Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 24 Tahun 2021

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2021-2041

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II DELINEASI DAN TUJUAN PENATAAN BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG BAB IV RENCANA POLA RUANG BABV PENETAPAN SUB-BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA BAB VI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG BAB VIII PERIZINAN DAN REKOMENDASI BAB IX INSENTIF DAN DISINSENTIF BABX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB Xll KERJASAMA BAB XIII KELEMBAGAAN BAB XIV PENYIDIKAN BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 24 Tahun 2021 tentang RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2021-2041
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Pangkajene Kepulauan
Nomor
24
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2021
Tempat Penetapan
Pangkajene
Tanggal Penetapan
29 Juli 2021
Tanggal Pengundangan
29 Juli 2021
Tanggal Berlaku
29 Juli 2021
Sumber
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Subjek
PERUMAHAN, PERMUKIMAN
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan
Bidang
Halaman ini telah diakses 27 kali

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan