TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BD.2024/NO.08
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi pegawai dan sebagai upaya memperbaiki sistem manajemen yang berimplikasi terhadap pelayanan dan prilaku birokrasi seiring dengan agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan Aparatur yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu dilakukan perbaikan tambahan penghasilan pegawai;
bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki kriteria dan indikator penilaian yang terukur dengan tduan meningkatkan disiplin kerja, motivasi kerja dal capaian kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali;
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. kriteria;
b. besaran dan perubahan nilai tambahan penghasilan pegawai;
c. penilaian pemberian tambahan penghasilan pegawai;
d. cara menghitung nilai;
e. hari kerja dan jam kerja;
f. tata cara pembayaran;
g. pembinaan dan pengawasan;
h. ketentuan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2024.
Jangka waktu pemberian TPP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berdasarkan jangka waktu berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan
19 Halaman; Lampiran 4 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan penyelenggaran pemerintah yang bermartabat dalam memenuhi wajib pelayanan dasar serta untuk memenuhi hak warga negara dalam mendapatkan pelayanan;
bahwa untuk memenuhi kegiatan pelaksanan pelayanan dasar bagi warga negara serta untuk mengintegrasikan program kegiatan perangkat daerah dalam penerapan standar pelayanan minimal;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan standar pelayanan minimal untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap masyarakat secara minimal;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 10 tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. Tahapan penerapan dan penghitungan pencapaian SPM;
b. Koordinasi penerapan SPM;
c. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan SPM;
d. Pembinaan dan pengawasan; dan
e. Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2024.
20 Halaman; Lampiran 5 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat, diperlukan sinergitas yang baik antar unit kerja maupun unit organisasi dalam pemerintahan Daerah;
bahwa untuk mengoptimalkan kinerja unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, perlu dilakukan penataan kembali Susunan dan Kedudukan Organisasi Badan Daerah;
bahwa Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan hukum perangkat Daerah mengenai penyesuaian struktur organisasi sehingga perlu untuk diubah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 32 tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perbup Touna Nomor 34 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah, perubahan tersebut meliputi perubahan atas susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2024.
Mengubah sebagian Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah, perubahan tersebut meliputi perubahan atas susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4 Halaman; Lampiran 1 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2024
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BD.2024/NO.8
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Insentif Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan tujuan yang hendak diwujudkan oleh negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, perlu dilakukan upaya meningkatan mutu pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;bahwa tenaga pendidik merupakan bagian penting dalam upaya untuk mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas, sehingga jasa dan pengabdian dalam memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak di Daerah perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah;bahwa guru dan tenaga kependidikan yang berstatus non pegawai negeri sipil belum mendapatkan kesejahteraan yang sesuai sebagaimana layaknya pengabdian yang mereka berikan di sekolah, karena kemampuan pembiayaan pada sekolah-sekolah tersebut sangat terbatas;bahwa dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga pendidik khususnya yang masih berstatus non Pegawai Negeri Sipil, perlu memberikan insentif kepada tenaga pendidik Non PNS;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2019;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2024.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2024
RENCANA - AKSI - PENERAPAN - STANDAR - PELAYANAN - MINIMAL - TAHUN - 2024-2026
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BD 2024/Nomor 8
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024-2026
ABSTRAK:
Bahwa standar pelayanan minimal harus dilaksanakan berdasarkan prinsip pemerataan dan keadilan sebagai upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan pengaturan mengenai rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal sehingga perlu menetapakn Perbup tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024-2026.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 13 Tahun 2019; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Perbup Kuningan No. 20 Tahun 2023.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024-2026, yang meliputi Ketentuan Umum, Rencana Aksi Penerapan SPM, Pembiyaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2024.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 Nomor 8
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, maka perlu melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat serta perlindungan masyarakat melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 16 Tahun 2018; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 10 Tahun 2009; Permendagri No. 84 Tahun 2014; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 42 Tahun 2017; Permendagri No. 130 Tahun 2018; Permendagri No. 17 Tahun 2019; Permendagri No. 26 Tahun 2020; Permendagri No. 11 Tahun 2023; Perda Kab. Bantaeng No. 5 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bantaeng No. 5 Tahun 2017.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi penyelenggaraan perlindungan masyarakat, tugas, hak, dan kewajiban, peralatan operasional dan prasarana kerja, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2024.
39 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan lampiran Bab IV huruf D
Pergeseran Anggaran pada point (h) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pada kondisi tertentu,
pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat
dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala
Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi
tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau
perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau
daerah. Point (i), jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum
Perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung
dalam Perda perubahan APBD;
bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor
B.116/08-UK/2023 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan
dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lampung Timur, pada APBD TA. 2024 belum teranggarkan
rincian obyek Tambahan Penghasilan ASN yang terdiri dari
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Tambahan
Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja dan Tambahan
Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b perlu melakukan Perubahan kedua atas
Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 32 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang PembentukanKabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten DaerahTingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat IIMetro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3825);2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421);5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 06 tahun 2023 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6856);6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang HubunganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentangKedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5340);9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang DanaPerimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4575);10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang StandarAkuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5165);11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaandan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 42);13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan PemerintahNomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentangPengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sertaPelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (beritanegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentangTata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib AdministrasiPengajuan, Penyaluran, dan Laporan PertanggungjawabanPenggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentangKlasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur PerencanaanPembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 1447);17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentangPedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentangPedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2024;19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung TimurTahun 2023 Nomor 03);20. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2024;21. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2024 tentangPerubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2024;22. Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.116/08-UK/2023tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis BebanKerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
Halaman : 6
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
ABSTRAK:
a. bahwa kasus kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya dapat terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah;
b. bahwa proses pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek risiko kecurangan sehingga diperlukan strategi penerapan penilaian risiko kecurangan untuk pengendalian kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah sejak dini;
c. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
UU No.12 Tahun 1956 telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.28 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No.30 Tahun 2002; UU NO.31 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No.31 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2019; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2022; UU No.20 Tahun 2023; Peraturan pemerintah No.60 Tahun 2008; Peraturan pemerintah No.11 Tahun 2017 telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; Peraturan pemerintah No.12 Tahun 2017; Peraturan pemerintah No.12 Tahun 2019; Peraturan pemerintah No.94 Tahun 2021; Peraturan presiden No.54 Tahun 2018; Peraturan menteri dalam negeri No.80 Tahun 2-15 telah diubah dengan Peraturan menteri No.120 Tahun 2018; Peraturan daerah No.1 Tahun 2022;
Ketentuan umum, Ruang lingkup, Strategi pengendalian kecurangan, Lingkungan pengendalian kecurangan, Perilaku anti kecurangan, Satuan tugas pengendalian kecurangan, Pembinaan dan pengawasan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2024.
9 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muaro Jambi tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
UU No.54 Tahun Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.14 Tahun 2005; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 telah diubah beberapa kali dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No.18 Tahun 2016 telah diubah dnegan PP No.72 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2015 telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.104 Tahun 2016; Permendagri No.5 Tahun 2017; Permendagri No.12 Tahun 2017; Permendagri No.106 Tahun 2017; Permendagri No.138 Tahun 2017; Permendagri No.134 Tahun 2018; Permendagri No.56 Tahun 2019; Permendagri No.70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.60 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.13 Tahun 2016; Peraturan Menteri Sosial No.14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No.23 Tahun 2016; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.29 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.32 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pertanian No.43 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.47 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan No.49 Tahun 2016; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.74 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perhubungan No.139 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perdagangan No.96 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi No.6 Tahun 2023;
Ketentuan Umum, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Unit pelaksanaan teknis daerah satuan pendidikan nonformal sejenis sanggar kegiatan belajar pada dinas pendidikan dan kebudayaan, Dinas pariwisata kepemudaan dan olahraga, Dinas kesehatan, Unit pelaksanaan teknis daerah rumah sakit umum daerah pada dinas kesehatan, Unit pelaksanaan teknis daerah pusat kesehatan masyarakat pada dinas kesehatan, Unir pelaksanaan teknis daerah leboratorium kesehatan daerah pada dinas kesehatan, Unit pelaksanaan teknis daerah instalasi farmasi pada dinas kesehatan, DInas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Dinas kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas pemberdayaan, Satuan polisi pamoga praja, Dinas pemadam kebakran dan penyelamatan, Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, Dinas koperasi usaha kecil dan menengah, perdagangan, Dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kab.Muaro Jambi, Dinas komunikasi dan informatika, Dinas perumahan dan kawasan permukiman, Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, Unit pelaksanaan teknis daerah alat berat dan peralatan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, Dinas perhubungan, Unit pelaksanaan teknis daerah pengujian kendaraan bermotor pada dinas perhubungan, Dinas lingkungkan hidup, Dibas tanaman pangan dan hortikultur, Unit pelaksanaan teknis balai produksi benih tanaman , Unit pelaksanaan teknis daerah pusat kesehatan hewan pada dinas perkebunan dan peternakan, Unit pelaksanaan teknis daerah rumah potong hewan pada dinas perkebunan dan peternakan, Dinas ketahanan pangan, Dinas perikanan, Dinas perpustakaan dan arsip daerah, Badan pengelola keuangan dan aset daerah, Badan pengelola pajak dan retribusi daerah, Badan penanggulangan bencana daerah, Badan kesatuan bangsa dan politik, Kevamatan bahar selatan, Kecamatan bahar utara, Kecamatan jambi luar kota, Kecamatan kumpeh, Kecamatan kumpeh ulu, Kec.Maro sebo, Kec.Mestong, Kec.Sekernan, Kec.Sungai Bahar, Kec.Sungai Gelam, Kec.Taman Rajo, Tata kerja, Pengisian jabatan, Ketentuan peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2024.
293 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gorontalo Nomor 8 Tahun 2024
PERBUP Kab. Gorontalo No. 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BD 2024 (8)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta peningkatan pelayanan publik diperlukan pedoman tata naskah dinas dilingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo, untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah maka perlu di buat Peraturan Bupati.
Dasar hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 29 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO 6 Tahun 2023, UU No 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 1 Tahun 2022, PP No 28 Tahun 2012, PP No 71 Tahun 2019, Perpres No 95 Tahun 2018, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diatur dengan Permendagri No 12 Tahun 2018, Perka ANRI No 5 Tahun 2021, Permendagri No 1 Tahun 2023.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, jenis, susunan dan bentuk naskah dinas, pembuatan naskah dinas, pengamanan naskah dinas, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2024.
Terdiri dari 25 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
