peraturan ini diatur tentang Sasaran dan Kriteria Penerima, Besaran, dan Pelaksanaan Bantuan Tunggakan Biaya Bagi Peserta Didik Yang Telah Menyelesaikan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan. Bantuan Tunggakan Biaya Bagi Peserta Didik Yang Telah Menyelesaikan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada peserta didik penduduk Daerah yang memiliki tunggakan biaya pendidikan dan telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat di dalam Daerah Istimewa Yogyakarta. Bantuan ini diberikan untuk mendukung program wajib belajar 12 (duabelas) tahun.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2017.
Jumlah Halaman: 5 HLM;
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI KOTA CIREBON
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Dasar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
