Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pekalongan Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa agar penerimaan peserta didik baru pada Skeolah dapat dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif, serta guna meningkatkan layanan akses pendidikan, maka perlu menyusun Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pekalongan Tahun 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perwali tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik baru di Kota Pekalongan Tahun 2021;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU no 16 Tahun 1950; UU no 20 Tahun 2003; UU No 23 Tahun2 014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 19 Tahun 2005; PP No 48 Tahun 2008; PP No 17 tahun 2010; Permendikbud No 1 Tahun 2021; Perda Kota Pekalongan No 7 Tahun 2018;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Ruang Lingkup, Tujuan dan Prinsip, Penyelenggaraan PPDB, Persyaratan Calon Peserta Didik, Daya Tampung satuan Pendidikan, Penerimaan Peserta Didik Pindahan, Biaya, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Larangan, Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021.
Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2020 dicabut.
28 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2021
Pendidikan - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerj
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, BD Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 24/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN TAHUN AJARAN 2021/2022
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun dapat berjalan tertib dan lancar perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun Tahun Ajaran 2021/2022.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2019.
PPDB dilaksanakan secara:
a. objektif;
b. transparan; dan
c. akuntabel.
dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.
35 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2021
APBDPendidikanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
PERWALI Kota Padang Panjang No. 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pemberian Beasiswa Kepada Masyarakat Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
pedoman-pemberian beasiswa-kepada masyarakat-bersumber dari apbd
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 24
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa kepada Masyarakat yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkarakter di Daerah, perlu disusun program prioritas pengembangan kualitas siswa/mahasiswa;
b. bahwa program prioritas pengembangan siswa/mahasiswa perlu diwujudkan dalam bentuk pemberian beasiswa kepada masyarakat yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, memberi prioritas pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui pemberian beasiswa kepada masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Beasiswa kepada Masyarakat yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Walikota ini memuat VI Bab dan 24 Pasal. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1-Pasal 3; Bab II Penyelenggaraan Pasal 4-Pasal 18; Bab III Monitoring dan Evaluasi Pasal 19; Bab IV Penganggaran dan Pembiayaan Pasal 20-Pasal 21; Bab V Pembinaan dan Pengawasan Pasal 22-Pasal 23; Bab VI Ketentuan Penutup Pasal 24.
Tujuan Peraturan Walikota ini untuk menjadi dasar kebijakan bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Daerah melalui Pemberian Beasiswa kepada siswa/mahasiswa.
Ruang lingkup pengaturan Peraturan Walikota ini meliputi: kriteria dan persyaratan; pelaksanaan; monitoring dan evaluasi; pembiayaan; dan pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2021.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa kepada Masyarakat yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 24 Tahun 2021
PERWALI Kota Pontianak No. 5 Tahun 2019 tentang PETUNJUK PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA PONTIANAK
MEKANISME PEMANFAATAN JASA TENAGA PENDIDIKAN/GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA PONTIANAK
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, BD.2021/NO.24, LL Kota Pontianak : 13 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang MEKANISME PEMANFAATAN JASA TENAGA PENDIDIKAN/GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA PONTIANAK
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan biaya operasional sekolah daerah secara akuntabel dan tepat sasaran maka perlu menyusun Mekanisme Pemanfaatan Jasa Tenaga Pendidikan/Guru Non Pegawai Negeri Sipil melalui Biaya Operasional Sekolah Daerah pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.13 Tahun 2003, UU No.20 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.11 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.28 Tahun 1990, PP No.19 Tahun 2005, PP No.48 Tahun 2008, PP No.17 Tahun 2010, PP No.96 Tahun 2012, PP No.18 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2019, Perpres No.16 Tahun 2018, Permendagri No.77 Tahun 2020, Perda No.12 Tahun 2009, Perda No.2 Tahun 2010, Perda No.13 Tahun 2019, Perda No.7 Tahun 2016, Perwali No.88 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Mekanisme Pengelolaan Bosda Pada SDN dan SMPN di Kota Pontianak, Penempatan, Pembagian Tugas, dan Pemintahan Tempat Tugas, Pengawasan, Indikator Penilaian Prestasi Pekerjaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
9 halaman dan 4 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Program Ayo Sekolah Lagi Melalui Pendidikan Formal dan Nonformal di Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan
yang optimal bagi Anak Tidak Sekolah, Anak Rentan Putus
Sekolah dan Anak Berkebutuhan Khusus, perlu
menetapkan Program Ayo Sekolah lagi melalui Pendidikan
Formal dan Nonformal di Kota Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Program Ayo Sekolah lagi melalui Pendidikan
Formal dan Nonformal di Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun
2009; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Sasaran, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan, Pengelolaan, Pelaksanaan, Pembiayaan, Monitoring dan EValuasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2021.
13 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 24 Tahun 2021
PEMBENTUKAN ORGANISASI - TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS - SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI- DINAS PENDIDIKAN.
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, BD Tahun 2021 Nomor 24
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas peraturan Wali Kota Nomor 48 tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah dasar Negeri Pada Dinas pendidikan
ABSTRAK:
Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan, namun dalam rangka efektifitas dan efiesiensi penyelenggaraan pendidikan maka perlu diadakan Penggabungan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri.
UU No 2 Th 1993; UU No 20 Th 2003; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 19 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 13 Th 2015; PP No 18 Th 2016 yg telah diubah dg PP No 72 Th 2019; PP No 12 Th 2019; Permendagri No 12 Th 2017; Permendagri No 77 Th 2020; Perda Kota Tangerang No 11 th 2007; Perda Kota Tangerang No 8 th 2016 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 7 Th 2020; Perwal Tangerang No 58 Th 2016 yg telah diubah dg Perwal Tangerang No 41 Th 2019; Perwal Tangerang No 48 Th 2018.
