Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 32
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
ABSTRAK:
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas-asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungiawab, kebutuhan, serta
karakteristik dan kondisi objektif daerah;
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 28 TAHUN 2009; UU NO. 2 3TAHUN 2014; UU NO. 11 TAHUN 2020; PP NO. 69 TAHUN 2010; PP NO. 12 TAHUN 2019; PERDA KAB NATUNA NO. 8 TAHUN 2013; PERDA KAB NATUNA NO. 1 TAHUN 2011
Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 80 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 80)
diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2021.
Merubah Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 80 Tahun 2018
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 31 Tahun 2021
APBDHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Pati No. 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
PERBUP Kab. Pati No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
PERBUP Kab. Pati No. 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
Mengubah
Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Kabupaten Pati Tahun 2021 No.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan adanya jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, maka perlu dilakukan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Bupati Pati Nomor 76 Tahun 2019; Peraturan Bupati Pati Nomor 91 Tahun 2020; Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Atas Perbup. No. 24 Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2021.
Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 24) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2021.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2021.
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.21/No.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
ABSTRAK:
Dengan keluarnya laporan kajian nilai sewa pasar tunjangan rumah dinas DPRD Kab. Serdang Bedagai dan laporan kajian nilai sewa pasar tunjangan kendaraan dinas/transportasi DPRD Kab. Serdang Bedagai oleh Kantor Jasa Profesi Pasar Modal Abdullah Fitrianto dan Rekan pada tahun 2021 maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati yang terkait dengan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD Kab. Serdang Bedagai;
Sebagaimana penjelasan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: S-588/PW02/3.1/2021 tanggal 10 Juni 2021 terkait tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai;
Sebagaimana penjelasan Pimpinan Cabang Medan KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan No: 082/KC/KJPP-AF/VI/21 tanggal 17 Juni 2021 tentang tidak memasukkan unsur keuntungan, pajak maupun biaya lainnya pada hasil kajian nilai sewa pasar tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD Kab. Serdang Bedagai.
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 7 Tahun 2006; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Serdang Bedagai No. 3 Tahun 2017; Perbup Serdang Bedagai No. 38 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengubah;
1. Ketentuan pada Pasal 19 ayat (2)
2. Ketentuan pada Pasal 21 ayat (4)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 31 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Kabupaten Madiun Tahun 2021 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
a. bahwa besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun yang diatur dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun, perlu disesuaikan dengan standar penghitungan yang berlaku saat ini sehingga perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
1. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas Jabatan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Transportasi sebesar Rp13.823.000,00 (tiga belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) setiap bulan, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2021.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 31 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Klaten Nomor 71 Tahun 2020
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Klaten, Peraturan Bupati Klaten Nomor 71 Tahun 2020
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Klaten dipandang sudah tidak sesuai,
sehingga perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten
Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 71 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penambahan ayat (2) pada Pasal 5, perubahan Pasal 14 ayat (2), perubahan Pasal 15 ayat (2), perubahan Pasal 17 ayat (2), perubahan Pasal 18 ayat (2), perubahan Pasal 20.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2021.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 71 Tahun 2020 diubah.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 31 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Mamasa No. 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan dari menteri;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Pemerintah Daerah mengamanatkan, Pemerintah Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.11 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; PP No.30 Tahun 2019; PP No.94 Tahun 2021; Permendagri No.12 Tahun 2008; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Prinsip dan Kriteria Pemberian TPP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 31 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Wakatobi No. 4 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Dokter Spesialis Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif Dokter Spesialis PNS di Lingkungan RSUD Kabupaten Wakatobi TA 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Wakatobi dan untuk memenuhi
peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan
khususnya dokter spesialis, dipandang perlu
memberikan insentif kepada tenaga dokter spesialis
pegawai negeri sipil di lingkungan Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Wakatobi;
b. bahwa pemberian insentif sebagaimana dimaksud
pada huruf a diberikan dalam rangka meningkatkan
kinerja, disiplin, motivasi dan kesejahteraan tenaga
dokter spesialis pegawai negeri sipil untuk
mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang
bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan
kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Wakatobi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Insentif Tenaga Dokter Spesialis Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2021;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 NOmor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Serita
Negara Republik Indinesia Tahun 2020 Nomor 21);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Serita Negara Republik Indinesia Tahun 2020
Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan
Minimal Rumah Sakit;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020
Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2020 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 48 Tahun 2020
Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah
Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 48);
18. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 65 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 65)
sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 65 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 Nomor 20);
19. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 7 Tahun 2021
Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daeerah Kabupaten Wakatobi
Tahun 2021 Nomor 7);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
RUANG LINGKUP
BAB III
BESARAN PEMBERIAN INSENTIF
BAB IV
KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF
BAB V
PEMBIAYAAN
BAB VI
MEKANISME PEMBA Y ARAN INSENTIF
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2021.
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
yang khusus mengatur Tambahan Penghasilan dan Penambahan
Pemberian TPP yang ditambahkan berdasarkan kelangkaan profesi
Dokter Spesialis
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Kabupaten Brebes Tahun 2021 No. 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara dan Tenaga Kerja Kontrak Tahun 2021 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara dan Tenaga Kontrak Tahun 2021 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Juknis Pemberian THR dan Gaji ke-13 kepada ASN dan Tenaga Kerja Kontrak Tahun 2021. Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, SPM, dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 diatur mengikuti ketentuan mengenai tatacara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2021.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
