Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Kota Cilegon
ABSTRAK:
Bahwa Untuk membina Dan Mengembangkan Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Kelurahan, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Masyarakat Dan Perpustakaan Khusus Perlu dikeluarkan Pengaturan Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Perlu Menetapkan Peraturan wali Kota Cilegon Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Kota Cilegon.
UU No 4 Th 1990; UU No 15 Th 1999; UU No 20 Th 2003; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah PP pengganti UU No 2 Th 2015; UU No 43 Th 2007; UU No 11 Th 2008; UU No 14 Th 2008; UU No 44 Th 2008; UU No 25 Th 2009; PP No 19 Th 2005; PP No 24 Th 2014; Kepmendagri dan Otonami Daerah No 3 Th 2001.
1. Ketentuan Umum; 2. Jenis-Jenis Perpustkaan; 3. Koleksi Perpustakan; 4. Pengembangan Koleksi; 5. sarana Dan Prasana; 6.tenaga Perpustakaan; 7. Layanan Perpustakaan; 8. Pembudayaan Kegemaran Membaca; 9. Pengelola Perpustakaan; 10. Kerja sama; 11. Pendanaan; 12. Pembinaan Dan Pengawasaan; 13. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dibutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan jabatannya; bahwa salah satu upaya untuk mengembangkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang adalah dengan program tugas belajar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Perencanaan
Bab V Penyelenggara dan Sumber Pembiayaan
Bab VI Persyaratan
Bab VII Batas Usia
Bab VIII Hak dan Kewajiban
Bab IX Perjanjian Tugas Belajar
Bab X Prosedur Pemberian Tugas Belajar
Bab XI Pemberian, Perpanjangan dan Pembatalan Tugas Belajar
Bab XII Pembinaan
Bab XIII Pengaktifan Kembali
Bab XIV Sanksi
Bab XV Monitoring dan Evaluasi
Bab XVI Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2012.
53 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 54 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Boyolali, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud Dan Tujuan
Bab III Pendidikan Khusus
Bab IV Pendidik Pada Satuan Pendidikan Luar Biasa (PLB) Dan Pendidikan Inklusif
Bab V Pengadaan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Pada Satuan Pendidikan Luar Biasa Dan Pendidikan Inklusif
Bab VI Persyaratan Dan Manajemen Pendidikan Inklusif
Bab VII Pendidikan Layanan Khusus
Bab VIII Peran Serta Masyarakat
Bab IX Kerjasama Satuan Pendidikan Luar Biasa (PLB) Dan Pendidikan Inklusif
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2012.
12 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Purwakarta Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa SMKN 1 Purwakarta pada Dinas Pendidikan sudah ditetapkan sebagai BLUD berdasarkan Keputusan Gubernur Jabar Nomor 900/Kep.78-BUMDINVESADBANG/2022. Sebagai imbalan atas penyediaan barang/jasa kepada masyarakat dari BLUD sebagaimana dimaksud, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan tarif layanan, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Purwakarta pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.79 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penarikan tarif layanan, pengurangan tarif layanan, evaluasi tarif layanan, pelaporan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.
6 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 54 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, BD Tahun 2023 Nomor 54
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Diniyah Takmiliyah
ABSTRAK:
bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka dibutuhkan pendidikan bermutu, merata dan efesien yang mampu mewujudkan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan mandiri, sehingga mampu menghadapi tantangan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global; bahwa Pendidikan Diniyah Takmiliyah merupakan pendidikan keagamaan non formal yang menggali nilai-nilai keagamaan sebagai pelengkap pendidikan agama bagi siswa sekolah, bahwa pendidikan keagamaan Islam sebagai komponen Sistem Pendidikan Nasional perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina, dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 1993; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 57 Tahun 2021; Perda No. 4 Tahun 2016
Didalam Peraturan ini mengatur tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembinaan Bab III Peran Serta Masyarakat Bab IV Pengelolaan, Pembinaan, dan Pengawasan Bab V Pembiayaan Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2023.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI GERAKAN SATU SEKOLAH 1 TALENT (GESS 1 T) DALAM EKSTRA KURIKULER SMP DI KABUPATEN KUNINGAN
ABSTRAK:
bahwa sebagai upaya untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreatifitas sebagaimana tercantum dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan kesiswaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan mencanangkan Program Gerakan Satu Sekolah 1Talent (GESS1T) dalam rangka Ekstra Kurikuler di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Dan bahawa untuk mewujudkan Program Gerakan Satu Sekolah 1 Talent (GESS1T) dalam Ekstra Kurikuler di Sekolah Menengah Pertama (SMP) demi tertib dan lancarnya program dimaksud maka perlu adanya Pendoman dalam Pelaksanaannya, Sehingga berdasarkan ketentuan yang dimaksud perlu menetapkan peraturan Bupati Kuningan tentang Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Gerakan Satu Sekolah 1 Talent (GESS1T) dalam Ekstra Kurikuler SMP di Kabupaten Kuningan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014, Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0422/MPK.c/{D/2015, Peraturan Daerah kabupaten Kuningan Nomor 40 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Tujuan Program, Sasaran Program, Strategi Penyelenggaraan GESS1T, Pelaksanaan, Pembiayaan, Hadiah dan Penghargaan, Kepanitiaan, Evaluasi dan Pelaporan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2018.
23 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 54 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Jalur Pendidikan Non Formal Madrasah Diniyah
ABSTRAK:
Bahwa untuk pelaksanaan penyelenggaraan lembaga tersebut di atas diperlukan panduan tehnis
penyelenggaraan program pendidikan non formal Madrasah Diniyah di Kabupaten Ogan Ilir
Dasar Hukum dalam peraturan ini antara lain :UU No 37 Tahun 2003;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014;PP No 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan
PP No 56 Tahun 1998 ;PP No 39 Tahun 1992;PP No 19 Tahun 2005;PP No 38 Tahun 2007;PP No 55 Tahun 2007;PP No 6 Tahun 2008;PP No 47 Tahun 2010 sebagaimana
diubah dengan PP No 66 Tahun 2010;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan
PP No 47 Tahun 2015 ;PP No 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan
PP No 22 Tahun 2015 ;Perpres No 87 Tahun 2017;Peraturan Menteri Agama No 03 Tahun 1983;Perda No 12 Tahun 2016;Perda No 13 Tahun 2016;Perbup No 6 Tahun 2017
Materi pokok dalam Peraturan ini adalah:Ketentuan Umum,Masa Pendidikan Madrasah Diniyah,Kedudukan Madrasah Diniyah,Persyaratan pendirian Madrasayah Diniyah,Ketentuan Penutup,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
11 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mojokerto Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, BD Kota Mojokerto Tahun 2019 No 23/E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto No 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Mojokerto Tahun Pelajaran 2019/2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi, jalur prestasi dan perpindahan tugas orang tua/wali, serta untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pad a Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka perlu dilakukan penyempurnaan dan perubahan atas Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Mojokerto Tahun Pelajaran 2019/2020, yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto.
Peraturan Walikata Majakerta Nornor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikata Nornor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mojokerta Nomar 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tetang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan ;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerta Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Mojokerto Tahun Pelajaran 2019/2020 diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) diubah;
2. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah;
3. Ketentuan Pasal 18 diubah;
4. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2019.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Karakter Di Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