Perubahan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 48 tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unitb Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 48 Tahun 2018.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 24 Tahun 2021.
15 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 23
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SATUAN PENDIDIKAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelarasan dengan perkembangan
peraturan perundang-undangan yang ada, maka beberapa
ketentuan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru
pada satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Kediri
perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 12 Tahun
2020 tentang Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru
pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota
Kediri;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22
Tahun 2016; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2021; 8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 ; 9. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2020
Materi pokok: mengatur mengenai mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 12 Tahun 2020
Tentang Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan
Pendidikan dilingkungan Pemerintah Kota Kediri. memuat antara lain: 1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 diubah; 2. Ketentuan Pasal 14 diubah; 3. Ketentuan ayat (4) Pasal 15 diubah; 4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2021.
merubah Peraturan Walikota Kediri Nomor 12 Tahun
2020 tentang Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru
pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota
Kediri;
jumlah 5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 23 Tahun 2021
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR NEGERI KOTA BATU TAHUN PELAJARAN 2021/2022
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 23
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR NEGERI KOTA BATU TAHUN PELAJARAN 2021/2022
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa
sesuai dengan ketentuan
Pasal 44 Peraturan
Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 1 Tahun
2021 tentang
Penerimaan Peserta Didik
Baru
pada
Taman
Kanak-Kanak,
Sekolah Dasar,
Sekolah Menengah
Pertama,
Sekolah Menengah Atas,
dan Sekolah Menengah
Kejuruan,
serta
guna
kelancaran
pelaksanaan
penerimaan
peserta
didik baru
yang
objektif, akuntabel,
transparan,
dan tanpa diskriminasi
yang
diharapkan
dapat meningkatkan mutu
pendidikan
dan sumber daya
manusia
yang
kompeten dalam
persaingan global; b. bahwa berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf
a,
perlu
menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan
Penerimaan
Peserta
Didik Baru
pada
Sekolah Dasar Negeri
di Kota
Batu
Tahun Pelajaran 2021/2022.
Mengingat: 15. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun
2020
tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah; 16. Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Penerimaan
Peserta Didik Baru
pada
Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar,
Sekolah Menengah
Pertama,
Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah
Kejuruan; 17. Peraturan
Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun
2011
tentang Sistem Penyelenggaraan
Pendidikan.
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, TATA CARA PPDB, PENDATAAN
ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA, PERPINDAHAN PESERTA DIDIK, PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN PENUTUP, LAMPIRAN.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2021.
25 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon Nomor 22 Tahun 2021
Pendidikan - Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 22, BD Kota Tomohon Tahun 2021 Nomor 22
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi Pada Lingkungan Sekolah
ABSTRAK:
a. bahwa implementasi pendidikan antikorupsi perlu untuk dilaksanakan dan diterapkan di seluruh tingkat jenjang pendidikan sebagai upaya menciptakan siswa sekolah menjadi generasi muda yang memiliki pengetahuan, integritas, karakter dan moral antikorupsi sedari usia dini; b. bahwa agar implementasi pendidikan antikorupsi bagi siswa sekolah dapat berjalan optimal, perlu untuk mengatur pelaksanaan dan penerapannya mulai dari ruang kelas, sekolah, rumah serta lingkungan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tomohon tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Lingkungan Sekolah.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 17 Tahun 2010; PERPRES No. 87 Tahun 2017; PERMENDIKBUD No. 20 Tahun 2018.
Implementasi Pendidikan Antikorupsi Pada Lingkungan Sekolah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Wali Kota Medan KEdudukan nomor 19 tahun 2020 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja perangkat daerah, perlu membentuk peraturan wali kota tentang rincian tugas dan fungsi dinas pendidikan kota medan.
UUDNRI tahun 1945; UU nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota-kota besar dalam lingkungan daerah propinsi sumatera utara; UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik; UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara; UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah; UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan; PP nomor 22 tahun 1973 tentang perluasan daerah kotamadya medan; PP nomor 50 tahun 1991 tentang pembentukan kecamatan brastagi dan mardinding di wilayah kabupaten daerah tingkat II karo, kecamatan pematang bandar, huta bayu raja dan ujung padang di wilayah kabupaten daerah tingkat II simalungun, kecamatan parbuluan di wilayah kabupaten daerah tingkat II dairi dan kecamatan medan petisah, medan tembung, medan helvetia, medan polonia, medan maimun, medan selayang, medan amplas dan medan area di wilayah kotamadya daerah tingkat II medan dalam wilayah propinsi daerah tingkat I sumatera utara; PP nomor 35 tahun 1992 tentang pembentukan 18 (delan pelas) kecamatan di wilayah kabupaten-kabupaten daerah tingkat II simalungun, dairi, tapanuli selatan, karo , tapanuli utara, tapanuli tengah, nias, langkat dan wilayah kotamadya daerah tingkat II medan dalam wilayah propinsi daerah tingkat I sumatera utara; PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah; Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah; Permen pendidikan dan kebudayaan nomor 47 tahun 2016 tentang pedoman organisasi perangkat daerah bidang pendidikan dan kebudayaan; Perda kota Medan nomor 15 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah kota medan; Perwali Kota Medan nomor 1 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja perangkat daerah;
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; organisasi; rincian tugas dan fungsi; tata kerja; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2020.
28
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
