Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah ;- Bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan Prasarana ,sarana dan untilitas pada kawasan industri perdagangan perumahan dan pemukiman ,perlu di lakukan pengelolaan ,prasarana,sarana dan untilitas pada kawasan yang di maksud
- Bahwa rangka berkelanjutan pengelolaan prasarana,sarana dan utilitas kawasan industri ,perdagangan ,perumahan dan pemungkiman perlu di lakukan penyediaan dan penyerahan prasarana ,sarana dan unitilitas dari pengembangan kepada pemerintah Daerah
- Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan dan penyerahan prasarana ,sarana dan utilitas pada kawasan industri ,perdagangan,perumahan dan pemukiman,perlu adanya pengaturan perkenaan dengan pengelolaan dan penyerahan prasarana,sarana dan utilitas
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1959;UU No 16 Tahun 1985;UU No 4 Tahun 1992;UU No 8 Tahun 1999;UU No 28 Tahun 2002;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah ,terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 26 Tahun 2007;UU No 23 Tahun 2009;UU No 12 Tahun 2011;PP No 27 Tahun 1983;PP No 9 Tahun 1987;PP No 4 Tahun 1988;PP No 36 Tahun 2005;PP No 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No 38 Tahun 2008;PP No 8 Tahun 2008;PP No 26 Tahun 2008;PP No 24 Tahun 2009;Permendagri No 34 /Permen/M/2006;Permendagri No 1 Tahun 2007;Permendgri No 17 Tahun 2007;Peraturan menteri Negara Perumahan Rakyat No 11/PERMEN/M/2008Permendagri No 9 Tahun 2009
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Tujuan dan Prinsip,Penyedaian dan penyerahan prasaran,sarana dan Utilitas Proporsi lahan ruang terbuka hijau pada kawasan industri ,perdagangan ,perumahan dan permukiman ,Kriteria prasarana ,sarana dan Utilitas yang akan diserahkan,Wewenang,Tata cara penyerahan prasarana ,sarana dan Utilitas,Pembentukan Tim Verifikasi,Pemanfaaatan Prasarana,sarana dan Utilitas,Pengawasan dan Pengedalian ,Pembiayaan,Sanksi Administrasi dan Teguran ,Ketentuan Penyidik,Ketentuan Pidana,Ketentuan Peralihan,Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021.
22 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menunjang pemenuhan perumahan dan permukiman yang layak dan aman bagi masyarakat, perlu adanya upaya peningkatan kualitas perumahan dan permukiman melalui pemberian Dana Alokasi Khusus Infrastruktur bidang perumahan dan permukiman;
b. bahwa agar pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur bidang perumahan dan permukiman dapat tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu menyusun Tata Cara Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur bidang perumahan dan permukiman;
c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021, Tata Cara Pengelolaan dana alokasi khusus infrastruktur bidang perumahan dan permukiman diatur dengan peraturan bupati, peraturan walikota/peraturan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Perumahan Dan Permukiman Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, pemberian bantuan stimulan rumah swadaya, penerima bantuan stimulan rumah swadaya, tata cara penyaluran bantuan stimulan rumah swadaya, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, pengawasan, sanksi dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
41 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
ABSTRAK:
setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup bai.k dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia; dan rumah layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, pertumbuhan budaya dan perilaku, serta peningkatan kualitas generasi yang akan datang; dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan rehabilitasi rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (miskin) yang tinggal di rumah tidak layak huni; serta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan kemudahan dan/ a tau bantuan
pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR dapat berupa stimulan rumah swadaya.
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Urnum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 /PRT/M/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2021; Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 47 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2021.
KETENTUAN UMUM; MAK.SUD DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; BENTUK BANTUAN REHABILITASI RTLH; JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BANTUAN REHABILITASI RTLH; PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RTLH; PENYELENGGARAAN BANTUAN REHABILITASI RTLH; PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2021.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 27 Tahun 2021
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2021/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya pengendalian penyelenggaraan
urusan perumahan, Pemerintah Daerah perlu
mengatur dan mengelola penyediaan, sarana, dan
utilitas umum perumahan dan permukiman yang
memadai dengan tetap memperhatikan tata ruang dan
daya dukung lingkungan; bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan aset dipandang perlu menyusun mekanisme penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimara
dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan dan
Penyerahan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum
Perumahan dan Permukiman;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 02 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan dan prinsip, ruang lingkup, kewenangan, prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman, mekanisme penyerahan PSU, persyaratan penyerahan PSU, tim verifikasi, tata cara [enyerahan PSU, pengelolaan PSU yang telah diserahkan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2021.
