Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satlak PBP) Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
S~lrakarta, maka Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana
Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Kota
Surakarta perlu adanya perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pembentukan Satuan Pelaksana
Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Kota
Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun
2008 ;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 5mengenai susunan keanggotaan SATLAk PBP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2010.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8 Tahun 2006 diubah.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 10a Tahun 2016
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaPengelolaan Keuangan Negara/DaerahProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembangunan Rumah Layak Huni Untuk Rumah Tangga Miskin
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan papan dipandang perlu membangun rumah layak huni yang sehat untuk rumah tangga miskin.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016; PERPRES No. 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah kabupaten Gorontalo Utara No. 22 tahun 2014; Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara No. 24 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pembangunan Rumah Layak Huni Untuk Rumah Tangga Miskin di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud; Tujuan dan Lingkup; Jenis; Kriteria; Objek Program dan Persyaratan Penerima; Jumlah Mahyani Sehat; Pendanaan; Mekanisme; Penetapan Lokasi dan Pendataan Calon Penerima Bantuan; Pencairan Dana; Tugas dan Tanggungjawab Pelaksana; Tim Pembangunan Mahyani Sehat; Pertanggungjawaban; Masyarakat Penerima; Pelaporan; Pengawasan dan Pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni (Mahyani) Sehat bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) (lembaran Daerah tahun 2015 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Pemerintah Desa yang melaksanakan Program Pembangunan Mahyani Sehat dengan Menggunakan Dana APBD Desa, pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 20 Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 660/08 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23 /HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 23/HK/2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 ten tang Peru bahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang
Kewaspadaan Dini di Daerah, perlu menetapkan Tim Kweaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem;
b. bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem, maka Keputusan Bupati Nomor
108/HK/2022 tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kewaspadaan Dini
Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021
Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021
Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan
Bupati Nomor 108/HK/2022 tentang Tim Kewaspadaan
Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku,
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2023.
-
-
5 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klungkung Nomor 110/19/HK/2023 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 110/19/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN PANITIA HARI ULANG TAHUN PUPUTAN KLUNGKUNG KE-115, HARI ULANG TAHUN KOTA SEMARAPURA KE-31 DAN FESTIVAL SEMARAPURA TAHUN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memperbesar rasa memiliki terhadap dacrah perlu diperingati Hari Jadi Puputan Klungkung dan Hari Jadi
Kota Semarapura;
b. bahwa untuk menyosialisasikan nilai-nilai seni dan budaya yang hidup dan berkembang di wilayah Kabupaten Klungkung kepada masyarakat dengan harapan bisa
menjadi transmisi budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya, serta pencitraan atas nilai-nilai budaya yang sepatutnya dilestarikan sekaligus sebagai promosi daya
tarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Klungkung dan meningkatkan lama tinggal wisatawan di Kabupaten Klunguk ng, perlu diadakan kegiatan Festival Semarapura;
c. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan kcgiatan Hari Ulang Tahun Puputan Klungkung ke-115, Hari Ulang Tahun Kota Semarapura ke-31 dan Festival Semarapura
Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dibentuk Panitia;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Hari Ulang
Tahun Puputan Klungkung ke-115, Hari Ulang Tahun Kota Semarapura ke-31 dan Festival Semarapura Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022
Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021
Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022
Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 217/05/HK/2022 tentang Pembentukan Panitia Tetap Peringatan Hari Puputan Klungkung dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2023.
-
-
9 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 48 / HK / 2023 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48 / HK / 2023, KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 48 /HK/2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TIM PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN KARANGASEM
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka romawi I huruf E angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, maka dalam rangka pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan
penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat,
perlu membentuk Tim Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Karangasem;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengawasan Atas Kepatuhan
Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Karangasem;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
Peraturan Menteri Dalaro Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2011
Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015
Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020
Membentuk Tim Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap
Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di
Kabupaten Karangasem dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2023.
-
-
8 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 50 / HK / 2023 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50 / HK / 2023, KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 50 /HK/2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TIM SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN KARANGASEM
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka romawi I huruf E angaka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, maka dalam rangka
pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta menyelenggarakan
perlindungan masyarakat, maka perlu membentuk Tim Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Karangasem;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Sosialisasi Penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Karangasem;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2011
Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2012
Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015
Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020
Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021
Tugas dan Tanggung jawab Tim Sosialisasi Penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten
Karangasem sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu yaitu :
a. mengambil langkah-langkah sosialisasi penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta
Produk Hukum lainnya yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Karangasem sesuai dengan
kewenangannya masing-masing; dan
b. bertanggung jawab serta melaporkan segala
pelaksanaan tugas kepada Bupati Karangasem.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2023.
-
-
8 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 90/A-04/HK/2023 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 90/A-04/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 90/A-04/HK/2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH GIANYAR AMAN SEJAHTERA DAN KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN KOPERASI TAHUN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Gianyar Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Gianyar Aman
Sejahtera dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Gianyar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi
dipandang perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Daerah Gianyar Aman Sejahtera dan Kredit
Usaha Rakyat Daerah Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi Tahun 2023;
b. bahwa Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020,Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020,
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016,Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2016,Peraturan Bupati Gianyar Nomor 94 Tahun 2019,
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 65 Tahun 2020,Peraturan Bupati Gianyar Nomor 48 Tahun 2021,Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2021,
Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan Honorarium yang besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2023.
-
-
7 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klungkung Nomor 106/26/HK/2023 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 106/26/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78
Kabupaten Klungkung Tahun 2023 maka dipandang perlu membentuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan kepada Pasukan Pengibar Bendera
Pusaka perlu dibentuk panitia pelaksana pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
c. bahwa ketentuan Pasal 11 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka mengamanatkan Bupati menetapkan panitia
pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat Kabupaten;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan hruuf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Klungkung Tahun 2023.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022
Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan Dacrah Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021
Pamong sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf c angka 4 memiliki tugas membentuk sikap calon Paskibraka dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan
pendidikan dan pelatihan.Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2023.
-
-
8 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 1 HK/2023 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1 HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 1/HK/2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KARANGASEM DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pernilihan Umum dan Pernilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Komisi Pernilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pernilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu Menunjuk dan
Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pernilihan Kecamatan se-Kabupaten Karangasem dalam rangka Pelaksanaan Pernilihan Umum Tahun 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan
Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pernilihan Kecamatan se-Kabu paten Karangasem Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 69 Tahunj 1958
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022
Menunjuk dan Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Karangasem Da.lam Rangka Pelaksanaan Pemilihan
Umum Tahun 2024, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini,
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2023.
-
-
9 Halaman dan Lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
