Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 26 Tahun 2012

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Besarnya Nilai Perolehan Air; Bentuk, Isi Dan Tata Cara Pengisian Laporan Pajak Terutang; Tata Cara Penerbitan SKPD Atau Dokumen Lain Yang Dipersamakan Dan STPD; Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Tempat Pembayaran Angsuran Pajak; Tata Cara Pemberian Pengurangan, Kekeringan Dan Pembebasan Pajak; Pembetulan,Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Administratif; Tata Cara Penghapusan [Piutang Pajak Kedaluwarsa; Tata Cara Pembukuan Atau Pencatatan Dan Pemeriksaan Pajak; Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tapin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Tapin
Nomor
26
Bentuk
Peraturan Bupati (Perbup)
Bentuk Singkat
Perbup
Tahun
2012
Tempat Penetapan
Rantau
Tanggal Penetapan
17 Desember 2012
Tanggal Pengundangan
17 Desember 2012
Tanggal Berlaku
17 Desember 2012
Sumber
BD.2012/NO.26
Subjek
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PERPAJAKAN
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Tapin
Bidang
Halaman ini telah diakses 412 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan