Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturPajak dan Retribusi DaerahPNBP / Penerimaan Negara Bukan PajakTelekomunikasi, Informatika, dan Internet
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 64 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, perlu diatur lebih lanjut pedoman pelaksanaan pengelolaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di kabupaten sintang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.3 Tahun 1999, UU No.18 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.36 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 2002, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 200, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Ruang Lingkup; Kewenangan Pemungutan Retribusi; Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi; Tata Cara Penagihan; Tata Cara Pemberian Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa; Sanksi Administratif; Pengendalian dan Pengawasan; ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2014.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 30 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Musim Hujan Tahun 2014/2015 dan Musim Kemarau Tahun 2015
ABSTRAK:
bahwa terbatasnya ketersediaan air di masing-masing Daerah Irigasi menyebabkan tidak teralirinya seluruh areal sawah pertanian secara bersamaan dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif maka penggunaan air untuk tanam padi pada masing-masing daerah irigasi teknis, setengah teknis, sistem golongan maupun non golongan perlu diatur secara
berdaya guna dan berhasil guna; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Musim Hujan Tahun 2014/2015 dan Musim Kemarau Tahun 2015 yang ditetapkan oleh Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Musim Hujan Tahun 2014/2015 dan Musim Kemarau Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/200; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembagian Kelompok Lahan Sawah
Bab III Jenis Tanaman dan Masa Tanam
Bab IV Sistem Pembagian Air dan Skema Pola Tanam
Bab V Ketentuan Lain-Lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2014.
48 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau No. 30 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur standar biaya dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 34 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintan No. 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda Kabupaten Sekadau No. 2 Tahun 2010.
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pendekatan Dan Dasar Penyusunan RKA; Standar Biaya; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman dan 17 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 30 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan asumsi Pendapatan
dan Belanja Daerah, maka perlu dilaksanakan
perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57
Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2014; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 57 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2014.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2013 diubah.
243 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 30 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Panduan Penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)
Di Kabupaten Gunung Mas
ABSTRAK:
asas tata
kelola pemerintahan yang baik,
diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan
pelayanan administrasi kepada Kecamatan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2010; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270
tahun 2010; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7
Tahun 2008; Peraturan Daerah
Gunung Mas Nomor 20
Tahun 2012.
Panduan Penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)
Di Kabupaten Gunung Mas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2014.
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 30 Tahun 2014
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 30 Tahun 2014
PENGALOKASIAN DAN TATA CARA ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2015
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2014/NO.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Dan Tata Cara Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2006; PP No. 43 Tahun 2014; Perda Kabupaten Pohuwato No. 8 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengalokasian dan Tata Cara Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2015 termasuk di dalamnya mengatur tentang besaran alokasi dana desa, mekanisme dan tata cara alokasi dana desa, mekanisme pelaksanaan alokasi dana desa, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa, pembinaan dan evaluasi, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 21 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 30 Tahun 2014
Partai Politik dan PemiluBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Blora Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Blora
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD Tahun 2014/No.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Blora dapat berjalan secara efektif dan efisien serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya, maka perlu diatur pedoman pengajuan, penyaluran dan pertanggungjawabannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Azas umum, Maksud dan Tujuan
Bab III Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Bab IV Penganggaran
Bab V Tata Cara Pengajuan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
Bab VI Penggunaan Bantuan Keuangan
Bab VII Laporan Pertanggungjawaban
Bab VIII Monitoring dan Evaluasi
Bab IX Ketentuan Peralihan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2014.
Peraturan Bupati Blora Nomor 24 Tahun 2009 dicabut.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 30 Tahun 2014
PERBUP Kab. Bengkayang No. 10 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG BERBASIS AKRUAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Berbasis Akrual Tahun 2014
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peratutan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim
ABSTRAK:
Untuk lebih efektif dan efisiennya proses pelaksanaan administrasi perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, maka perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Muara Enim No.11 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.28 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.5 Tahun 2014; PP No.109 Tahun 2000; PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.21 Tahun 2007; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda No.21 Tahun 2008; Perbup Muara Enim No.11 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Muara Enim No.13 Tahun 2013.
Dalam Pearturan Bupati ini diatur mengenai perubahan pada beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muara Enim No.11 Tahun 2013.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Muara Enim No.11 Tahun 2013.
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
