Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 UU Nomor 28 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan;
UU Nomor 10 Tahun 2002; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Permenkes Nomor 75 Tahun 2014; Perda Nomor 5 Tahun 2010;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penyesuaian tarif pelayanan kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019.
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014.
2 halaman; Lampiran 3 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 27 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/201 1 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, maka untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan telah dilaksanakan dalam Program Nasional Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) oleh Pemerintah Pusat rnelalui anggaran Kementerian Kesehatan; bahwa tidak semua masyarakat miskin di Kabupaten Cilacap terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), serta dalam rangka memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin perlu diselenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Cilacap tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Asas dan Tujuan
Bab III Penyelenggaraan Jamkesda
Bab IV Kerjasama
Bab V Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2012.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 27 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanggulanagan Tuberkulosis
ABSTRAK:
a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah
kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan,
kecacatan dan kematian, serta berdampak pada
produktivitas dan kesejahteraan masyarakat,
sehingga perlu penanggulangan secara komprehensif
dan terintegrasi;
b. bahwa untuk percepatan pengendalian dan
pemberantasan Tuberkulosis menuju eliminasi
penyakit Tuberkulosis Tahun 2030, perlu dilakukan
penanganan secara efektif, efisien dan
berkesinambungan dari Pemerintah Daerah, Fasilitas
Pelayanan Kesehatan, Organisasi Profesi, Lembaga
Swadaya Masyarakat, dan seluruh lapisan
masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penanggulangan Tuberkulosis.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 4 Tahun 1984, UU No 36 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, UU No 36 Tahun 2014, PP No 40 Tahun 1991, PP No 46 Tahun 2014, Perpres No 67 Tahun 2021, Permenkes No 82 Tahun 2014, Permenkes No 67 Tahun 2016, Permenkes No 4 Tahun 2019, Perda Kab Lampung Tengah No 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023.
Halaman : 19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 Jaminan Persalinan, menyebutkan bahwa Bupati dalam rangka mendukung pelaksanaan Jampersal dapat menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Jampersal
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 37 tahun 2016; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 66 Tahun 2018;
Ketentuan Umum; Tujuan Dan Sasaran; Kebijakan Operasional; Penggunaan Dan Pemanfaatan Dana Jampersal; Standar Biaya Jampersal; Syarat Memperoleh Jampersal; Tempat Pelayanan Dan Pihak Dalam Jampersal; Tata Cara Klaim Dan Pertanggungjawaban; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2019.
15 halaman peraturan dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 27 Tahun 2019
Badan Layanan UmumKesehatanPajak dan Retribusi DaerahPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Cianjur No. 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
PERBUP Kab. Cianjur No. 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
standar - pelayanan - minimal - badan - layanan - umum - daerah - unit - pelayanan - teknis - daerah - pusat - kesehatan - masyarakat - dan - laboratorium - kesehatan - daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD 2022/ No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan
Laboratorium Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang BLUD, perlu menetapkan Perbup tentang SPM BLUD Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 47 Tahun 2016; PP RI No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permenkes No. 43 Tahun 2019; Perda Kab. Majalengka No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Majalengka No. 12 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Sistematika, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2022.
12 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2022
PERWALI Kota Semarang No. 45 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Semarang Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Semarang
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa prevalensi stunting yang tinggi dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan menghambat terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif;
b. bahwa dalam rangka optimalisasi pencegahan stunting dan penurunan prevalensi stunting di Kota Semarang secara efektif dan efisien perlu membuat Peraturan tentang Percepatan Penurunan stunting di Kota Semarang;
c. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2012-2024, Pemerintah Daerah melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting di Kota Semarang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, strategi percepatan penurunan stunting, penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
11 hlm
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2023
KesehatanProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERGUB Prov. Jawa Tengah No. 22 Tahun 2017 tentang Penerapan Dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2010;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, jenis pelayanan, indikator, standar (nilai) rencana batas waktu pencapaian dan uraian SPM, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2011.
8 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
