Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 89 Tahun 2020

Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Lainnya di Kabupaten Kuningan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ketentuan Umum, Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Administrasi, dan Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 89 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Lainnya di Kabupaten Kuningan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kuningan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Kuningan

Tanggal Penetapan

02 Desember 2020

Tanggal Pengundangan

02 Desember 2020

Tanggal Berlaku

02 Desember 2020

Sumber

BD 2020/89

Subjek

COVID-19 / CORONA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kuningan

Bidang

Halaman ini telah diakses 277 kali

FILE-FILE PERATURAN

peraturan-bupati-kabkuningan-no-89-thn-2020-ttng-penghapusan-sanksi-administrasi-berupa-denda-atas.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

COVID-19 / Corona

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BD 2020/89

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Lainnya di Kabupaten Kuningan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 88 dan pasal 90 peraturan daerah kabupaten kuningan nomor 13 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kabupaten kuningan sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten kuningan Nomor 6 tahun 2017,yang menyatakan bahwa setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil dan ketentuan pelaksanaan sanksi administrasi dimaksud diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati, Dan bahwa penyebaran Covid Virus Disease 2019 (covid-19) belum menunjukan tanda-tanda akan berakhir yang berakibat menimbulkan kerugian material yang cukup besar dan dapat mengakibatkan kematian serta telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, Sehingga perlu kebijakan strategis guna meringankan beban masyarakat salah satunya melalui penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa lainya,dan berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan peraturan bupati tentang melalui penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa lainya Di Kabupaten Kuningan Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang 24 Nomor Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2009, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 37 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 56 Tahun 2017, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Administrasi, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2020.
5 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 89 Tahun 2020

Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Lainnya di Kabupaten Kuningan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT