PERBUP Kab. Muara Enim No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Camat di Kabupate Muara Enim
Mencabut
PERBUP Kab. Muara Enim No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua
Atas Peraturan
Bupatı
Muara Enım
Nomor
31 Tahun 2015 Tentang Pelımpahan Sebagıan Wewenang
Bupatı Kepada Camat Dı Kabupaten Muara Enım
PERBUP Kab. Muara Enim No. 9 Tahun 2017 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUARA ENIM
PENDELEGASIAN-KEWENANGAN-PELAYANAN-PERIZINAN-DAN-NONPERIZINAN-KEPADA-KEPALA-DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU-DAN-CAMAT-DI-KABUPATEN MUARA ENIM
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2019/NO.4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasıan
Kewenangan
Pelayanan
Perızınan
Dan
Nonperızınan
Kepada
Kepala
Dınas Penanaman
Modal
Dan Pelayanan
Terpadu
Satu
Pıntu
Dan
Camat
Dı Kabupaten
Muara
Enım
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 6 ayat (1), ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 17 Tahun 2018; PP Nomor 24 Tahun 2018; Perpres No. 97 Tahun 2014; Perpres No. 98 Tahun 2014; Perpres No. 91 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010; Permendagri No. 100 Tahun 2016; Permendagri No. 138 Tahun 2017; Perda Kabupaten Muara Enim No. 2 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur terkait tujuan dan sasaran pendelegasian kewenangan, kewenangan apa saja yang didelegasikan, tahap pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pelaksanaan pembayaran tarif retribusi, pihak yang melakukan pertanggungjawaban, pembinaan, pengawasan dan pengendalian
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 9 Tahun 2017 tentang pendelegasian kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim. Mencabut Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 31 Tahun 2015 tentang pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Muara Enim sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Camat di Kabupaten Muara Enim pada ketentuan Pasal 4 huruf a, b, dan c
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2019
pembentukan - public - safety - center - 199 - halo - tasik
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD 2019/4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 HALO TASIK
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Permenkes No. 19 Tahun 2016 saat ini kebutuhan masyarakat terhadap informasi kesehatan makin meningkat untuk meningkatkan mutu, memudahkan akses dan mendekatkan pelayanan kesehatan maka perlu menetapjkan Perbup Tasikmalaya tentang Pembentukan Public Safety Center 110 HALO TASIK.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2014; Permenkes No. 001 Tahun 2012; Permenkes No. 19 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Pendanaan, Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2019.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seram Bagian Barat
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, serta pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan. Dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan kepada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan penanaman modal.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 12 Tahun 2011; PEPRES No. 97 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 138 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, kewenangan, jenis perizinan dan non perizinan, ketentuan peralihan, dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2019.
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua izin yang telah ditanda tangani oleh yang berwenang tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin tersebut.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN - PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2019/No. 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 11 ayat (4)
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan guna
memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non
perizinan di Kabupaten Banjarnegara, perlu
mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan
dan non perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas
Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara; bahwa dengan adanya perubahan susunan perangkat
daerah di Kabupaten Banjarnegara, maka Peraturan
Bupati Banjarnegara Nomor 134 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan
Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Banjarnegara perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prinsip, ruang lingkup dan tujuan, pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan, proses pelayanan perizinan dan non perizinan, tim teknis dan pertimbangan teknis, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2019.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 34 Tahun 2017 dicabut.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kab Minahasa Utara Tahun 2019 No. 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pendapatan dan Pengalokasian Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan Pasien Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
- Salah satu upaya untuk mewujudkan peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Maria Walanda Maramis adalah melalui pengalokasian pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi atas pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk digunakan sebagai imbalan jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit;
- Melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rumah Sakit dan pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah.
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 40 Tahun 2004;
- UU No. 28 Tahun 2009;
- UU No. 36 Tahun 2009;
- UU No. 44 Tahun 2009;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 58 Tahun 2005;
- PP No. 38 Tahun 2007;
- PP No. 69 Tahun 2010;
- PP No. 18 Tahun 2016;
- Permendagri No. 21 Tahun 2011;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Perda Kabupaten Minahasa Utara No. 2 Tahun 2008;
- Perda Kabupaten Minahasa Utara No. 5 Tahun 2016;
- Perda Kabupaten Minahasa Utara No. 1 Tahun 2018;
- Perda Kabupaten Minahasa Utara No. 5 Tahun 2018;
- Perbup Minahasa Utara No. 74 Tahun 2016;
- Perbup Minahasa Utara No. 58 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan pendapatan, pembagian alokasi jasa sarana dan jasa pelayanan, pengelolaan hasil penerimaan jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan, proporsi pembagian alokasi jasa sarana dan jasa pelayanan yang bersumber dari penerimaan pasien umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
11 halaman terdiri dari 7 halaman batang tubuh dan 1 halaman lampiran (10 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Percepatan Berusaha
ABSTRAK:
bahwa dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan telah ditetapkan pedoman dan tata cara perizinan dan non perizinan berdasarkan Perbup Tegal No 96 Tahun 2017 tentang Penyelanggaraan Pelayanan Perizinan di Kab Tegal; bahwa dengan ditetapkannya PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik melalui Online Single Submission (OSS) maka dalam rangka percepatan pelaksanaan perizinan berusaha Perbup sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Percepatan Berusaha;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2007; UU No 11 Tahun 2008; UU N 14 Tahun 2008; UU No 20 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Pp No 107 Tahun 2015; PP No 24 tahun 2018; Perpres No 97 Tahun 2014; Perpres No 91 Tahun 2017; PermenPUPR No 20 tahun 2010; Permenaker No 4 Tahun 2015; Permenaker No 17 Tahun 2016; Permendagri No 138 tahun 2017; Permenpar No 10 Tahun 2018; Permenkominfo No 11 Tahun 2018; Permenkop UMKM No 11 tahun 2018; Permen ATR No 14 Tahun 2018; PermenHAM No 17 Tahun 2018; Permen PUPR No 19/PRT/M/2018; PermenPUPR No 27 Tahun 2018; PermenLHK No 22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2018; PermenLHK No 25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018; Permendikbud No 25 Tahun 2018; PermenLHK No 26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018; Permenkes No 26 Tahun 2018; Permenkeu No 71/PMK.04/2018; PermenKP No 67 Tahun 2018; Permendag No 76 Tahun 2018; Permendag No 77 Tahun 2018; Permenhub No 88 Tahun 2018; Permenkop UMKM No 2 Tahun 2019; Permentan No 5/PERMENTAN/2019; Permen \Perindustrian No 15 Tahun 2019; PerBKPM No 7 Tahun 2018; Per BPOM No 26 Tahun 2018; Per BPOM No 27 Tahun 2018; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup yang terdiri dari ketentuan penyelenggaraan dan persyaratan tiap jenis perizinan dan non perizinan serta penyelenggaraan perizinan berusaha.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 96 Tahun 2017
80 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2019
STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2019/NO.3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman
ABSTRAK:
Pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan perlu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu sehingga diperlukan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 228/Menkes/SK/III/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008.
JENIS PELAYANAN DAN DOKUMEN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2019.
88
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 Peraturan DaerahKabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum maka besarnya Tarif retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian masyarakat
UU No.12 Tahun 1956; UU No.22 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; PP No.41 Tahun 1993; Perda No.3 Tahun 2011
Perubahan Peraturan tentang perubahan tarif retribusi parkir
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Mengubah ketentuan Pasal 18 Perda No.3 Tahun 2011 Tentang Retribusi jasa umum
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2019
Pers, Pos, dan PeriklananPerizinan, Pelayanan PublikDasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Sumedang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sumedang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2019
PENDELEGASIAN SELURUH KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI PRINGSEWU KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penamaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu
ABSTRAK:
ahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik, maka Peraturan Bupati
Pringsewu Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pelimpahan
Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu, perlu dilakukan
penyesuaian
UU No.28 Tahun 1999, UU No.48 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.96 Tahun 2012, PP No.18 Tahun 2016, PP No. 24 Tahun 2018, PP No.97 Tahun 2014, PP No.91 Tahun 2017, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.100 Tahun 2016, Permendagri No.138 Tahun 2017, PermenTAN No. 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018, PermenLHK No.P.22/Menlhk/Setjen/Kum. 1/7/2018 , PermenLHK No.P.25/Menlhk/Setjen/Kum. 1/7/2018,
PermenLHK No.P.26/Menlhk/Setjen/Kum. 1/7/2018, PermenLHK No.P.95/Menlhk/Setjen/Kum.l/ 1 1/2018, PermenLHK No.P. 102/Menlhk/Setjen/Kum. 1/7/2018, PermenPUPR No.19/PRT/M/2018, Permenkes No.26 tahun 2018, PeraturanBPOM No.26
Tahun 2018, Permendag No.76 Tahun 2018, Permendag No.77 Tahun 2018,Permenhub No.PM 88 Tahun 2018, Permenkominfo No.7 Tahun 2018, Permenparawisata No.10 Tahun 2018, Permendikbud No.25 Tahun 2018, Permenkop & UKM No.11 Tahun 2018, Permen Ketenagakerjaan No.10 Tahun 2018, PermenATR/KBPN No.14 Tahun 2018, PeraturanBKPM No.6
Tahun 2018, PeraturanBKPM No.7 Tahun 2018, PERDAN No.16 Tahun 2016, PERBUP No.43 Tahun 2016,
Peraturan Bupati Tentang Pendelegasian Seluruh
Kewenangan Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan
Dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
Halaman 23
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
