Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penetapan, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2021
ABSTRAK:
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Penetapan, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2021.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perda No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2019; Perda No. 1 Tahun 2021; Perbup Pelalawan No. 4 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini breisi 7 (tujuh) Bab dan 27 (dua puluh tujuh) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Pengalokasian Dana Desa; Penggunaan; Mekanisme Penyaluran; Sanksi; Pelaporan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2021.
Lamp. : 18 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2022
PERBUP Kab. Jepara No. 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2022
Mengubah :
PERBUP Nomor 40 Tahun 2021 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2022
PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2022/NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penambahan rincian barang dan penyesuaian harga barang, maka perlu meninjau kembali PERBUP Jepara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Standar Harga Pemerintah Kab. Jepara Tahun 2022. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan PERBUP tentang Perubahan atas Standar Harga Pemerintah Kab. Jepara Tahun 2022
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah denagn Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan tersebut mengatur mengenai perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2022.
Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021
16
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 44 Tahun 2018 tentang Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 17
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN Pejabat/Pegawai Kota Bukittinggi dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun. Bahwa Perwako Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perwako Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemko Bukittinggi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan.
Dasar hukum peraturan ini UU Nomor 9 Tahun 1956, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 30 Tahun 2002, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 60 Tahun 2008, PP Nomor 53 Tahun 2010, PP Nomor 12 Tahun 2017, Perpres Nomor 54 Tahun 2018, PermenPAN-RB Nomor 52 Tahun 2014, Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN pejabat/pegawai Kota Bukittinggi dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun. Peraturan ini mengatur tentang pedoman kepada pejabat/pegawai dalam memahami, mengendalikan, dan mengelola gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
Peraturan ini turut mengatur tentang pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yaitu susunan keanggotaan, wewenang dan kewajiban UPG.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
Perwako Nomor 18 Tahun 2016
17 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 17 Tahun 2021
PERBUP Kab. Indragiri Hulu No. 32 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
Mencabut :
Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 49 Tahun 2015 Dinas tentang Perjalanan Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015 Nomor 49)
Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 62 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara Dan Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015 Nomor 62)
Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 136 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara Dan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 136)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan biaya perjalanan Dinas Dalam Negeri berpedoman pada standar harga satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
Dasar Hukum Pergub ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 33 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA Kabupaten Indragiri Hulu No. 4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 10 (sepuluh) Bab dan 36 (tiga enam) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Prinsip Perjalanan Dinas; Perjalanan Dinas; Biaya Perjalanan Dinas; Mekanisme Perjalanan Dinas; Dokumen Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah; Perjalanan Dinas Luar Negeri; Tata Cara Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka, Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 49 Tahun 2015 Dinas tentang Perjalanan Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu; Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 62 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara Dan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu; Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 136 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara Dan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak NO. 17, BN 2019/NO 1735; PERATURAN.GO.ID: 9 HLM
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Analisis Standar Belanja Organisasi Perangkat Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu penyesuaian analisis standar belanja organisasi perangkat daerah dan bahwa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2019 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.33 Tahun 2019
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 20), diubah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2020.
Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2019
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Anggaran Dokumen Anggaran BLUD UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kab.Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa
berdasarkan ketentuan
pada pasal
64 ayat
(3)
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan
Umum Daerah;
b. bahwa
berdasarkan maksud
pada
huruf a,
perlu
menetapkan
Peraturan Bupati Konawe Selatan
tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan,
Penetapan,
dan
Perubahan Rencana Bisnis
Anggaran
Badan layanan
Umum
Daerah
(BLUD)
Pusat
Kesehatan Masyarakat Kabupaten Konawe
Selatan;
1. Undang-Undang
Nomor
4
Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe
Selatan di
Provinsi
Sulaweei Tenggara
(kmbaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2003
Nomor 24., Tambahan
lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 42671;
2.
Undang-Undang
Nomor
15
tahun
2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab
Keuangan Negara
(kmbaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor 4400);
3. Undang-Undang
Nomor 25 Tahun
2009
tentang
Pelayanan
Publik
(l,embaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2OO9 Nomor
112, Tambahan
lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor
5038);
4.
Undang-Undang Nomor
36
Tahun 2009
tentang
Kesehatan
(lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun
2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara
Nomor
5063);
5.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(l,embaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2011
Nomor
82, Tambahan [,embaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang
Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas
Undang-Undang
Nomor 12 Tahun
2011 tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
(tembaran
Negara Republik Indonesia tahun
2022
Nomor
143, Tambahan
l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor
6801);
6. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tent-ang
Pemerintahan Daerah
(kmbaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2Ol4
Nomor 244,
Tambahan
kmbaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana
telah
diubah beberapa
kali terakhir dengan
Undang-
Undang Nomor 9 tahun
2015
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58,
Tambahan kmbaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor
5679);
7. Undang-Undang
Nomor 1
Tahun
2022
tentang
Hubungan Keuangan
antara
Pemerintah Pusat dan
Pemerintah
Daerah
(kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan
kmbaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);8.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan
Keuangan
Badan Layanaa
Umum (Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2005 Nomor
48, Tambahan l,embaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 4502),
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor
74
Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah
Nomor 23 Tahun
2005 Tentang
Pengelolaan
Keuangan Badan I"ayanan
Umum
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2012
Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor 5340);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2Ol4
Nomor
92, Tambahan
Lembaran
Negara Nomor 5533), sebagaimana telah
diubah
dengan
Peraturan Pemerintah Nomor
28
Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2020
Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
6523);
10. Peraturan
Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah
(kmbaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2O19
Nomor 42, Tambahan kmbaran
Negara Nomor
63221;
I 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun
2015 tentang
Pembentukan
Produk Hukum Daerah
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036),
sebagaimana
telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2018
Nomor 157);
12. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018
tentang
Badan
layanan Umum Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor
12t3l;
13. Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar Pada
Standar
Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan
(Berita
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2019 Nomor
68);
14. Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
tentang
Pusat
Kesehatan
Masyarakat
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
15.
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor
77
Tahun
2O2O
tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2020
Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan
Nomor 10 Tahun
2007
tentang Urusan
Pemerintah
yang
menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten
Konawe
Selatan
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun 2007
Nomor 10); 17. Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
Nomor
3
Tahun 2021 tentang
Pokok-Pokok
Pengelola Keuangan
Daerah
(kmbaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2021
Nomor 3);
18. Peraturan
Bupati Kabupaten
Konawe Selatan
Nomor
29
Tahun 2013 tentang
Pedoman
Penilaian
Penerapan Pola
Pengelolaan
Keuangan
Badan
l,ayanan Umum
Daerah
(PPK-BLUD)
di
Kabupaten
Konawe Selatan
(Berita Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun 2013
Nomor
29);
BAB I
KETENTUAN
UMUM BAB II
MAKSUD DAN
TUJUAN BAB III
PRINSIP-PRINSIP
PENGANGGARAN
BLUD BAB IV
PENYUSUNAN DBA BAB IV
PENGAJUAN
ANGGARAN BLUD
BAB V
PENETAPAN
DAN PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD
BAB VI
PERUBAHAN
ANGGARAN BLUD BAB VI
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2023.
20 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
