PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN NUNUKAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Nunukan
ABSTRAK:
perlindungan dasar dan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keluarganya terhadap resiko sosial ekonomi yang dialaminya merupakan suatu hal yang esensial berkenaan dengan urusan pemerintah provinsi kalimantan utara dan perlu diperhatikan penyelenggaraannya sehingga memberikan rasa aman, ketenangan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja
dalam rangka meningkatkan perlindungan sosial terhadap tenaga kerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kematian (JK)
memberikan arah kebijakan dan kepastian hukum kepada seluruh penyelenggara dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, perlu disusun pedoman terkait hal tersebut
Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Peraturan Kementrian Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi
Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN
BAB III TATA CARA PELAKSANAAN
BAB IV MANFAAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN
BAB V SANKSI ADMINISTRASI
BAB VI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2021.
39 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2021
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan PP No.11 Tahun 2019; Permendagri No.114 Tahun
2014; dan, Permendagri No.20 Tahun
2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pedoman Penyusunan APB Kampung, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2021.
16 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 Nomor 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Resiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009;
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012;
7. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 04 Tahun 2019;dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016.
Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2021.
67 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2021
PERBUP Kab. Semarang No. 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2021
Mengubah
PERBUP Kab. Semarang No. 83 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penanganan Pandemi Corona
Virus Disease (Covid-19) dan dampaknya, perlu
mengatur Standar Harga Satuan dan Analisis Standar
Belanja yang belum diatur standarisasinya di dalam
Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja
Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2021; bahwa dengan adanya beberapa Standar Harga Satuan
dan Analisis Standar Belanja yang belum diatur
standarisasinya, perlu meninjau kembali Peraturan
Bupati Semarang Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Dan Analisis Standar Belanja
Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2021
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Semarang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 64 Tahun 2020
Tentang Standar Harga Satuan Dan Analisis Standar
Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 64
Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Dan
Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten
Semarang Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 64 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran Peraturan Bupati Semarang
Nomor 64 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang
Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2021.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 64 Tahun 2020 diubah.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BERITA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2021 NOMOR 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 202 1 kepada Aparatur Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2019; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Bupati Kabupaten Bener Meriah Nomor 900/208/SK/2017 Tahun 2017; Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini terdiri dari 16 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Tunjangan Hari Raya dan Gaji Tiga Belas, BAB III tentang Tata Cara Pembayaran, BAB IV tentang Pengendalian Internal, BAB V tentang Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Lampung Timur No. B.15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Lampiran Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Honorarium Pegawai Badan Layanan umum Daerah Non Pegawai negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Lampiran Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Honorarium Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas dan
efesiensi pendayagunaan pegawai BLUD Non PNS di Rumah
Sakit Umum Daerah Sukadana, telah diberikan honorarium
sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 27
Tahun 2017
UU No.12 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2009,UU No.36 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.23 Tahun 2005, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.61 Tahun 2007, Permendagri No.77 Tahun 2020, PERDA No.1 Tahun 2003, PERDA No.8 Tahun 2020, PERBUP No. 32 Tahun 2012, PERBUP No.49 Tahun 2016, PERBUP No.27 Tahun 2017
Peraturan Bupati Lampung Timur Tentang Perubahan
Keempat Atas Lampiran Peraturan Bupati Lampung
Timur Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Pemberian Honorarium Pegawai Badan Layanan Umum
Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit
Umum Daerah Sukadana
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2021.
Halaman 6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 12 Tahun 2021
PERBUP Kab. Katingan No. 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Bupati Katingan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin, dipandang perlu dilakukan Pelayanan Kesehatan Bagi masyarakat miskin yang ada di kabupaten Katingan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas pelayanan Kesehatan menegaskan Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 172 ayat (1) alokasi pembiayaan kesehatan ditujukan untuk pelayanan kesehatan terutama bagi penduduk miskin;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Bagi
Masyarakat Miskin;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Fakir Miskin;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
1. Prinsip pelayanan kesehatan;
2. Tanggung jawab dan wewenang dinas kesehatan;
3. Tanggung jawab dan wewenang RSUD;
4. Penerima Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin;
5. Fasilitas Pelayanan;
6. Pendanaan; dan
7. Pembinaan dan pengawasan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
23
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021
PEDOMAN KERJasama PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN MEDIA MASSA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kerjasaman Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemberian dan penyebarluasan
informasi program dan kegiatan pemerintah kabupaten
Lampung Barat kepada masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya perlu dilakukan publikasi
Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945, UU No.6 Tahun 1991, UU No.40 Tahun 1999, UU No.32 Tahun 2002, UU No.14 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, PP No.61 Tahun 2010, PP No. 28 Tahun 2018, PermenPAN&RB No.55 Tahun 2011, PeraturanDP No.4/Peraturan-DP/III/2008, PeraturanDP No.7/Peraturan-DP/V/2008, PeraturanDP No. l/Peraturan-DP/II/2010, PERDA No.8 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Kerjasama
Publikasi Pemerintah Daerah Dengan Media
Massa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2021.
Halaman 12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengedalian Intern Pemerintah, kepala Instansi Pemerintah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan perpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP, diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk menilai pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/04/2012; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/ seluruh pegawai pada Kabupaten Banyumas untuk melakukan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
74 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
