Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Terminal
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Pasal 56 ayat (6), Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (7), Pasal 64 ayat (3), Pasal 65 ayat (3), Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 71 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Terminal.
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah : sebagai pedoman dan landasan operasional pelaksanaan pemungutan Retribusi Terminal; pengendalian kelancaran dan ketertiban pengelolaan Retribusi Terminal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2012.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 26 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat(41,
Pasa1 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2071 tentang Pajak Air Tanah, perlu diatur Petunjuk pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang 28 Tahun 2009; Undang-Undang 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah 19 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun
1997; Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2011
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Besarnya Nilai Perolehan Air; Bentuk, Isi Dan Tata Cara Pengisian Laporan Pajak Terutang; Tata Cara Penerbitan SKPD Atau Dokumen Lain Yang Dipersamakan Dan STPD; Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Tempat Pembayaran Angsuran Pajak; Tata Cara Pemberian Pengurangan, Kekeringan Dan Pembebasan Pajak; Pembetulan,Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Administratif; Tata Cara Penghapusan [Piutang Pajak Kedaluwarsa; Tata Cara Pembukuan Atau Pencatatan Dan Pemeriksaan Pajak; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2012.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 26 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)
ABSTRAK:
bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2) adalah merupakan salah satu jenis pajak daerah
sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak
Daerah dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 3;
bahwa agar mekanisme pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten
Demak dapat dilaksanakan secara optimal, efektif dan
efisien, perlu disusun petunjuk pelaksanaan tatacara
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan PBB-P2 di Kabupaten Demak;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) yang meliputi Pemungutan PBB-P2, Pendaftaran, Pendataan Dan Penilaian Objek Dan Subjek PBB-P2, Penetapan, Penerimaan, Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Penagihan, Pelayanan, Pembetulan Dan Pembatalan, Pengurangan Ketetapan PBB-P2 Terutang, Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif, Keberatan Dan Banding, Tata Cara Pemeriksmn PBB-P2.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
54 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN - PENDELEGASIAN WEWENANG
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2012/No. 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan dibentuknya Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung yang
merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu (KPPT) dan Kantor Penanaman Modal
(KPM) Kabupaten Temanggung, maka dalam rangka
kelancaran penyelenggaraan perizinan dart - non perizinan
perlu mengatur kembali _ Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan dan · Periandatanganan Perizinan dan
Non Perizinan; bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 76 Tahun ·
2009 . ten tang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan · . Dan Pemberian Mandat
Penandatangahan Perizinan Terpadu Di Kabupaten
Temanggung sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan _ sebagaimana
dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang · Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Dan Penandatanganan Perizinan Dan
Non Perizinan Pada Kantor Pelayarian Perizinan Dan
Penanaman Modal Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nornor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor · 32 Tahun 2004; Undang-Undang · Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahurr 2009; Undang-Undang . Norrior 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tetnanggung Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Ka bu paten Temanggung 'Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Ternanggung Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan : Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri ·Republik. Indonesia Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Bupati Temanggung Nornor 23 Tahun 2008; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pendelegasian wewenang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2012.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 76 Tahun 2009 dicabut.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 26 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembanguan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah
Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD)
UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terkahir kali dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; PP No 58 Tahun 2005; PP No 74 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 8 Tahun 2008; PP No 5 Tahun 2010; Permendagri No 54 Tahun 2010
dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013
yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2013, merupakan dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2013 yang
dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember
2013.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 26 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah, maka guna kelancaran
pelaksanaannya perlu menyusun peraturan pelaksanaan
Peraturan Daerah dimaksud;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang meliputi Pendelegasian Kewenangan, Pemungutan Retribusi, Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Retribusi, Penagihan Retribusi, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Atau Pembebasan Retribusi, Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah, Pelaksanaan Dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2012.
34 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 26 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN NOMENKLATUR, BENTUK DAN ISI FORMULIR
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT), SURAT TANDA TERIMA
SETORAN (STTS) DAN DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN
(DHKP) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan
meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, serta untuk
menyesuaikan formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
dengan perkembangan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan pelaksanaan
amanat Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Barat Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah perlu
dilakukan pembentukan nomenklatur, bentuk dan isi formulir
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Tanda Terima
Setoran, dan daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan;
b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat
tentang Pembentukan Nomenklatur, Bentuk dan Isi Formulir
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Tanda Terima
Setoran, dan Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor
3569);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167.PMK.03/2007 tentang
Petunjukan Tempat dan Tatacara Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan;
10. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam
Negeri Nomor 213/KMK.07 /2010 Nomor 58 Tahun 2010 tentang
Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1
Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 8A Tahun 2011
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
1. Ketentuan Umum
2. Nama Nomenklatur, Siger dan Logo
3. SPPT, STTS dan DHKP
4. Ketentuan Lain-lain
5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2012.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 26 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
