Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 638 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 378 Tahun 2023

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro

Koperasi, UMKM

Abstrak

peraturan - pelaksanaa - peraturan - daerah - kabupaten - karawang - nomor - 7 - atahun - 2022 - tentang - memperdayaan - dan - pelindungan - koperasi - dan - usaha - mikro

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 378, BD 2023/Nomor 378

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Pasal 16 Pasal 19 Pasal 22 Pasal 32 Pasal 34 Pasal 35 Pasal 44 Pasal 47 dan Pasal 51 Perda Kab. Karawang No. 7 Tahun 2022 perlu menetapkan Perbup tentang peraturan pelaksanaan Perda Kab. Karawang No. 7 Tahun 2022 tentang pemberdayaan dan pelindungan koperasi dan usaha Mikro.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Uu No. 14 Tahun 1950 sebagaiamana telah diubah dengan Uu No. 4 Tahun 1968; UU NO. 25 Tahun 1992 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023; UU NO. 20 Tahun 2008 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 7 Tahun 2021; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permen Koperasi dan Usaha Kecil Dan menengan No. 3 Tahun 2021; Perda Kab. Karawang No. 7 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Dan Bantuk Koordinasi Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Tata Cara Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, tata Cara Penyampaian Laporan Kerja Koperasi Dan Usaha Mikro, Perlindungan Usaha Koperasi Dan Usaha Mikro, Penciptaan Iklim Usaha bagi Koperasi Dan Usaha Mikro, Kelembagaan , Tata Cara Dan Bantuk pengawasan Monitoring Dan Evaluasi, tata Cara Kemitraan, Sanksi Administrasi, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2023.
22 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 479 Tahun 2009

Petunjuk Pelaksanaan Penyaluraan Dana Investasi untuk Pinjaman Bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Koperasi dan UMKM) di Kabupaten Banjarnegara

Penanaman Modal dan Investasi Koperasi, UMKM

Download :
BD60SrE28.pdf

Abstrak

PINJAMAN BERGULIR-KOPERASI-UMKM

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 479, BD.2009/No.60 Seri E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluraan Dana Investasi untuk Pinjaman Bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Koperasi dan UMKM) di Kabupaten Banjarnegara

ABSTRAK:

Bahwa agar penyaluran Dana Investasi Untuk Pinjaman Bergulir Bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Koperasi dan UMKM) di Kabupaten Banjarnegara berjalan lancar, tertib dan tepat sasaran, maka dipandang perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan penyaluran dana dimaksud; Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 495 Tahun 2008.
Peraturan ini memuat maksud dan tujuan; pembentukan tim dan penunjukan PPTK; tugas TPPK; sasaran penerima; plafond pinjaman; jangka waktu; seleksi calon penerima pinjaman dana bergulir; tata cara penyerahan pinjaman bergulir; tata cara pengembalian;sumber dana jasa pengelolaan; pembagian bunga atau jasa pengelolaan; pengelolaan biaya operasional; pelaporan; mekanisme penyaluran; perguliran kembali dana investasi; sanksi dan ketentuan penutup terkait aturan pinjaman bergulir bagi koperasi dan UMKM

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2009.
16 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 504 Tahun 2009

Pedoman Pengelolaan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok

Penanaman Modal dan Investasi Standar/Pedoman Koperasi, UMKM

Download :
BD64SrE30.pdf

Abstrak

pengelolaan-dana-penguatan-modal-usaha

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 504, BD.2009/No.64 Seri E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka upaya optimalisasi sumber daya dan pemberdayaan kelompok tani ternak melalui penguatan modal usaha kelompok dapat berjalan sesuai dengan tujuan, maka dipandang perlu untuk diatur dengan pedoman pengelolaan dana penguatan modal usaha kelompok; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2009.
Peraturan ini menjabarkan Pedoman Pengelolaan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok di Kabupaten Banjarnegara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2009.
8 hal

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/PER/M.KUKM/IV/2012 Tahun 2012

Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia

Koperasi, UMKM

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkop UKM No. 1 /PER/M.KUKM/II/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Lambang/Logo Gerakan Koperasi Indonesia

Download :
Permen UKM Nomor 2 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/PER/M.KUKM/XII/2011 Tahun 2011

Pedoman Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi

Standar/Pedoman Koperasi, UMKM

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkop UKM No. 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi

Download :
Permen UKM Nomor 10 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 12/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015

Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil

Kebijakan Akuntansi Standar/Pedoman Koperasi, UMKM

Status Peraturan

Mencabut :

Permenkop UKM No. 04/PER/M.KUKM/VII/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi

Download :
Permen UKM Nomor 12 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 /PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Koperasi, UMKM

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkop UKM No. 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

Mencabut :

Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi
Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi

Download :
Permen UKM Nomor 16 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/PER/M.KUKM/III/2015 Tahun 2015

Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Dan Atau Tanda Jasa

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Standar/Pedoman Koperasi, UMKM

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 100/Kep/M.KUKM/lX/2002 tentang Pemberian atau Tanda Jasa

Download :
Permen UKM Nomor 5 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 /PER/M.KUKM/IX/2014 Tahun 2014

Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Koperasi, UMKM

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkop UKM No. 07/PER/M.KUKM/III/2016 Tahun 2016 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Diubah dengan :

Permenkop UKM No. 06/PER/M.KUKM/VI/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/IX/2014 Tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Download :
Permen UKM Nomor 11 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/PER/M.KUKM/XII/2011 Tahun 2011

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Pengadaan Barang/Jasa Koperasi, UMKM

Download :
Permen UKM Nomor 13 Tahun 2011.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT