Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Perbup Kulon Progo No.28 Tahun 2009 ttg Pembagian Hasil Penerimaan Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkotaan dan Perdesaan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 28 Tahun 2009 telah ditentukan besaran
Pembagian Hasil Penerimaan Biaya Pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) Sektor
Perkotaan dan Perdesaan;
b. bahwa untuk optimalisasi kinerja pelaksanaan
pembagian hasil penerimaan BP-PBB sektor
perkotaan dan perdesaan, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pembagian Hasil Penerimaan Biaya Pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) Sektor
Perkotaan dan Perdesaan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2005; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/
2000; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 28 Tahun 2009
Materi Pokok: Ketentuan-Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pembagian Hasil
Penerimaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan (BP-PBB) Sektor Perkotaan dan Perdesaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2011.
Mengubah Peraturan Bupati Kulon Progo No.28 Tahun 2009 ttg Pembagian Hasil Penerimaan Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkotaan dan Perdesaan
Jumlah Halaman: 6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 48 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman No. 20 Tahun 2009 tentang Uraian, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor I9Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2009;
Materi Pokok: Mengubah Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2009 tentang Uraian, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2011.
Mengubah Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2009 tentang Uraian, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
Jumlah Halaman: 6 HLM; Lampiran: 1 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 48 Tahun 2011
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut
Perbup Kab. Semarang No. 80 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Untuk Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) Kabupaten Semarang
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Untuk Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga miskin khususnya wanita rawan sosial maka perlu diberikan pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin ( Wanita Rawan Sosial Ekonomi ) dan agar pelaksanaan pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) tersebut dapat berjalan lancar, perlu didukung dengan dana bantuan dari Pemerintah Daerah;
bahwa agar pelaksanaan pemberian dana bantuan untuk pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin ( Wanita Rawan Sosial Ekonomi ) dapat berjalan efektif, tepat sasaran, berdaya guna dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu ditetapkan petunjuk teknis sebagai pedoman;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 17 Tahwi 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Untuk Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2011.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Untuk Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) Kabupaten Semarang dicabut.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 48 Tahun 2011
Kepegawaian, Aparatur Negarapendidikan dan pelatihan
Status Peraturan
Diubah dengan
Perbup Kab. Bekasi No. 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2011, maka dipandang perlu dijabarkan secara rinci sebagai landasan operasional pelaksanaannya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1974, UU No.12 Tahun 1985, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.109 Tahun 2000, PP No.54 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No.28 Tahun 2009, PP No.12 Tahun 2011, PP No.24 Tahun 2004, PP No.56 Tahun 2005, PP No.57 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP No.71 Tahun 2007, Perpres No.54 Tahun 2011, Keppres No.42 Tahun 2002, Perda Sintang No.1 Tahun 2005, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008, Perda Sintang No.6 Tahun 2010, Perda Sintang No.3 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: PENJABARAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2011.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2011.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 47 Tahun 2011
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI DAERAH
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2011/No.47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan dan Pemeriksaan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 52 Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Usaha dan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten
Klaten Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Pemungutan dan Pemeriksaan Retribusi Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Rahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraruran Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Pcraruran Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten Nomor 10
Tahun 1987; Peraruran Daerah Kabupaten Klaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Noroor 10 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemungutan dan Pemeriksaan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 47 Tahun 2011
PERBUP Kab. Rembang No. 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS) Kabupaten Rembang
Mengubah
Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS) Kabupaten Rembang
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD Tahun 2011/No.47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS) Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa dengan di terbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah dan Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 10 T ahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa T engah; bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS) dan Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS) sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diadakan penyesuaian; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS) Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008; eraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Pasal 1 diubah, ditambahkan tujuh angka,angka 16,angka 17, angka 18, angka 19 ,angka 20,angka 21 dan angka 22, Ketentuan Pasal 3, ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), perubahan Ketentuan Pasal 6, perubahan Ketentuan Pasal 10
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2011.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2010 diubah.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 47 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, efisien, efektif, transparan, akuntabel, serta terwujudnya persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
b. Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Nomor 134, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4250);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor II Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 14‘i. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Notnor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Instruksi Presiden, Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/M.PAN/12003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1121/M.PAN/3/2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronis di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Diserah KahupaL'n Buton;
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton;
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton.
Peraturan Gubernur Sulawesi ’Jenggara Nomor 71 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SECARA ELEKTRONIK
BAB III
MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
SECARA ELEKTRONIK
BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB V
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
30 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 47 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan Perilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diperlukan situasi dan kondisi yang kondusif, sehingga masyarakat yang berhak memilih dapat menyalurkan aspirasi politik dengan aman, tenang dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun; bahwa dalam rangka mewujudkan ketentraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu menugaskan Satuan Perlindungan Masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Anggota Satuan
Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Bupati Jepara Nomor 4 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pelaksanaan Penanganan Ketentraman, Ketertiban Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Bab III Pemberian Santunan/Penghargaan
Bab IV Bab Pembiayaan
Bab V Ketentuan Lain-Lain
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2011.
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
