Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya penyesuaian anggaran dana Bantuan
Operasional Sekola h berdasarkan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1042/P/2020 tanggal 30
Nopember 2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan
Operasional Sekolah Reguler Tahap III Tahun 2020 dan
penggunaan bantuan operasional kesehatan (BOK) Tambahan
Gelombang V berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 28/KM.7 /2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang
Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang
V Tahun Anggaran 2020, maka untuk mewujudkan
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam pengelolaan
Bantu an Operasional Sekolah dan bantuan operasional
kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang V sesuai Nota Dinas
Kepala Badan Keuangan Daerah tanggal 28 Desember 2020
Perihal Permohonan Konsep Peraturan Bupati Kendal tentang
Perubahan Atas Perubahan Penjabaran Anggaran dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020, Peraturan Bupati Kendal
Nomor 74 Tahun 2020 tentang , Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 dipand ang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang
sehingga perlu diadakan perubahan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 74
Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pen dapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang- Undang Nornor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang- Undang Nomor
1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tah un 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kendal Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2020; Peraturan Bupati Ke ndal Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ke ndal Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Ketentuan Pasal 1 diubah, Lampiran I, Lampiran II diubah, Ketentuan Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dalam Lampiran lII diubah, dan Lampiran IIJa diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
Peraturan Bupati Ke ndal Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diubah.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 91 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standardisasi Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon Tahun 2021
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas tugas
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum
Koordinasi Pimpinan Kapanewon, perlu memberikan
honorarium kepada anggota Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan
Kapanewon;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 26 Tahun
2020 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2021 disebutkan bahwa
Standarisasi Harga Barang dan Jasa merupakan
batas paling tinggi untuk setiap jenis barang dan
jasa, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11
Tahun 2020 ;
6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 26 Tahun
2020 ;
7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun
2020 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon, Standarisasi Honorarium , Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Jumlah Halaman: 6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 91 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 81
Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 20102025 dan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Tahun 2020-2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang road map reformasi birokrasi dan sistematika penyusunannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
74 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Paralel Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mempermudah, mempercepat dan menyederhanakan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada pelaku usaha maka perlu dilakukan pelayanan perizinan secara paralel pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,menyebutkan bahwa penyederhanaan jenis pelayanan perizinan dan non perizinan dapat dilakukan salah satunya dengan cara paket paralel perizinan dan non perizinan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Paralel pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2020.
Peraturan ini Tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Paralel pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;
Ketentuan Umum;
Maksud dan Tujuan;
Ruang Lingkup Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Paralel;
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Paralel;
Pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 91 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 91, BD Kabupaten Pati Tahun 2020 No.91
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di
Lingkungan Instansi Pemerintah, Pejabat Pembina
Kepegawaian menetapkan peraturan tentang kelas jabatan
di lingkungannya berdasarkan surat Menteri mengenai
validasi hasil evaluasi jabatan;
b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 7
Desember 2020 Nomor B/1267/M.SM.04.00/2020 Hal
Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, perlu
menyusun peraturan bupati tentang Jabatan Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; UU No 11 Tahun 2020; PP No 18 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 tahun 2019; PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana talah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020; Perpres No 81 Tahun 2010; PermenPANRB No 39 Tahun 2013; PermenPANRB No 41 Tahun 2018; PermenPANRB No 1 Tahun 2020; PermenPANRB No 25 Tahun 2020; perda Kab Pati No 12 tahun 2016; Perda Kab Pati No 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah denga Perda Kab Pati No 7 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pati ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi
jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pati yang terdiri atas :
a. Rekapitulasi Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai;
b. Daftar Nomenklatur Jabatan Struktural, Kelas Jabatan,
dan Persediaan Pegawai;
c. Daftar Nomenklatur Jabatan Fungsional dan Jabatan
Lainnya, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai;
d. Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Struktural;
e. Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional dan Jabatan
Lainnya;
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :
a. Peraturan Bupati Pati Nomor 116 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Pati (Berita
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 116);
b. Peraturan Bupati Pati Nomor 117 Tahun 2018 tentang
Hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Instansi
Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2018 Nomor 117); dan
c. Peraturan Bupati Pati Nomor 118 Tahun 2018 tentang
Kelas Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Instansi Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 118),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 91 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan efektifitas struktur organisasi perangkat daerah sebagai hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan KearsipanKabupaten Hulu Sungai Selatan perlu diganti;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020.
Peraturan ini Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Ketentuan Umum;
Kedudukan,dan Susunan Organisasi;
Tugas dan Fungsi;
Tata Kerja;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 91, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 91
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENANGANAN
DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SIDOARJO
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 91 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:
bahwa kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi dan multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia; bahwa dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan di Kabupaten Demak perlu disusun langkah-langkah kebijakan strategis, efisien dan efektif serta terkoordinasi melibatkan lintas sektor dan lintas pengampu kepentingan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan data yang menjadi dasar pemberian bantuan dan/atau pemberdayaan dalam sebuah program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014; Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, tata kelola program penanggulangan kemiskinan, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, data terpadu kesejahteraan sosial, pemberian penghargaan, peran pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2020.
Peraturan Bupati Demak Nomor 50 Tahun 2015 dicabut.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 91 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 91, BD TAHUN 2020 NOMOR 91
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo terpilih periode Tahun 2016-2021 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021, maka perlu menyusun dokumen perencanaan daerah untuk periode Tahun 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Ponorogo Tahun 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 1); Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4); Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 54 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2020(Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 54);
TERDIRI ATAS 7 PASAL
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020.
7 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 91 Tahun 2020
Struktur Organisasi-Kepegawaian, Aparatur Negara-telekomonikasi, Informatika, dan Internet
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 91, BD 2020/91
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 147 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komuniksdi dan Informatika Kabupaten Garut, Dan bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada sehingga perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016.
Ketentuan umum, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
29 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
