Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2021 belum mengakomodir berbagai jenis barang/kegiatan dan tidak sesuai dengan harga pasar yang berkembang, perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah: UU No 69 Tahun 1958; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden No 33 Tahun 2020; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 33 Tahun 2019; Permendagri No 70 Tahun 2019; Permenkeu No 78/PMK.02/2019; Permendagri No 90 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kab. Sikka No 5 Tahun 2012; Perda Kab. Sikka No 3 Tahun 2019; Perbup Sikka No 42 Tahun 2020.
Peraturan tersebut berisi tentang: 1. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 16A; 2. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2021.
Peraturan yang diubah adalah Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2021.
5 halaman; 454 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, perlu dilakukan penguatan pengawasan di lingkungan Pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo;
b. bahwa penguatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan dengan mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka upaya penguatan pengawasan dilakukan dengan melaksanakan sistem penanganan pengaduan (Whistle Blowing System) Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 30 Tahun 2014 jo. UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 18 Tahun 2016 jo. PP No. 72 Tahun 2019, PP No. 72 Tahun 2017, Perpres No. 55 Tahun 2012, Permen PAN & RB No. 52 Tahun 2014 dan Perda Kab. Sukoharjo No. 12 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. Prinsip Penanganan Pengaduan;
2. Ruang Lingkup Pengaduan;
3. Pengaduan; dan
4. Mekanisme Penanganan Pengaduan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2021.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2021
pedoman pembentukan LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD 2021/No. 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa, perlu mengatur pedoman pembentukan
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan
Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan
Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang meliputi: Ketentuan Umum; LKD dan LKK; RT dan RW; PKK; Karang Taruna; Posyandu; LPMD/LPMK; Hak, Kewajibagn dan Larangan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan; Hubungan Kerja; Tata Naskah; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2021.
33 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 19 Tahun 2021
PERBUP Kab. Majalengka No. 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Majalengka
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak,Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
bahwa penerimaan peserta didik barn pada satuan
pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat, perlu
dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, non
diskriminatif dan berkeadilan guna meningkatkan akses
layanan pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan sebagai tindak Ianjut dari Peraturan
Menteri Penelidikan dan Kebudayaan Nomor 1Tahun 2021
tentang Penerimaan Peserta Didik barn pada Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,
Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penerimaan Peserta Didik Barn Pada Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah
Pertama eliKabupaten Majalengka.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 , Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun
2006, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun
2008, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57
Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun
2020
Terdiri dari 38 Pasal, 10 Bab yaitu Ketentuan Umum, Asas Dan Tujuan, Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru, Peserta Didik Berprestasi, Perpindahan Peserta Didik, Pembiayaan, Penyelenggara Dan Panitia, Pelaporan Dan Pengawasan, Sanksi, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2021.
mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak,Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Majalengka
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mukomuko Nomor 19 Tahun 2021
Standar/Pedoman - Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah - Struktur Organisasi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 12 Permendagri No 82 Th 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 66 Th 2017 tentang Perubahan atas Permendagri No 82 Th 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; dan
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
1. UU No 3 Th 2003;
2. UU No 6 Th 2014;
3. UU No 23 Th 2014;
4. PP No 43 Th 2014;
5. Permendagri No 112 Th 2014;
6. Permendagri No 82 Th 2015; dan
7. Permendagri No 44 Th 2016.
PENGANGKATAN KEPALA DESA; PEMBERHENTIAN KEPALA DESA; PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA DESA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2021
PEDOMAN - PENGELOLAAN - DANA TRANSFER KEPADA DESA - PERUBAHAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD 2021/ Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya, terdapat perubahan alokasi, penggunaan, dan penyaluran Dana Transfer kepada Desa, sehingga Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa perlu diubah;
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : UU No.13 Tahun 1950, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, PMK No.50/PMK.07/2017, Permendagri No.20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020, PMK No.17/PMK.07/2021, PERDA Kab.Karanganyar No.17 Tahun 2015, PERDA Kab.Karanganyar No.18 Tahun 2015, PERBUP KARANGANYAR No.2 Tahun 2021;
Dalam perubahan peraturan bupati ini mengatur tentang perubahan atas peraturan bupati karanganyar nomor 2 tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan dana transfer kepada desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2021.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan perubahan atas peraturan Bupati Bengkayang Nomor 39 Tahun 2020
UU No.10 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, Perpres No.33 Tahun 2020, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.77 Tahun 2020, Perda No.11 Tahun 2016, Perda No.11 Tahun 2020
Perubahan Pasal 3, pasal 5 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 39 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2021.
4 halaman dan 46 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 No 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Perubahan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Pendidikan Dasar di Kabupaten Bondowoso
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai upaya peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang lebih efektif dan efisien maka pengelolaan satuan pendidikan formal sekolah dasar yang tidak memenuhi syarat penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan perubahan melalui penggabungan, dan satuan pendidikan formal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama satu atap perlu dilakukan peru bahan manajemen pengelolaannya dengan mengintegrasikan kedua satuan pendidikan tersebut dalam satu manajemen;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Pasal I angka 3 Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peru bahan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Pendidikan Dasar di Kabupaten Bondowoso;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 20 Tahun 2003;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020;
PP No 19 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 13 Tahun 2015;
PP No 47 Tahun 2008;
PP No 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2010;
Permendikbud No 36 Tahun 2014;
Permendikbud No 6 Tahun 2021;
Perda Kab. Bondowoso No 6 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bondowoso No 12 Tahun 2017;
Perda Kab.
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan perubahan Satuan Pendidikan Dasar di Daerah secara efektif, efesien, dan akuntabel.
Peraturan Bupati 1n1 bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan dan mengatasi masalah kekurangan tenaga pendidik, peningkatan mutu, dan efisiensi biaya pada Satuan Pendidikan Dasar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 19 Tahun 2021
pedoman penyelanggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2021/No. 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
ABSTRAK:
a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini;
b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan;
c. bahwa dalam upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan sebagaimana dimakasud pada huruf b, perlu mengatur pedoman penyelenggaraan pengembangan anak usia dini di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif. Peraturan ini terdiri dari Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Arah Kebijakan; Ruang Lingkup; Penyelenggaraan Paud HI; Strategi dan Sasaran; Tugas dan Tanggung Jawab; Penyediaan Layanan Paud HI Pada Satuan Pendidikan; Gugus Tugas Paud HI; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; Penghargaan; Pembinaan dan Pengawasan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2021.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Untuk Biaya Pengamanan Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Pemilihan Pambakal Serentak Di Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Pambakal perlu melakukan penegakan Protokol Kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/ penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid–19) yang membahayakan kesehatan masyarakat; bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar, dalam rangka mendukung kelancaran pengamanan pelaksanaan Pemilihan Pambakal dan Protokol Kesehatan, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum maupun khusus; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, biaya Pemilihan Kepala Desa dan Tugas Panitia Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjar Nomor 41 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus untuk Biaya Pengamanan Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Pemilihan Pambakal Serentak di Kabupaten Banjar, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum tentang hal-hal yang ada di peraturan ini;
2. Bantuan keuangan khusus;
3. Pengelolaan;
4. Pertanggungjawaban;
5. Pembinaan dan Pengawasan BKK; dan
6. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