23 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 27 Tahun 2021
PENYERAHAN - PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM - PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2021/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan
bahwa setiap prasarana, sarana, dan utilitas umum yang
telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan
kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
Dasar hukum dalam peraturan ini :Pasal 18 ayat (6) UUD TAhun 1945;UU No 28 Tahun 1959;UU No 28 Tahun 2002;UU No 26 Tahun 2007;UU No 32 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020;PP No 13 Tahun 2021;Permendagri No 9 Tahun 2009;Permendagri No 19 Tahun 2016;Perda No 22 Tahun 2012;Perda No 5 Thaun 2016;Perda No 8 Tahun 2018;
Dalam peraturan ini di atur mengenai ;Ketentuan umum ,Perumahan dan pemukiman ,Prasarana ,saranadan utilitas umum,Penyerahan prasarana ,sarana dan utilitas umum perumahan,Pembentukan tim Verifikasi,Tata cara penyerahan prasarana,sarana,dan utilitas umum,Pengelolaan prasarana ,sarana dan utilitas umum,Pelaporan,Pembinaan dan pengawasan,pembiayaan,Ketentuan peralihan,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2021.
18 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 24 Tahun 2021
BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2021/No.566
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan rumah layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi dan teratur serta berkelanjutan, perlu didukung dengan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni;
b. bahwa untuk melaksanakan tugas peningkatan kualitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak huni;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan daerah Kabupaten Gunung Mas nomor 3 Tahun 2021;
1. Bentuk Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (BPKRTLH);
2. Jenis kegiatan dan besaran BPKRTLH;
3. Penerima BPKRTLH;
4. Penyelenggaraan BPKRTLH; dan
5. Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2021.
62
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 24 Tahun 2021
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2021-2041
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2021-2041
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa
dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, khususnya pada sila keempat dari Pancasila
'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan' perlu ditetapkan peraturan hukum mengenai Rencana Detail Tata Ruang untuk mewujudkan ketertiban dalam
Penyelenggaraan Penataan Ruang, kepastian hukum bagi seluruh
Kepentingan dalam melaksanakan
memberikan
Pemangku tugas dan
...
tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan mewujudkan keadilan bagi seluruh Pemangku Kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang;
b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauandengan memanfaatkan ruang perkotaan Pangkajene sebagai Pusat Pelayanan Perdagangan dan Jasa berbasis pelestarian alam dan lingkungan, sejahtera dan berbudaya;
c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka Kawasan Perkotaan Pangkajene sebagai Kawasan Strategis Kota memerlukan Rencana Detail Tata Ruang sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan Perkotaan Pangkajene Tahun 2021-2041;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang• Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang
Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajane dan Kepulauan Tahun 2012 Nomor 8);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
DELINEASI DAN TUJUAN PENATAAN BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG BAB IV RENCANA POLA RUANG BABV
PENETAPAN SUB-BWP
YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
BAB VIII
PERIZINAN DAN REKOMENDASI BAB IX
INSENTIF DAN DISINSENTIF BABX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB Xll
KERJASAMA BAB XIII KELEMBAGAAN BAB XIV
PENYIDIKAN BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2021.
PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 24 TAHUN 2021 KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
67
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 23 Tahun 2021
PERBUP Kab. Jepara No. 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jepara
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jepara
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD 2021/ No. 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodellkasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 51 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Keija Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Jepara perlu
ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan kembali
Peraturan Bupati Jepara tentang tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Jepara;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun
2016; Peraturan Bupati Jepara Nomor 51 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Jepara yang meliputi: Ketentuan Umum; Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman; UPTD; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2021.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH KOST
ABSTRAK:
menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5),
Pasal 11, dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Toban
Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Rumah
Kost, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Toban Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Rumah Kost;
mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Norn.or 8 Tahun 1981; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 8. Peratu.ran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ; 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 12. Peratu.ran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun
2012; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun
2014; 14. Peratu.ran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun
2014; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 21 Tahun
2016
materi pokok: mengatur mengenai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Toban Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Rumah Kost dengan maksud memberikan
landasan hukum atas Penyelenggaraan Rumah Kost agar
pelaksanaannya berjalan dengan tertib dan mempunyai
kepastian hukum. memuat antara lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan; perizinan; peran serta masyarakat; penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2021.
jumlah 15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
ABSTRAK:
dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi keluarga miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Labuhanbatu Utara maka perlu dilaksanakan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016;
KETENTUAN UMUM; MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN; RUANG LINGKUP; PERENCANAAN KEGIATAN RTLH; PENGANGGARAN KEGIATAN RTLH; PELAKSANAAN KEGIATAN RTLH; MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.
23
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
