Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 52 Tahun 2021

Kelompok Informasi Masyarakat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN SASARAN BAB III MEKANISME PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT BAB IV PENGEMBANGAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT BAB V PEMANTAUAN BAB VI KETENTUAN LAIN - LAIN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kelompok Informasi Masyarakat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Unaaha

Tanggal Penetapan

23 November 2021

Tanggal Pengundangan

23 November 2021

Tanggal Berlaku

23 November 2021

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 458

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - PERS, POS, DAN PERIKLANAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe

Bidang

Halaman ini telah diakses 175 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 52 TAHUN 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 458

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelompok Informasi Masyarakat

ABSTRAK:

a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mendorong dan meningkatkan Indeks pembangunan di bidang Komunikasi perlu mewujudkan Diseminasi Informasi kepada masyarakat melalui kelompok informasi masyarakat dalam wilayah Kabupaten Konawe; b. bahwa untuk mewujudkan Diseminasi Informasi dapat dicapai dengan membentuk Kelompok Informasi Masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Konawe tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Konawe.
1. Pasal 18 ayat (6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Pembentukan Daerah-Daerah Tahun 1959 ten tang TK. II Se Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia 5952); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daera Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang dan Pengawasan Penye1enggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6041); 11. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 174); 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Stan dar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten / Kota; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157); 15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tabun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN SASARAN BAB III MEKANISME PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT BAB IV PENGEMBANGAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT BAB V PEMANTAUAN BAB VI KETENTUAN LAIN - LAIN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2021.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 52 Tahun 2021

Kelompok Informasi Masyarakat

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT