Peraturan Bupati (Perbup) tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Lombok Timur
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Lombok Timur
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 35 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 35 Tahun 2023; Perda Nomor 6 Tahun 2023
Perbup ini mengatur mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Lombok Timur, yang meliputi dasar pengenaan, tarif, cara perhitungan pajak, prosedur pemungutan BPHTB, prosedur keberatan pembayaran BPHTB, prosedur pengembalian kelebihan pembayaran pajak, insentif pemungutan, serta aplikasi dan perangkat keras pendukung pemungutan BPHTB.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.
Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 52 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Lombok Timur
62 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa memiliki
peranan penting dalam menjalankan roda pemerintahan
serta pembangunan desa; bahwa dalam rangka membangun reformasi birokrasi di desa
dan meningkatkan transparansi serta meminimalisasi risiko
penyimpangan dalam realisasi belanja desa, perlu implementasi
transaksi non tunai di tingkat pemerintah Desa; bahwa agar pengelolaan keuangan desa lebih transparan,
akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan
disiplin anggaran, perlu sistem pembayaran non tunai dalam
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang
diatur dengan peraturan bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi
Nontunai pada Pemerintah Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sistem dan Prosedur, Pengecualian Transaksi Non Tunai, Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi, Tata Cara Penerimaan Pendapatan Non Tunai, Pembinaan dan Pengawasan dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2024.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 6 Tahun 2024
badan usaha milik desa-pembentukan dan pengelolaan
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, BD.2024/NO.6, Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dipandang perlu untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Musi Rawas Utara No 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Musi Rawas Utara serta pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Pedoman pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Musi Rawas Utara.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No 1 Tahun 2013; UU No 16 Tahun 2013; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015; Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Gubernur Bank Indonesia Nomor: 351.1/KMK.010/2009; Nomor: 900-639A Tahun 2009; Nomor : 01/SKB/M.KUKM/IX/2009; Nomor: 11/43A/KEP.GBI/2009; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Utara No 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Musi Rawas Utara antara lain asistensi pembentukan BUMDes, pertimbangan pembentukan BUMDes, indikator analisa kelayakan penyertaan modal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2024.
Mengubah Peraturan Bupati Musi Rawas Utara No 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Musi Rawas Utara.
7 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 Ayat (4), Pasal 264 Ayat (2) dan Pasal 265 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
b. bahwa untuk menjaga konsistensi arah pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan kesiapan yang matang dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 maka perlu disusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025;
UU No.12 Tahun 1956 telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.25 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.2 Tahun 2022; UU republik indonesia No.11 Tahun 2020; UU No.1 Tahun 2022; Peraturan pemerintah republik indonesia No.8 Tahun 2008; Peraturan pemerintah republik indonesai No.13 Tahun 2015; Peraturan pemerintah No.18 Tahun 2016 telah diubah dengan peraturan pemerintah No.72 Tahun 2019; Peraturan pemerintah No.12 Tahun 2017; Peraturan pemerintah No.13 Tahun 2017; Peraturan pemerintah No.2 Tahun 2018; Peraturan pemerintah No.12 Tahun 2019; Peraturan pemerintah republik indonesia No.13 Tahun 2019; Peraturan pemerintah No.19 Tahun 2022; Peraturan presiden No.18 Tahun 2020; Peraturan menteri dalam negeri No.80 Tahun 2015 telah diubah dengan Peraturan menteri No.120 Tahun 2019; Peraturan menteri dalam negeri No.86 Tahun 2017; Peraturan menteri dalam negeri No.10 Tahun 2018; P{eraturan menteri dalam negeri No.70 Tahun 2019; Peraturan menteri dalam negeri No.90 Tahun 2019; Peraturan menteri dalam negeri No.18 Tahun 2020; Peraturan menteri dalam negeri No.77 Tahun 2020; Peraturan menteri dalam negeri No.59 tahun 2021; Keputusan menteri dalam negeri 900.1.15.5-1317; Peraturan daerah Kab.Tanjung Jabung Barat No.3 Tahun 2009; Peraturan daerah Kab.Tanjung Jabung Barat No.11 Tahun 2011 telah diubah dengan peraturan daerah No.1 Tahun 2019; Peraturan daerah Kab.Tanjung Jabung Barat No.12 Tahun 2013; Peraturan daerah Kab.Tanjung Jabung Barat No.6 Tahun 2016 telah diubah dengan Peraturan daerah No.5 Tahun 2021; Peraturan daerah Kab.Tanjung Jabung Barat No.4 Tahun 2021; Peraturan daerah Kab.Tanjung Jabung Barat No.1 Tahun 2022;
Ketentuan Umum, Rencana kerja pemerintah daerah, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2024.
8 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2024
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024-2026
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 6 Tahun 1991; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2008; Perpres No. 29 Tahun 2014; PermenPAN No. 09/M.PAN/05/2007; PermenPAN No. 20/M.PAN/ 11/2008; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Lampung Barat No. 1 Tahun 2013; Perda Lampung Barat No. 8 Tahun 2016; Perbup Lampung Barat No. 14 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2024.
11 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2024
Administrasi dan Tata Usaha NegaraStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Boyolali No. 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali
PERBUP Kab. Boyolali No. 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali
PERBUP Kab. Boyolali No. 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Boyolali
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DInas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja
pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan
penataan organisasi dan tata kerja pada perangkat daerah; bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi,
perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu; bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi, serta tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun
2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Perangkat Daerah, Tata Kerja dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 126 Tahun 2021 diubah.
16 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, BD Tahun 2024 Nomor 6
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, menemukan dan mempersiapkan talenta terbaik untuk mengisi posisi kunci sebagai pemimpin masa depan, peningkatan profesionalisme jabatan, kompetensi dan kinerja talenta, serta memberikan kejelasan dan kepastian karier talenta, perlu manajemen talenta untuk Pegawai Negeri Sipil; bahwa untuk menyempurnakan metode penilaian potensi talenta Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan perubahan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 30 Tahun 2019; Permenpan & RB No. 3 Tahun 2020; Permenpan & RB No. 40 Tahun 2018.
Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tangerang No. 63 Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2024.
Perbup ini mengubah Perbup Tangerang No. 63 Tahun 2021
9 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Nomor 06
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
a. Bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
b. Bahwa potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Kolaka perlu dioptimalisasi melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah;
c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).
Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pemeriksaan pajak dan retribusi daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
701 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2024
Perbup Kab. Bantul No. 36 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Bantul Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan
Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya
Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
Mengubah sebagian
PERBUP Kab. Bantul No. 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka mengakomodasi dinamika yang
terjadi dalam pelaksanaan kegiatn TNI Manunggal
Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan
Masyarakat, perlu melakukan perubahan atas
Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 tentang
Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal
Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan
Masyarakat;
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun
2022; Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020; Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022; Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022; Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023;
Materi Pokok: Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 tentang
Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti
TNI Pemberdayaan Masyarakat: Pasal 6 dan Pasal 8;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2024.
Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 tentang
Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti
TNI Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Halaman: 6 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2024.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.58 Tahun 1958; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.11 Tahun 2021; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.20 Tahun 2018; Perda Kab. Kerinci No.6 Tahun 2023.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2024 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang informasi; pengalokasian; tata cara pengalokasian dan pembagian; arah penggunaan ADD; penghasilan tetap aparat pemerintahan desa; penyelenggaraan pemerintahan desa; mekanisme penyaluran alokasi dana desa; pembinaan dan pengawasan; dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2024.
20 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
