Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2021 NOMOR 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan Secara Elektronik
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 900 / 8206 tanggal 21 April 2021 tentang Tertibnya Administrasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Aceh dan untuk mengoptimalkan penyampaian laporan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta kemajuan kegiatan proyek fisik di Kabupaten Pidie Jaya, dibutuhkan suatu aplikasi berbasis elektronik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan Secara Elektronik
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016; Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 900/8206
Peraturan Bupati ini terdiri dari 9 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Maksud dan Tujuan, BAB III tentang Sasaran, BAB IV tentang Ruang Lingkup, BAB V tentang Kebijakan, BAB VI tentang Aplikasi, BAB VII tentang Data dan Sistem Informasi, BAB VIII tentang Sumber Daya Manusia, BAB IX tentang Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2021.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 33 Tahun 2021
Perizinan, Pelayanan Publik - Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 No 33/G
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM INFORMASI PELAYANAN IZIN TERINTEGRASI ONLINE SINGLE SUBMISSION (SIPINTER OSS) DI KABUPATEN PROBOLINGGO
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik serta dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pelayanan Izin Terintegrasi Online Single Submission (SIPINTER OSS) di Kabupaten Probolinggo.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 77 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018.
Penyelenggaraan SIPINTER OSS bertujuan untuk :
a. mempercepat proses penyelesaian surat rekomendasi teknis sesuai jangka waktu yang ditetapkan Sistem OSS;
b. mempercepat proses surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen untuk pengefektifan izin pada sistem OSS;
c. sebagai data sharing laporan atau tembusan surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen kepada Perangkat Daerah teknis atas rekomendasi yang sudah diterbitkan.
Perizinan OSS yang dapat diterbitkan meliputi seluruh perizinan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
Bahwa untuk melakukan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 2 (Dua) Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Raja Ampat Nomor 32 Tahun 2021
PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN RAJA AMPAT
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD. No. 2021/32, LL Kab Raja Ampat: 13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN RAJA AMPAT
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelayanan perizinan dan Non Perizinan berusaha yang cepat, mudah dan transparan serta terintegrasi perlu dilaksanakan pelayanan perizinan secara Elektronik;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 09 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pelayanan Secara Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Raja Ampat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rumah Data Kependudukan Terintegrasi (Ruda Pedati) Di Kabupaten Bengkulu Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memperoleh Data Kependudukan Terintegrasi yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, walidata tingkat Daerah dan walidata pendukung, produsen data tingkat Daerah serta Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Rumah Data Kependudukan Terintegrasi (Ruda Pedati) di Kabupaten Bengkulu Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019;
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014;
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; dan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016.
PRINSIP SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH; PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH; PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA; PENDANAAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2021.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 32 Tahun 2021
Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021-2025
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD 2021/ No. 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021-2025
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang profesional, efektif, efisien dan
transparan, maka perlu adanya tata kelola pemerintahan
berbasis elektronik;
b. bahwa dalam tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
diperlukan adanya peta rencana sistem pemerintahan
berbasis elektronik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf
a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara
tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Pemerintah Kabupaten Jepara;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Bupati Jepara Nomor 42 Tahun 2020; Peraturan Bupati Jepara Nomor 62 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Pemerintah Kabupaten Jepara yang meliputi: Ketentuan Umum; Peta Rencana SPBE; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
95 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 32 Tahun 2021
STANDAR - DAN - TATA - LAKSANA - AUDIT - INFRASTRUKTUR - DAN - APLIKASI - SISTEM - PEMERINTAHAN - BERBASIS ELETRONIK - DI - LINGKUNGAN - PEMERITAH - KABUPATEN - MAJALENGKA
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, BD 2021/No.32
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Dan Tata Laksana Audit Infrastruktur Dan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Bupati Majalengka Nomor 13 Tahun 2021, perlu menetapkan Standar dan Tata Laksana Audit Infrastruktur dan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PP No.. 71 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; Inpres No. 3 Tahun 2003; Permen Kominfo No. 41/PER.KOMINFO/11/2007; Permen PAN RB No. 59 Tahun 2020; Perda Kab. Majalengka No. 12 Tahun 2008; Perda Kab. Majalengka No. 1 Tahun 2019; Perda Kab. Majalengka No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Majalengka No. 12 Tahun 2019; Perbup No,. 13 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tengang Standar dan Tata Laksana Audit Infrastruktur dan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka yang meliputi Ketentuan Umum, Standar Audit Infrastruktur dan Aplikasi SPBE, Pemodan Audit Infrasrtuktur dan Aplikasi SPBE, Panduan Teknis Audit Infrastruktur dan Aplikasi SPBE, Penduan Teknis Audit Pusat Data SPBE, Panduan Teknis Audit Jaringan Intra Pemrintah, Paduan Teknis Audit Sistem Penghaubung Layanan SPBE; Profesi Auditor, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2021.
19 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 32 Tahun 2021
PEYELENGGARAAN - SISTEM - PEMERINTAAN - BERBASIS - ELETRONIK - PEMERINTAH - DAERAH - KBUPATEN - KUNINGAN
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, BD 2021/No.32
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa diperlukan norma hukum bagi setiap aktivitas tata kelola dan manajemen SPBE di lingkungan Pemerintah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 96 Tahun 2012;PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permen Kominfo No. 13 Tahun 2016; Permen Kominfo No. 14 Tahun 2016; Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016; Permendagri No. 5 Tahun 2017; Permen Kominfo No. 8 Tahun 2019; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permen PAN RB No. 5 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 59 Tahun 2020; Permen PPN/Kepla Bappenas No. 16 Tahun 2021; Per BSSN No. 8 Tahun 2020; Perda Kab. Kuningan No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kuningan No. 10 Tahun 2019; Perbup No. 68 Tahun 2017; Perbup Kuningan No. 56 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Prinsip, Ruang Lingkup, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Pemantauan dan Evaluasi, Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik, Pendanaan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2021.
19 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 66 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
ABSTRAK:
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka mencapai penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja aparatur yang optimal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang perlu dilakukan penerapan pemanfaatan teknologi informasi;
b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 66 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
c. bahwa untuk mengatur tentang Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Sampang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 66 Tahun 2019 tentang tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
Mengingat
:
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003; Peraturan Bupati Sampang Nomor 74 Tahun 2020; Peraturan Bupati Sampang Nomor 66 Tahun 2019
peraturan ini mengatur mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Pada ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka; Diantara ketentuan pasal 11 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (3) disisipkan ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c) dan ayat (2d), perubahan peta rencana SPBE
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2021.
mengubah Peraturan Bupati Sampang Nomor 66 Tahun 2019
jumlah 16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
ABSTRAK:
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 13 Tahun 2019
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; KEBIJAKAN; KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA; INFRASTRUKTUR; APLIKASI: KEAMANAN INFORMASI; TATA LAKSANA; PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2021.
15
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
