Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
ABSTRAK:
Bahwa pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi pemerintah Kabupaten Ogan Ilir diatur dengan Peraturan Bupati No 4 Tahun 2018 terhadap Peraturan Bupati tersebut perlu diadakan perubahan pada Pasal 33 untuk disesuaikan dengan ketentuan UU No 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Ilir tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Ilir No 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No 37 Tahun 2003; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 43 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah No 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati No 79 Tahun 2016; Peraturan Bupati No 4 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 35 Tahun 2021
informasi-ppid-dokumentasi-keterbukaan informasi publik
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Bagian Hukum Pemkab Mesuji
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel
diperlukan keterbukaan informasi publik sebagai sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, sehingga perlu adanya Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji;
b. bahwa untuk menjamin tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu adanya pedoman untuk mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Mesuji.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu; Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PLID adalah susunan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah; Pengguna lnformasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyediaan pelayanan informasi yang meliputi pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan pendokumentasian serta penetapan PPID.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2021.
-
-
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Sistem Informasi Aduan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Bencana Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat diperlukan pelayanan yang cepat dan akurat dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban umum.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PERMEN No. 21 Tahun 2008; PERMEN No. 16 Tahun 2018; INPRES No. 3 Tahun 2003; PERKA BNPB No. 8 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 26 Tahun 2020; PERDA Kabupaten Indragiri Hulu No. 4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 4 (empat) Bab dan 11 (sebelas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Penerapan Aplikasi Siatan Beda; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 No 32/G
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM INFORMASI TRACING DAN TESTING (SI-TINGTING) PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN PROBOLINGGO
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mencegah dan mengendalikan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di masyarakat, diperlukan sistem informasi tracing dan testing penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang real time dan akurat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Tracing dan Testing (SI-TINGTING) Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Probolinggo.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008;
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020;
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 68 Tahun 2016;
Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 360/457/426.32/2020.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Pengelolaan SI-TINGTING;
b. Monitoring dan Evaluasi;
c. Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembayaran Pengembalian Dan Pengelolaan Biaya Jaminan Bongkar Reklame
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap Pembayaran Pengembalian dan Pengelolaan Biaya Jaminan Bongkar Reklame; berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 19.B/LHP/XIX.DPS/05/2019 Tanggal 24 Mei 2019, agar Pemerintah Daerah mengatur Tata Cara Pembayaran Pengembalian dan Pengelolaan Biaya Jaminan Bongkar Reklame; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran Pengembalian dan Pengelolaan Biaya Jaminan Bongkar Reklame
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang:
1. Ketentuan umum
2. Pembayaran pengembalian dan pengelolaan biaya jaminan bongkar reklame
3. Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
Isi 5 halaman Lampiran 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 No 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Lamongan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Daerah dan di Desa, perlu dilakukan pengelolaan data yang akurat, mutakhir dan terpadu secara berkelanjutan;
b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan
kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelesaian data diperlukan kemudahan untuk memperoleh data dari dan antar instansi Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten;
c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a
dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 ten tang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Lamongan;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 16 Tahun 1997;
UU No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016;
UU No 4 Tahun 2011;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 14 Tahun 2011;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
UU No 30 Tahun 2014;
PP No 51 Tahun 1999;
PP No 61 Tahun 2010;
PP No 9 Tahun 2014;
Perpres No 27 Tahun 2014;
Perpres No 87 Tahun 2014;
Perpres No 39 Tahun 2019;
Permendagri No 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Perda Kab. Lamongan No 4 Tahun 2018;
Pergub Jawa Timur No 81 Tahun 2020.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. jenis dan sumber data;
b. prinsip satu data;
c. portal satu data;
d. penyelenggara satu data;
e. penyelenggaraan satu data;
f. forum satu data;
g. kemitraan dan kerja sama;
h. pemanfaatan;
i. pengendalian; dan
j. pendanaan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LAYANAN INFORMASI PUBLIK
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan transparan diperlukan sistem pengelolaan informasi publik melalui suatu pelayanan informasi yang diberikan sesuai kebutuhan; bahwa untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah, Pemerintahan Daerah wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi dal dokumentasi publik sesuai kewenangannya;
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: jenis informasi publik; PPID; mekanisme layanan Informasi Publik; d. pengelolaan keberatan; personil dan kebutuhan peralatan kerja; f. waktu pelayanan; pelaporan, monitoring dan evaluasi; keuangan dan biaya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2021.
19 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5),
Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden
Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Satu Data
Indonesia Tingkat Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kebijakan Integrasi Data
Bab III Prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pemalang
Bab IV Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pemalang
Bab V Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pemalang
Bab VI Pendanaan
Bab VII Partisipasi Badan Hukum Publik
Bab VIII Ketentuan Peralihan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2021.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 909
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
a. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik;
b. Bahwa masyarakat dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik sepanjang informasi publik yang hendak diperolehnya tersebut bukan informasi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk diberikan, atau diumumkan kepada masyarakat, karena jika diberikan atau diumumkan akan membahayakan kepada kepentingan publik atau meresahkan kehidupan masyarakat;
c. Bahwa keterbukaan informasi publik diarahkan kepada penyelenggaraan pemerintahan Kab Kaur yang baik, yang memperhatikan nilai-nilai agama, moral dan sosial yang hidup dan berkembang di Kab Kaur; dan
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perbup Kaur tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kab Kaur.
1. UU No 9 Th 1967;
2. UU No 9 Th 1998;
3. UU No 8 Th 1999;
4. UU No 28 Th 1999;
5. UU No 31 Th 1999;
6. UU No 39 Th 1999;
7. UU No 3 Th 2003;
8. UU No 23 Th 2014;
9. PP No 61 Th 2010;
10. Perpres No 54 Th 2010;
11. Perpres No 74 Th 2001;
12. Permendagri No 35 Th 2010;
13. Permendagri No 80 Th 2015;
14. Peraturan Komisi Informasi No 1 Th 2010; dan
15. Perda Kab Kaur No 14 Th 2016.
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK DAERAH DAN BADAN PUBLIK LAINNYA; INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN OLEH BADAN PUBLIK DAERAH DAN BADAN PUBLIK LAINNYA; INFORMASI YANG DIKECUALIKAN; PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI; MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI; KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI KABUPATEN; HUKUM ACARA KOMISI; GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2021.
23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal
16, Pasal 27, Pasal 28 ayat (2), Pasal 37 dan Pasal 40
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun
2013 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal
Radio Kabupaten Majalengka, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal
Radio Kabupaten Majalengka.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor
Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016
Terdiri dari 35 Pasal, 9 Bab yaitu Ketentuan Umum, Organisasi, Tata Kerja, Gaji, Honor, Tunjangan Dan Fasilitas Lainnya, Pembiayaan, Pembinaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2021.
mengatur mengenai Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Majalengka
15 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
