Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2022/NO.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
ABSTRAK:
Bahwa untuk menunjang kegiatan pendidikan politik bagi anggota Partai dan masyarakat serta kelancaran administrasi Partai Politik perlu adanya bantuan dana yang di berikan secara proporsional kepada Partai Politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Bahwa agar pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan kepala Partai Politik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penggangaran dalan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bnatuan keuangan Partai Politik sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertangungjawaban penggunaan Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu did atur mengenai tata cara pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Banjar.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang NOmor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Banjar, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Perhitungan Bantuan Keuangan;
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
Pengajuan Bantuan Keuangan;
Verifikasi Kelengakapan Administrasi;
Penyaluran Bantuan Keuangan;
Penggunaan Bantuan Keuangan;
Pelaporan Dan Pertangunggjawaban;
Ketentuan Lain-Lain;
Ketentuan Peralihan;dan
Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2021.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 41 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah saat ini belum dapat
menyediakan rumah Negara bagi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan,
maka sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Magetan, kepada yang
bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a serta guna melaksanakan
ketentuan Pasal 26 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten
Magetan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran
Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun
2017
Materi pokok: mengatur mengenai Besaran
Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan; memuat antara lain: penetapan besaran tunjangan perumahan: a. Ketua sebesar Rp23.100.000,00 (duapuluh tiga juta
seratus ribu rupiah) per bulan;
b. Wakil Ketua sebesar Rp16.900.000,00 (enambelas juta
sembilanratus ribu rupiah) per bulan;
c. Anggota sebesar Rp11.100.000,00 (sebelas juta seratus
ribu rupiah) per bulan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2021.
mencabut Peraturan
Bupati Magetan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Besaran
Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan
jumlah 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 41 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Ajudan, Pengawal Pribadi Bupati/Wakil Bupati dan Pengurus Rumah Jabatan Bupati/Wakil Bupati
ABSTRAK:
Beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan keamanan kantor bupati dan ajudan/pengawal pribadi serta pengurus rumah jabatan Bupati/Wakil Bupati berbeda dengan pegawai lainnya. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan motivasi ajudan, pengawal pribadi serta pengurus rumah jabatan Bupati/Wakil Bupati perlu diberikan tunjangan khusus, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Ajudan, Pengawal Pribadi Bupati/Wakil Bupati dan Pengurus Rumah Jabatan Bupati/Wakil Bupati;
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.12 Taun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perpres No.33 Tahun 2020; Perda Kutim No.5 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Ajudan, Pengawal Pribadi Bupati/Wakil Bupati dan Pengurus Rumah Jabatan Bupati/Wakil Bupati. Tunjangan Khusus diberikan kepada Ajudan, Pengawal Pribadi dan Pengurus Rumah Jabatan berdasarkan surat perintah tugas. Tunjangan khusus diberikan setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan berlaku. Tunjangan dibebankan pada APBD yang diberikan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan/tahun. Penerima Tunjangan khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKesehatanCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kapuas Hulu
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kapuas Hulu
ABSTRAK:
Bahwa untuk mengakomodir pelaksanaan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kapuas Hulu disesuaikan dengan kebutuhan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan Dan Non Kesehatan dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kapuas Hulu.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kapuas Hulu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2021.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 40 Tahun 2021
PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PETUGAS PEMBERI PELAYANAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN LAMPUNG TENGA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif kepada Petugas Pemberi Pelayanan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Lampung Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa salah satu upaya penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pemerintah melakukan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat termasuk masyarakat Kabupaten Lampung Tengah;
b. bahwa untuk memberikan penghargaan kepada petugas pemberi pelayanan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Lampung Tengah perlu diberikan insentif kepada para petugas pemberi pelayanan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Kepada Petugas Pemberi Pelayanan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Lampung Tengah;
UU No 28 Tahun 1959, UU No 4 Tahun 1984, UU No 36 , UU No 23 Tahun 104, UU No 30 Tahun 2014, UU No 36 Tahun 2014, UU No 6 Tahun 2018, PP No 40 Tahun 1991, Perpres No 99 Tahun 2020, PerMenkes 12/Menkes/SK/2017 PerMenkes No 10 Tahun 2021, Perda Kab Lampung Tengah No 10 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Pemberian Insentif Kepada Petugas Pemberi Pelayanan Vaksinasi Corona Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Lampung Tengah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2021.
Halaman : 4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manokwari Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tenaga Ahli Bupati
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bupati, perlu didukung dengan tenaga ahli bupati yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang tertentu untuk menjamin kompetensi dan keahlian tenaga ahli bupati,perlu diatur pedoman pengangkatan, penjabaran tugas , fungsi dan tata kerja tenaga ahli .
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 .
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai tenaga ahli bupati
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Barat Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan daerah, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah Bupati jember
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (16) UUD 1945; 2. UU no 12 tahun 1950; 3 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016; 8. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017; 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2008; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011; 16. Per aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2012; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; 18 Perka BKN 21 tahun 2010; 19. Perka BKN 1 Tahun 2013 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700
Tahun 2020; 21. Peraturan Daerah Kabupaten J ember Nomor 1
Tahun 2009
Materi pokok: mengatur mangenai tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah Bupati jember. memuat antara lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan; dasar pemberian tambahan penghasilan; komposisi dan variabel pengukuran; disiplin kerja; dasar pemotongan tambahan penghasilan; produktivitas; penjatuhan hukuman disiplin; tambahan penghasilan bagi CPNS; pembayaran; pembiayaan; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
mencabut perbup 23 tahun 2020
jumlah 26 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2021
PERBUP Kab. Musi Rawas No. 51 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan pada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas No 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi No 30 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 41 Tahun 2018; Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900-4700 Tahun 2020; Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Musi Rawas No 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yaitu penetapan besaran TPP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan pada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Datar Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Perbup Tanah Datar No. 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemda Kab. Tanah Datar
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan terjadinya perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja setda dan Badan Perencanaan, Penilitian dan Pengembangan serta rekomendasi KPK berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi daerah pemberantasan korupsi mengharuskan pemda mengatur dalam Perbup Tambahan Penghasilan Pegawai ASN.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perbup. Tanah Datar No. 55 Tahun 2020
Beberapa ketentuan dalam Perbup No. 9 Tahun 2021 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 6 diubah.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah.
3. Ketentuan Pasal 31 diubah.
4. Ketentuan lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2021.
32 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
