Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga kerukunan serta melindungi masyarakat;
b. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Banjar serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini masyarakat melalui pendeteksian dan pencegahan dini;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar berwenang mengatur mengenai Kewaspadaan Dini di Daerah; diubah
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat.
Dasar Hukum:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; . Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat, dengan sistematika:
KETENTUAN UMUM; MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB; KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH; FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT; PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN; PENDANAAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2024.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Kegiatan, Pengadaan Barang/Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Kegiatan, Pengadaan Barang/Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk mengembangkan sistem tata kelola
pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka,
transparan, akuntabel dan bersih perlu pengendalian
perencanaan dan pelaksanaan anggaran dan belanja
daerah; bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2024 dapat berjalan tertib, lancar, efektif
dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, perlu menyesuaikan Standar Satuan Harga
Kegiatan, Pengadaan Barang/Jasa, Pemeliharaan,
Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pemalang Tahun 2024; bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang
Standar Satuan Harga Kegiatan, Pengadaan Barang/Jasa,
Pemeliharaan, Honorarium di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pemalang Tahun 2024 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18
Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Kegiatan,
Pengadaan Barang/Jasa, Pemeliharaan Dan Honorarium
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
Tahun 2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan
peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar
Satuan Harga Kegiatan, Pengadaan Barang/Jasa,
Pemeliharaan, Honorarium di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Kegiatan, Pengadaan Barang/Jasa, Pemeliharaan, Honorarium di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2024.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2023 diubah.
139 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2024.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2023 tentang Tata Cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menghasilkan pejabat pimpinan
tinggi pratama yang memenuhi kualifikasi, kompetensi,
kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak
jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang
mendasarkan pada sistem merit, telah ditetapkan
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2023
tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama dan Jabatan Administrator Kepala Perangkat
Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyumas; bahwa berkenaan dengan pelaksanaan pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator
Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Banyumas,
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a
sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum serta
tata cara pengisian jabatan sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil
Negara, maka perlu mencabut peraturan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati
Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan
Administrator Kepala Perangkat Daerah Pada Pemerintah
Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2023 tentang
Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah pada
Pemerintah Kabupaten Banyumas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2023 dicabut.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) Tahun Anggaran 2024;
Dasar Hukum; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2023; Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 60 Tahun 2023.
Peraturan ini memuat tentang Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) Tahun Anggaran 2024, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Penyertaan Modal;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2024.
6 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Sosial Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meringankan beban penduduk
miskin, perlu memberikan bantuan sosial santunan
kematian bagi keluarga penduduk miskin Kabupaten
Sukoharjo yang meninggal dunia; bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024, terdapat perubahan nomenklatur
belanja santunan kematian menjadi bantuan sosial
santunan kematian, maka Peraturan Bupati Nomor 15
Tahun 2022 tentang Santunan Kematian Bagi Keluarga
Penduduk Miskin, perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Bantuan Sosial Santunan Kematian Bagi
Keluarga Penduduk Miskin;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kriteria Keluarga Penduduk Miskin Penerima Bantuan dan Besarnya Bantuan, Tata Cara Pengajuan dan Penganggaran Bantuan Sosial Santunan Kematian, Pencairan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban, Sumber Dana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2024.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2022 dicabut.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Ayat (9)
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Nama, Obyek Pajak dan Subyek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak, Saat Terutang, Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak, Tata Cara Penetapan PAT, Jatuh Tempo dan Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah, Tata Cara Penerbitan STPD, Tata Cara Penagihan, Tata Cara Pemberian Keringanan dan Pembebasan PAT, Tata Cara Pengurangan atau Pembebasan Sanksi Administrasi PAT, Keberatan dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran PAT, Kedulawarsa Penagihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2024
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN - pelaksanaan
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2024/No. 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan jaminan perlindungan
dasar dan kesejahteraan bagi tenaga kerja beserta
keluarganya di Kabupaten Banjarnegara, perlu
memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan; bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 69 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja
di Wilayah Kabupaten Banjarnegara sudah tidak sesuai
dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diubah; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan,
perlu diatur dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang jenis program dan kepesertaan, tata cara pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian, program kerja, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2024.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 69 Tahun 2018 dicabut.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2024
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD 2024 (5)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya perubahan besaran sewa kendaraan dinas operasional dilingkungan pemerintah daerah
kabupaten boalemo sehingga Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa Di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 perlu diubah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 28 Tahun 1999, UU NO 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2000, UU No 38 Tahun 2000, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapakali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU NO 6 Tahun 2023, UU No 4 Tahun 2023, PP No 71 Tahun 2010, PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 16 Tahun 2018 sebagaimana tediubah dengan Prepres No 12 Tahun 2021, Permendagri No 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 11 Tahun 2007, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Permendagri No 19 Tahun 2016, Permendagri No 77 Tahun 2020, Permendagri No 15 Tahun 2023, PERDA Kab Boalemo No 1 Tahun 2014, Perbup No 1 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2024.
Terdiri dari 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik, agar setiap informasi kearsipan terekam dengan baik dan menjadi bukti akuntabilitas dan memori kolektif bangsa maka perlu menyusun pedoman penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, Pemerintah Daerah dalam pengelolaan arsip dinamis harus menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 43 Tahun 2009; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2023; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 679 Tahun 2020; Peraturan Arsip Nasional No. 4 Tahun 2021; Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018;
Dalam Perbup ini diatur tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SRIKANDI) Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Ruang lingkup Pedoman Penerapan SRIKANDI terdiri atas:
a. indikator penerapan SRIKANDI; dan
b. penerapan SRIKANDI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2024.
14 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
