Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Lainnya di Kabupaten Kuningan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 88 dan pasal 90 peraturan daerah kabupaten kuningan nomor 13 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kabupaten kuningan sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten kuningan Nomor 6 tahun 2017,yang menyatakan bahwa setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil dan ketentuan pelaksanaan sanksi administrasi dimaksud diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati, Dan bahwa penyebaran Covid Virus Disease 2019 (covid-19) belum menunjukan tanda-tanda akan berakhir yang berakibat menimbulkan kerugian material yang cukup besar dan dapat mengakibatkan kematian serta telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, Sehingga perlu kebijakan strategis guna meringankan beban masyarakat salah satunya melalui penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa lainya,dan berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan peraturan bupati tentang melalui penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa lainya Di Kabupaten Kuningan Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang 24 Nomor Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2009, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 37 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 56 Tahun 2017, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Administrasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2020.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 89 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN UMUM DAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, serta dalam rangka mewujudkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab maka perlu menyusun Pedoman Umum dan Rincian Alokasi Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan Bupati;
Menginggat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; 8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2006; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2017; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2020; 13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016; 14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 35 Tahun 2018; 15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 38 Tahun 2018; 16. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019; 17. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019; 18. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 90 Tahun 2019; 19. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 80 Tahun 2020; 20. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 88 Tahun 2020
Materi pokok: mengatur mengenai Pedoman Umum dan Rincian Alokasi Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mewujudkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab memuat antara lain: ketentuan umum; prinsip pengelolaan keuangan ADD; sumber keuangan ADD; azas dan penentuan variabel; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Jumlah 22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 89 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 23 PP No. 14 Tahun 2016 serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan penyerahan prasaran, sarana dan utilitas umum untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, diperlukan payung hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 9 Tahun 1987; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016; PP No. 64 Tahun 2016; Perda Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2019; Perda Kab. Cilacap No. 9 Tahun 2011; Perda Kab. Cilacap No. 11 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap No. 3 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; Penyerahan dan Pencatatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; Pembinaan dna Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan dan Ketentuan Lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2020.
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 89 Tahun 2020
kewenangan - kedudukan - susunan - organisasi - tugas - dan - fungsi - serta - tata - kerja - dinas - perdagangan - kabupaten - bekasi
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BD 2020/89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 3 Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 semula telah ditetapkan Perbup Bekasi No. 76 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bekasi No. 66 Tahun 2018 Dan dalam rangka penataan kelembagaan dengan telah diberlakukannya Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020 maka perlu menetapkan Perbup tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kab. Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 2 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 96 Tahun 2017; Permen PAN & RB No. 41 Tahun 2018; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 6 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kewenangan, Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2020.
41 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 89 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan untuk
memberikan manfaat bagi perkembangan
perekonomian daerah, diperlukan pegawai yang
mampu menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan
umum untuk mensejahterakan masyarakat secara
profesional dan bertanggung jawab;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, dan sebagai pelaksanaan Pasal
89 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7
Tahun 2019 ten tang Perusahaan Umum Daerah
Pasar Kabupaten Lamongan, perlu mengatur
Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Umum
Daerah Pasar Kabupaten Lamongan dengan
Peraturan Bupati;
Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7
Tahun 2019;
Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Umum
Daerah Pasar Kabupaten Lamongan meliputi ketentuan umum; kedudukan pegawai; formasi dan pengadaan; pengangkatan; kepangkatan; kenaikan pangkat; daftar urut kepangkatan; pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan; penilaian pelaksanaan pekerjaan; hak-hak, penghasilan dan penghargaan; kewajiband an larangan; hukuman disiplin; penghentian sementara; pembinaan dan pengawasan; pelaksana harian dan pelaksana tugas;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Lamongan Nomor 31 Tahun 2009 tentang
Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah
Pasar Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2009 Nomor 31) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 28 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Selatan Nomor 89 Tahun 2020
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BD No.89/2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 (drt) Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 16 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 36 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 99 Tahun 2019; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 64 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Selatan No. 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan No. 4 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati Daerah ini terdiri dari 104 Pasal yang mengatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
36 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 89 Tahun 2020
PERBUP Kab. Bantul No. 84 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
a.
b.
bahwa untuk mendukung terlaksananya tertib administrasi
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bantul, perlu diatur Standarisasi Harga Barang
dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul;
bahwa dalam rangka merespon situasi dan kondisi Pandemi
COVID-19 serta perkembangan teknologi dalam
pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah maka perlu penyesuaian peraturan terkait
persediaan barang dan jasa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah
Kabupaten Bantul;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; . Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11
Tahun 2012;
Materi POkok: Ketentuan umum;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Jumlah Halaman: 8 HLM; Lampiran: 552 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Siak Nomor 89 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Siak Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kode Rekening Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
– bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (12) Peraturan Menteri Dalam Mengingat: 1. Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka memenuhi kebutuhan objektif dan karakteristik daerah serta keselarasan penyusunan stastistik keuangan negara, dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak (APBD-P) Tahun Anggaran 2020 maka Peraturan Bupati Siak Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kode Rekening Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 178 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kode Rekening Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020 perlu ditinjau kembali;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007;
Ketentuan pada Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Bupati Siak Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kode Rekening Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2020.
Ketentuan pada Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Bupati Siak Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kode Rekening Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020
Lampiran: 79 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 89 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah yang Dibayar Sendiri Berdasarkan Penghitungan oleh Wajib Pajak
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun
2011 ten tang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,
perlu mengatur tata cara pembayaran pajak daerah
yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh
wajib pajak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah
yang Dibayar Sendiri Berdasarkan Penghitungan Oleh
Wajib Pajak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Pajak yang Dibayar Sendiri, Wilayah Pemungutan Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak, Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 21 Tahun 2014 dicabut.
34 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 89 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Lembaga Kemasyarakatan Desa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
